KPK Diminta Hentikan Proses Pemecatan 51 Pegawai Sambil Tunggu Penyelidikan Komnas HAM

Liputan6.com, Jakarta - Amnesty International Indonesia menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap terbuka soal keputusan akan memberhentikan 51 pegawainya yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mendesak lembaga pimpinan Firli Bahuri itu menjelaskan kriteria apa yang membuat 51 dari 75 orang yang tak lolos TWK diberhentikan. Sementara sisanya mendapat pembinaan.

"KPK harus transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada publik tentang kriteria yang membuat 75 pegawai ini tidak lolos TWK, maupun apa yang membedakan 51 pegawai yang diberhentikan dengan 24 pegawai yang akan diberikan ‘pembinaan’. KPK harus menunjukkan transparansi dalam proses ini dan membuka pertanyaan-pertanyaan dalam TWK serta hasilnya kepada publik," kata Usman Hamid dalam keterangan tulis yang diterima Liputan6.com, Selasa (25/5/2021).

Usman menganggap pemberhentian itu merupakan pelanggaran atas hak kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan. Terlebih lagi pertanyaan dalam TWK yang memuat persoalan kepercayaan, agama, dan pandangan politik pribadi dianggap tidak ada hubungannya dengan wawasan kebangsaan para peserta.

Berdasarkan standar hak asasi manusia internasional maupun hukum di Indonesia, Usman mengemukakan bahwa pekerja harus dinilai berdasarkan kinerja dan kompetensinya bukan berdasarkan kepercayaannya.

“Pemberhentian yang dilakukan berdasarkan tes ini jelas melanggar hak-hak sipil para pegawai dan juga hak-hak mereka sebagai pekerja. Karena itu kami mendesak pimpinan KPK untuk segera menghentikan proses pemberhentian 51 pegawai KPK tersebut sambil menunggu hasil penyelidikan Komnas HAM yang sedang berjalan,” tegas Usman.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: