Rapat dengan DPR, Nadiem Makarim Jelaskan Polemik Program Organisasi Penggerak

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Rapat membahas penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2021 dan sistem zonasi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menjelaskan simpang siur Program Organisasi Penggerak (POP) yang terjadi di tengah publik. Menurut dia selama ini terjadi kesalahpahaman isu POP di dalam masyarakat.

Nadiem mengatakan, POP pada dasarnya ialah program yang mirip dengan sayembara di mana pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencari ide dari beragam organisasi untuk meningkatkan kemampuan numerasi dan literasi peserta didik.

Menunggu Langkah Nadiem Usai Ekstrakurikuler Pramuka Jadi Polemik

"Ada banyak sekali miss persepsi bahwa POP adalah suatu program implementasi atau program afirmasi yang mengalokasikan dana pemerintah untuk suatu implementasi program pendidikan, itu persepsi yang salah," jelas Nadiem dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI, Kamis (27/8/2020).

"Program POP adalah semacam sayembara, semacam prototyping mengenai bagaimana jurus-jurus yang dimiliki berbagai macam organisasi di Indonesia apakah bisa berhasil meningkatkan numerasi dan literasi," sambungnya.

Jika ada yang berhasil, maka lanjut Mendikbud model-model pembelajaran tersebut akan dipakai oleh Kemendikbud.

"Dan dipetik menjadi suatu kebijakan nasional jika sukses," ucapnya.

Sehingga menurut Nadiem, makin banyak organisasi yang berpartisipasi dalam POP maka semakin kaya data yang pihaknya dapatkan.

Soal kesalahpahaman tersebut, Nadiem mengakui bahwa memang itu kesalahan pihaknya yang kurang mensosialisasikan POP itu sendiri.

"Dan menjelaskan ini adalah sayembara model. Kita adalah mengakuisisi model-model inovasi baru," ungkapnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui, penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pandemi virus Corona (Covid-19) banyak kendala dan masalah. Menurut dia, hal itu dikarenakan prosedur pendistribuan bansos terlalu berbelit-belit.

2 dari 2 halaman

Kisruh dengan 3 Ormas

Menyangkut kisruh dengan tiga organisasi besar yang terlibat POP, yakni Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Nadiem menyebut pihaknya sudah menyelesaikan hal itu dengan PBNU. Sementara dengan dua ormas lainnya masih dalam proses komunikasi.

"Kabar yang gembira bahwa satu dari tiga organisasi yang kemarin tidak ingin ikut serta POP itu sudah kembali. Nah PBNU alhamdulillah sudah menyetujui untuk kembali pada POP," kata dia.

"Harapan kami adalah Muhammadiyah dan PGRI pun kami sedang dalam diskusi intensif dengan dua ormas tersebut untuk menyelesaikan berbagai macam isu dan masalah yang mungkin ada mengenai struktur dan kriteria POP," ucap dia.