PAPEDA Summit 2026 Digelar di Sorong, Dorong Masa Depan Tanah Papua

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan di Tanah Papua menggelar PAPEDA Summit 2026 (Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature) di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada 2 hingga 4 September 2026.

Mengusung semangat 'Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development,' forum ini menjadi ruang bersama untuk membicarakan masa depan pembangunan Tanah Papua dengan menempatkan manusia, alam, dan budaya sebagai bagian penting yang tidak bisa dipisahkan.

Sekitar 1.030 peserta dari berbagai latar belakang hadir dalam forum tersebut. Mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, hingga komunitas internasional.

PAPEDA Summit 2026 lahir dari rangkaian pertemuan sejumlah gubernur di Manokwari dan Timika yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil di Jayapura pada Maret 2026.

Dari rangkaian pertemuan tersebut muncul kebutuhan untuk menghadirkan sebuah platform yang mampu mempertemukan berbagai pihak dalam satu ruang dialog. Tujuannya bukan hanya membicarakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong model pembangunan yang lebih regeneratif dengan tetap memperhatikan ekosistem dan hak masyarakat adat.

Hal ini menjadi penting mengingat Tanah Papua merupakan salah satu bentang ekosistem utuh terbesar yang masih tersisa di Indonesia sekaligus kawasan dengan kekayaan biodiversitas dan budaya yang luar biasa. Wilayah ini memiliki sekitar 34,2 juta hektare hutan primer dan 1,6 juta hektare mangrove, berada di kawasan Coral Triangle, serta menjadi rumah bagi lebih dari enam juta penduduk dengan ratusan komunitas masyarakat adat dan lebih dari 300 bahasa.

Dalam konteks tersebut, PAPEDA Summit mendorong agar masyarakat adat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan. Mereka juga diharapkan memiliki posisi kuat dalam menentukan bagaimana wilayah dan sumber daya alamnya dikelola.

Gubernur Papua Barat Daya menegaskan bahwa forum tersebut harus menghasilkan dampak nyata, bukan sekadar menjadi ruang pertemuan.

"Saya berharap PAPEDA Summit ini tidak hanya menjadi sekadar pertemuan. Kehadiran kita yang begitu banyak harus memberi dampak yang lebih luas. Setelah pertemuan ini, kita harus tetap berkomitmen membangun Tanah Papua dan memperkuat kolaborasi sebagaimana yang telah disampaikan panitia," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya mempercepat pengakuan terhadap hak masyarakat adat, khususnya terkait wilayah dan tanah adat.

"Urusan hukum dan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat harus dipercepat. Bahkan kami pemerintah Provinsi berkomitmen akan membantu pemetaan wilayah adat dan tanah masyarakat adat," tegasnya.

Pentingnya keterlibatan masyarakat adat juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang hadir sebagai salah satu keynote speaker dalam pembukaan PAPEDA Summit 2026.

Kehadiran pemerintah pusat menjadi bagian dari upaya memperkuat dialog mengenai arah pembangunan Tanah Papua, termasuk kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal serta keterkaitannya dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Zulkifli menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus memberikan ruang yang kuat kepada masyarakat adat sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gubernur. Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan," ujarnya.

Ia juga menyampaikan pentingnya memberikan kepercayaan lebih besar kepada masyarakat Papua untuk menentukan sekaligus menjalankan arah pembangunan di wilayahnya.

"Saya percaya Papua harus diberi kepercayaan penuh," katanya.

Selama tiga hari penyelenggaraan, PAPEDA Summit 2026 membahas lima agenda strategis. Topiknya mencakup penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim, pengakuan serta perlindungan hak masyarakat adat atas wilayah darat, pesisir dan laut, hingga pengembangan Ekonomi Alam Baru (New Nature Economy) melalui pembiayaan hijau-biru dan rantai nilai berbasis sumber daya lokal.

Forum ini juga membahas penguatan kedaulatan pangan dan energi serta integrasi ilmu pengetahuan, inovasi, dan kearifan lokal melalui pendekatan pembangunan dari pegunungan hingga laut atau ridge-to-reef.

Agenda selama tiga hari dibagi dalam tiga tema besar. Hari pertama mengangkat “Kepemimpinan dan Komitmen”, dengan fokus pada konsolidasi arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hari kedua bertema “Masyarakat Adat dan Ekosistem”, yang membahas kepemimpinan masyarakat adat, kedaulatan pangan dan energi, serta pengelolaan ekosistem dari pegunungan hingga laut.

Sementara hari ketiga mengusung tema 'Pembiayaan dan Ekonomi Masa Depan', yang membahas pembiayaan iklim, ekonomi restoratif, serta penguatan kemitraan.

Rangkaian konferensi terdiri atas lima sesi pleno dan 15 sesi paralel dengan sekitar 100 pembicara dan moderator dari berbagai unsur. Selain konferensi, PAPEDA Summit juga menghadirkan PAPEDA Expo yang menampilkan praktik baik dan berbagai inisiatif dari Tanah Papua.

Peserta juga dapat mengikuti kunjungan lapangan ke kawasan hutan adat, ekowisata, serta sejumlah inisiatif berbasis komunitas.

Melalui PAPEDA Summit 2026, Tanah Papua ingin menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan alam bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan mitra pembangunan, forum ini diharapkan dapat melahirkan langkah konkret untuk menjaga kekayaan alam Tanah Papua sekaligus memastikan manfaat pembangunan kembali kepada masyarakat yang hidup dan menjaga wilayah tersebut.