Jokowi Teken Perpres, Minta Kabupaten/Kota Punya Mal Pelayanan Publik

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Jokowi meminta agar kabupaten/kota mengadakan layanan mal pelayanan publik.

"Pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan penyelenggaraan MPP," demikian bunyi Pasal 3 ayat 1 sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan Perpres, Jumat (1/10/2021).

Adapun penyelenggaraan MPP bertujuan mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Selain itu, meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

"Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menyediakan pelayanan pada beberapa tempat sesuai kebutuhan dan/atau bersifat lintas kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh MPP kabupaten/kota yang lain," jelas Perpres tersebut.

Berdasarkan Pasal 4, menteri yang urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dapat mengarahkan prioritas pelaksanaan penyelenggaraan MPP pada pemerintah daerah kabupaten/kota tertentu sesuai program strategis nasional. Nantinya, pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan usulan penyelenggaraan MPP kepada menteri.

"Usulan sekurang-kurangnya meliputi, surat resmi pengusulan dari bupati/walikota yang bersangkutan dan kajian urgensi pembentukan MPP," bunyi Pasal 5 ayat (2).

Adapun pemerintah daerah provinsi yang telah menyelenggarakan MPP di ibu kota provinsi sebelum aturan ini berlaku, wajib menyerahkan penyelenggaraan MPP kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi lokasi ibu kota provinsi. MPP harus diserahkan dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak tanggal berlakunya Perpres ini.

"Pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan MPP sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap menyelenggarakan MPP dan jika terdapat ketentuan penyelenggaraan MPP yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini, harus menyesuaikannya paling lambat 2 tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Presiden ini," bunyi Pasal 13.