Sukses

Tarik Ulur Kepentingan Konservasi dan Pariwisata Terkait Wacana Kenaikan Tiket Masuk Taman Nasional Komodo

Liputan6.com, Jakarta - Baru-baru ini beredar wacana untuk menaikkan tiket terusan di Taman Nasional Komodo atau Pulau Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabarnya, tiket terusan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2022 dengan harga Rp3.750.000 dan berlaku selama satu tahun, yang belakangan diluruskan sebagai biaya jasa lingkungan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan bahwa wacana tiket terusan seharga Rp3,75 juta bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke TN Komodo dan berlaku selama satu tahun, sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan.

"Wacana pemberlakuan tiket terusan masuk Taman Nasional Komodo sebesar Rp3,75 juta per tahun sampai saat ini belum ada pembahasan di lintas kementerian dan lembaga. Mengenai wancana ini Kemenparekraf akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak," ujar Sandiaga Uno di Weekly Press Briefing, Senin, 4 Juli 2022.

Sandiaga menambahkan, Kemenparekraf mempunyai fokus perhatian pada daya dukung terhadap jumlah turis yang masuk ke TN Komodo (carrying capacity) jika nantinya harga tiket tersebut ditetapkan. 

"Carrying capacity baik Candi Borobudur maupun TN Komodo kita akan review. Langkah ini sebagai upaya menciptakan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sebagaimana misi dalam mengembangkan kepariwisataan ke depan," ucap Sandiaga.

Menparekraf mengaku akan berkoordinasi intensif agar keputusan yang diambil nantinya merupakan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Ia menekankan bahwa tidak hanya mengutamakan nilai-nilai konservasi dan keberlanjutan lingkungan, tapi juga agar pariwisata dapat berdampak maksimal terhadap ekonomi masyarakat.

Kemenparekraf bersama kementerian/lembaga dikatakannya juga akan secara maksimal mengembangkan destinasi-destinasi lain yang ada di Labuan Bajo sehingga kunjungan wisatawan dapat tersebar ke destinasi-destinasi lain. Contohnya, Wae Rebo yangmenjadi salah satu desa wisata terbaik juga wisata kuliner yang sangat menarik di salah satu destinasi super prioritas itu.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Destinasi Alternatif

"Kalau tahun depan dan tahun ini sebenarnya Labuan Bajo menjadi host dari begitu banyak event berskala dunia, termasuk ASEAN Summit. Kita harus membangun daya tarik-daya tarik wisata lainnya yang ada di luar Taman Nasional Komodo," kata Sandiaga.

"Presiden juga akan meresmikan waterfront yang akan punya satu daya tarik unik yaitu menatap matahari terbenam tanpa harus pergi ke Taman Nasional Komodo. Jadi, ini adalah destinasi-destinasi alternatif," sambungnya

Sandi optimistis, dengan potensi alam dan budaya serta ekonomi kreatif yang dimiliki, apapun keputusan yang diambil nantinya, Labuan Bajo akan tetap menjadi destinasi liburan yang menghadirkan peluang usaha dan lapangan kerja yang luas untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur secara khusus. Di sisi lain, para pelaku pariwisata yang tergabung dalam beberapa asosiasi di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, menolak rencana kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo dari Rp150 ribu menjadi Rp3,75 juta.

"Kami tegaskan wacana ini, kebijakan ini kita tolak tanpa kompromi," kata Ketua Pelaksana Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Manggarai Raya Donatus Matur usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Manggarai Barat, Labuan Bajo, Senin, 4 Juli 2022, seperti dilansir dari Antara.

 

3 dari 4 halaman

Penolakan 14 Asosiasi

Dia menilai pariwisata Labuan Bajo tengah berada dalam proses pemulihan pada masa pandemi COVID-19 ini. Dengan situasi yang belum normal, isu besar itu akan menghancurkan pariwisata lokal yang mana berisikan banyak masyarakat lokal.

Adapun 14 asosiasi pelaku pariwisata yang menolak rencana kenaikan tarif itu adalah ASITA, PHRI, HPI, ASKAWI, P3Kom, Gawashri, AWSTAR, Formapp, ASTINDO, IPI, DOCK, Jangkar, BPLP, dan Akuinitas.

"Kami dari ASITA menolak rancangan ini karena dilakukan tiba-tiba tanpa sosialisasi dengan pelaku wisata di Labuan Bajo. Lalu, jika kami bandingkan destinasi ini dengan destinasi lain, harga yang diterapkan terlalu signifikan," terang anggota ASITA Ervis Budisetiawan.

"Belum ada yang membatalkan reservasi. Tapi, isu ini jadi konsentrasi calon klien. Mereka tanyakan bagaimana dengan opsi ke Komodo, apa tetap dilakukan karena harga berbeda jauh," tambahnya.

Meski begitu, pihak ASITA (Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia) Pusat belum memberi pernyataa resmi. Saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (5/7/2022), Ketua Umum ASITA Nunung Rusmiati belum bersedia mengomentari wacana tersebut dan menyarankan agar mengonfirmasi langsung pada DPP ASITA NTT.

4 dari 4 halaman

Kekhawatiran Industri Pariwisata

PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Pusat juga belum mengeluarkan pernyataan resmi. Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengaku belum mendapat konfirmasi langsung mengenai wacana tersebut, tapi statement tersebut sepertinya keluarnya dari PHRI Manggarai Barat setelah berkoordinasi dengan asosiasi pariwisata lainnya di sana sebagai reaksi kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo.

Pria yang biasa disapa Allan ini menambahkan, penolakan dari stakeholder pariwisata dapat terjadi karena kekhawatiran dampak peningkatan harga akan sangat berpengaruh terhadap permintaan pasar.

"Situasi pandemi yang sudah berlangsung selama dua tahun dan kebijakan pelonggaran pergerakan dari pemerintah saat ini serta tren mulai tumbuhnya pergerakan orang berwisata dan kunjungan wisman menjadi harapan pemulihan bagi industri pariwisata. Kenaikan harga sudah pasti akan menjadi kekhawatiran harapan industri pariwisata untuk pulih," terang Allan pada Liputan6.com, Selasa (5/7/2022).

"Kalau melihat alasan kenaikan harga dengan alasan konservasi dan menjaga habitat di Pulau Komodo, pada prinsipnya dapat dipahami. Namun, kami di PHRI berharap pemerintah juga dapat mencarikan jalan keluar terhadap masayarakat dan industri pariwisata yang selama ini hidup dari aktifitas pariwisata khususnya karena adanya daya tarik di Pulau Komodo," lanjut Allan.