Kemendagri Siap Undang Kepala Daerah se-Indonesia Samakan Visi Pembangunan

Tito Karnavian Pimpin Apel Perdana di Kemendagri — Pegawai Lingkup Kemendagri dan BNPP mengikuti apel di halaman kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Dalam apel perdana ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan arahan kepada semua pegawai Kemendagri. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Rapat tersebut untuk menyamakan visi pembangunan 2020 - 2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurut rencana, Rakornas tersebut akan diselenggarakan pada Rabu 13 November 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.

"Sebagai informasi, nanti tanggal 13 November 2019 di SICC Sentul Bogor, Mendagri akan mengundang semua Gubernur, Wali Kota/Bupati, Kapolda, Kapolres, Kajati maupun Kajari, Pangdam, Danrem, Dandim serta Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kab/Kota se-Indonesia untuk Rakor tentang Penyamaan Visi Pembangunan 2020 - 2024 ke depan," ucap Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, Selasa (5/11/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin juga dijadwalkan turut memberikan arahan bersama empat menteri koordinator, menteri terkait, unsur pengawas, aparat penegak hukum, dan keamanan nasional.

"Akan ada arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, para Menko, beberapa Menteri dan Kepala Badan Penanaman Modal, Ketua BPK, Kepala BPKP, Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima TNI," kata Kapuspen Kemendagri ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tito menilai kabinet baru tentu akan menimbulkan tantangan yang berbeda selama 5 tahun ke depan.

2 dari 2 halaman

Kepala Daerah Diminta Hadir

Bahtiar mengatakan, mengingat pentingnya acara tersebut sebagai bentuk penyamaan persepsi visi pembangunan dan sinkronisasi pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka jangan sampai tidak hadir.

"Diharapkan seluruh kepala daerah dan undangan dapat hadir dan tidak diwakilkan," pungkas Bahtiar.