Hampir 30 Persen Instansi Pemerintah Tidak Laksanakan Rekomendasi Ombudsman

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir pihaknya telah menangani sebanyak 40.027 laporan dan diselesaikan sebanyak 36.947 laporan. Para terlapor mayoritas dari instansi pemerintah.

"Instansi yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah, kepolisian, instansi pemerintah/kementerian, dan BPN RI, dengan subtansi permasalahan paling sering dilaporkan terkait permasalahan agraria, kepolisian dan kepegawaian," kata Amzulian saat jumpa pers di kantornya, Selasa (30/7/2019).

Atas beberapa laporan yang belum terselesaikan, Ombudsman RI telah mengeluarkan sebanyak 34 rekomendasi kepada kementerian/lembaga dan kepala daerah yang wajib dilaksanakan sesuai pasal 38 ayat 1 UU 37 tahun 2008. Setelah dipantau, masih ada beberapa instansi yang belum melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

"35,29% instansi melaksanakan rekomendasi Ombudsman secara penuh (12 rekomendasi), 35,29% instansi melaksanakan rekomendasi sebagian/tidak secara penuh, (12 rekomendasi), 29,41% instansi tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman (10 rekomendasi)," kata Amzulian.

Dia menambahkan, terdapat tindakan korektif hasil pemeriksaan Ombudsman yang belum memperoleh penyelesaian yang tuntas dari kementerian/lembaga. Contohnya, permasalahan ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Kendal dan permasalahan sertifikat tanah di Pulau Pari.