Zohran Mamdani Batasi Penggunaan AI bagi Siswa di New York City

Apa yang melatarbelakangi pembatasan penggunaan AI oleh Mamdani? Berikut selengkapnya.

Diterbitkan 03 September 2026, 09:31 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Washington, DC - Di tengah upaya pengelola sekolah di berbagai wilayah Amerika Serikat mencari cara menyikapi perkembangan kecerdasan buatan (AI), New York City mengambil langkah tegas dengan membatasi penggunaan teknologi tersebut bagi anak-anak hingga siswa sekolah menengah pertama (SMP).

New York City, yang memiliki sistem sekolah negeri terbesar di AS, akan memberlakukan larangan selama satu tahun terhadap penggunaan AI secara langsung oleh siswa mulai tahun ajaran mendatang. Kebijakan itu berlaku bagi siswa dari program pendidikan usia dini 2-K untuk anak berusia dua tahun hingga kelas delapan.

Wali Kota New York City Zohran Mamdani mengumumkan kebijakan tersebut pada Rabu (2/9/2026).

Kebijakan itu akan berdampak pada sekitar 600.000 siswa atau dua pertiga dari seluruh siswa sekolah negeri di New York City.

Langkah tersebut diambil di tengah menguatnya gelombang kritik lintas partai terhadap perusahaan-perusahaan teknologi besar di AS. Sentimen serupa juga merambah dunia pendidikan, dengan semakin banyak orang tua mendesak sekolah mengurangi penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar.

Sikap itu terlihat jelas dalam pernyataan Mamdani pada Rabu. Politikus berhaluan sosialis demokratik tersebut melontarkan kritik keras terhadap penggunaan teknologi dalam pendidikan.

"Industri teknologi ingin membuat kita percaya bahwa AI dalam pendidikan usia dini bukan hanya sesuatu yang tidak terhindarkan, tetapi juga sesuatu yang diperlukan," kata Mamdani dalam konferensi pers di Brooklyn seperti dilaporkan Politico.

"Kami tidak melihatnya seperti itu. Saya belum melihat penelitian yang menunjukkan bahwa AI bermanfaat bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, kecuali tentu saja penelitian yang disponsori oleh perusahaan-perusahaan yang justru akan memperoleh keuntungan dari teknologi tersebut."

Larangan sementara yang diterapkan New York City menjadi salah satu kebijakan paling tegas yang sejauh ini diambil sebuah pengelola sekolah besar di AS. Langkah tersebut muncul ketika upaya meloloskan undang-undang federal untuk mengatur penggunaan AI di ruang kelas masih mengalami kebuntuan.

Sejumlah negara bagian dengan latar politik yang berbeda, termasuk Virginia, Idaho, dan Oklahoma, berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan mengesahkan aturan yang meminta lembaga pendidikan masing-masing menyusun panduan penggunaan AI. Panduan itu dapat dijadikan acuan oleh pengelola sekolah di tingkat daerah dalam menetapkan kebijakan mereka.

Namun, sebagian besar negara bagian tidak memilih pembatasan ketat terhadap AI di ruang kelas. Mereka lebih banyak meminta departemen pendidikan menyusun pedoman yang sejalan dengan aturan yang sudah berlaku mengenai privasi dan keamanan data siswa, dengan tujuan mendorong penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan transparan.

New York City memilih pendekatan yang lebih tegas menjelang para siswa kembali bersekolah pekan depan.

"Warga New York berhak mengetahui bahwa anak-anak mereka akan mendapatkan pendidikan berkualitas," kata Mamdani.

"Mereka berhak mendapat kepastian bahwa data anak-anak mereka tidak akan dieksploitasi oleh perusahaan teknologi besar dan bahwa tumbuh kembang anak-anak mereka tidak akan dikorbankan demi keuntungan perusahaan."

 

AI Dibatasi hingga SMP, Siswa SMA Ikuti Program Percontohan

Pedoman baru New York City juga pada umumnya melarang siswa prasekolah hingga kelas dua menggunakan perangkat digital masing-masing di dalam kelas.

Untuk siswa kelas tiga hingga kelas lima, penggunaan perangkat digital direkomendasikan tidak lebih dari 30 menit. Sementara bagi siswa sekolah menengah pertama, batas yang dianjurkan adalah 45 menit.

Kebijakan tersebut sejalan dengan gerakan yang semakin meluas di AS untuk membatasi waktu yang dihabiskan anak-anak di depan layar. Gubernur New York Kathy Hochul dari Partai Demokrat juga telah menyatakan terbuka terhadap gagasan tersebut.

Serikat guru berpengaruh di Negara Bagian New York turut menyerukan pembatasan penggunaan AI dan waktu di depan layar bagi anak-anak. Sementara itu, Alabama dan Tennessee telah mengesahkan undang-undang mengenai pembatasan waktu layar pada tahun ini.

Mamdani mengatakan pemerintah kota akan "menghentikan atau menonaktifkan" fitur AI pada lebih dari 38 program yang sebelumnya diizinkan tetapi tidak memenuhi standar keamanan dan pengawasan yang baru.

Namun, Mamdani menegaskan bahwa pendekatan berbeda akan diterapkan kepada siswa SMA karena para remaja kini tumbuh di tengah dunia yang "dipenuhi AI".

Pemerintah kota akan menjalankan lima program percontohan AI yang melibatkan maksimal 50.000 siswa SMA atau sekitar 5 persen dari seluruh siswa sekolah negeri di New York City.

Seluruh siswa SMA juga akan mengikuti kelas literasi AI dua kali dalam setahun.

Meski demikian, pemerintah kota memberikan sejumlah pengecualian. Teknologi bantu berbasis AI tetap dapat digunakan bagi siswa tertentu dengan disabilitas serta siswa yang masih belajar menggunakan bahasa Inggris.

Pengecualian juga berlaku untuk tugas pemrograman dan buku elektronik.

Sistem sekolah New York akan memantau pelaksanaan dan hasil kebijakan tersebut sepanjang tahun ajaran bersama koalisi yang terdiri atas orang tua, siswa, guru, perwakilan serikat pekerja, dan para ahli.

Menurut Kamar Samuels, kepala sistem sekolah negeri New York City, hasil pemantauan itu akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan untuk tahun ajaran berikutnya.

Pembatasan AI Tuai Perdebatan

Di tengah penerapan dan perkembangan AI yang berlangsung sangat cepat, serta masih banyaknya pertanyaan mengenai dampaknya terhadap proses belajar dan privasi siswa, keputusan New York City untuk menghentikan sementara penggunaannya dinilai masuk akal.

Pandangan itu disampaikan Meredith Coffey, staf senior bidang kebijakan dan operasional di Thomas B. Fordham Institute, sebuah lembaga kajian konservatif yang berfokus pada pendidikan.

"Saya tidak berpikir seluruh siswa dalam sebuah distrik sekolah seharusnya dijadikan kelinci percobaan bagi teknologi yang belum sepenuhnya kita pahami," katanya.

"Saya ingin melihat lebih banyak penelitian mengenai AI dalam pendidikan dari taman kanak-kanak hingga kelas 12. Namun, menurut saya, kita perlu berhati-hati dalam melakukan penelitian dan pengujian tersebut."

Di sisi lain, siswa juga dinilai perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan literasi AI agar memahami cara menggunakan teknologi tersebut secara efektif.

Pandangan itu disampaikan Jeffrey Riley, mantan Komisaris Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah Massachusetts yang kini menjabat Direktur Eksekutif Day of AI, organisasi nirlaba yang memberikan pendidikan tentang AI kepada guru dan siswa dari jenjang taman kanak-kanak hingga kelas 12.

"Memberikan anak-anak waktu dan ruang untuk menjadi anak-anak, kemudian mengajarkan kepada mereka apa itu AI dan apa yang bukan AI, lalu baru mengenalkan mereka pada berbagai alat berbasis AI, menurut saya merupakan pendekatan yang masuk akal," jelasnya.

Meski sistem sekolah New York City kini mengambil sikap lebih tegas terhadap teknologi tersebut, sejumlah kelompok mendesak pemerintah kota melangkah lebih jauh dengan meniadakan AI dari ruang kelas.

Mereka menyambut larangan AI bagi anak-anak hingga siswa SMP dan usulan pembatasan waktu layar sebagai kemajuan penting, tetapi menilai masih ada sejumlah persoalan yang belum terjawab.

"Yang masih belum ada adalah penjelasan mengenai bagaimana Departemen Pendidikan akan lebih tegas memastikan produk-produk yang dibelinya memiliki pengamanan terkait AI," kata Presiden United Federation of Teachers Michael Mulgrew.

"Jika kita benar-benar serius, mari mulai dari sumbernya, alih-alih mengharapkan komunitas sekolah atau masing-masing pendidik baru mengetahui belakangan apakah produk yang digunakan sekolah mereka sesuai dengan kebijakan baru."

Mulgrew tidak menghadiri konferensi pers Mamdani.

Dalam pernyataan bersama, anggota Dewan Kota Carmen De La Rosa dan Senator Negara Bagian New York Kristen Gonzalez, yang masing-masing memimpin urusan teknologi di tingkat kota dan negara bagian, mendesak pemerintah kota menunda program percontohan AI di SMA.

Mereka menilai program tersebut belum memiliki kriteria evaluasi yang ditetapkan sebelumnya. Keduanya juga menilai pedoman secara keseluruhan masih belum memadai dalam membangun literasi dan keterampilan digital siswa.

AI Moratorium for NYC Schools Coalition, koalisi yang terdiri atas orang tua, guru, dan organisasi advokasi, bahkan mendorong penghentian penggunaan AI di sekolah selama dua tahun.

Dalam sebuah pernyataan, anggota koalisi menyampaikan kekhawatiran terhadap sejumlah pengecualian dalam larangan tersebut, masa berlakunya yang hanya satu tahun, serta ketentuan pembatasan waktu layar yang hanya bersifat rekomendasi.

Mereka juga mengkritik tidak adanya mekanisme untuk menilai produk AI berdasarkan dampaknya terhadap iklim, potensi bias rasial, serta risiko terhadap privasi siswa.

Mamdani juga belum menjelaskan secara rinci bagaimana kebijakan tersebut akan ditegakkan. Ia hanya mengatakan percaya bahwa para guru, kepala sekolah, dan pejabat pengelola sekolah akan mematuhinya.

Sejumlah siswa SMA juga berpendapat pembatasan AI tidak seharusnya hanya berlaku sampai jenjang sekolah menengah pertama.

"Kami berhak dilibatkan secara nyata dalam menentukan apakah dan bagaimana teknologi ini digunakan," kata Yelani Joseph, siswi yang akan naik ke kelas 11 di Urban Assembly Institute of Math and Science for Young Women serta anggota Teen Activist Project dari New York Civil Liberties Union, dalam konferensi pers virtual pada Rabu.

Ketika ditanya Politico mengapa pemerintah kota memilih penghentian sementara selama satu tahun, Mamdani mengatakan pemerintahannya ingin mengevaluasi hasil kebijakan tersebut.

Namun, ia membuka kemungkinan masa penghentian itu diperpanjang atau kebijakannya diubah.

Samuels mengakui bahwa kebijakan tersebut mendapat tanggapan dari dua sisi yang berlawanan.

"Saya tahu akan ada yang berpikir bahwa kita belum cukup jauh atau cukup cepat dalam menerapkan AI di sekolah," katanya pada Rabu.

"Ada pula yang berpikir bahwa AI sama sekali tidak memiliki tempat di ruang kelas. Saya memahami kedua pandangan tersebut. Namun, saya tidak yakin kedua pendekatan itu akan memberikan hasil terbaik bagi siswa kita."