Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara Teken Pakta yang Ancam Keutuhan UK

Liputan6.com, London - Pemimpin Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara pada Senin (14/9/2026) menandatangani pakta yang mengancam keutuhan United Kingdom (UK).

Ketiga pemimpin wilayah itu meminta Perdana Menteri UK Andy Burnham dan pemerintahannya bersiap menghadapi perubahan konstitusional. Mereka juga menyatakan bahwa masa depan Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara adalah bersama Uni Eropa.

"Bagi masyarakat di seluruh kepulauan ini, maupun mereka yang menyaksikan dari berbagai penjuru dunia, tidak ada tanda yang lebih jelas bahwa era Westminster akan segera berakhir," kata ketiganya dalam sebuah nota kesepahaman seperti dilaporkan Associated Press.

Westminster dalam pernyataan tersebut merujuk pada Parlemen UK.

Pengumuman itu disampaikan sekitar 48 jam setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ikut berkomentar mengenai isu politik sensitif tersebut. Saat berkunjung ke lapangan golf miliknya yang menjadi lokasi Irish Open, Trump mengatakan ia "ingin sekali melihat" Irlandia bersatu kembali.

Ini merupakan pertama kalinya Wales dan Skotlandia dipimpin oleh tokoh dari partai pendukung kemerdekaan, sementara Irlandia Utara dipimpin oleh tokoh dari partai yang mendukung penyatuan dengan Republik Irlandia.

Pulau Irlandia terbelah lebih dari satu abad lalu. Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari UK ketika sebagian besar wilayah Irlandia meraih kemerdekaan dari Inggris.

Juru bicara Burnham menepis ancaman tersebut. Ia mengatakan perdana menteri tetap berkomitmen mempertahankan persatuan UK dan saat ini lebih berfokus menekan biaya hidup daripada memperdebatkan persoalan konstitusional.

"UK berada dalam kondisi terbaik ketika masyarakat bersatu berdasarkan nilai-nilai yang sama dan bersama-sama mencari solusi, bukan terpecah belah," tutur Tom Wells.

Nicola McEwen, Direktur Center for Public Policy di University of Glasgow, mengatakan pertemuan ketiga pemimpin tersebut memiliki arti penting secara simbolis, tetapi tidak membawa konsekuensi hukum.

"Saya tidak melihat ancaman terhadap persatuan UK hari ini lebih besar dibandingkan kemarin," kata McEwen.

Pada akhir 1990-an, UK mengesahkan sejumlah undang-undang untuk mendesentralisasikan kekuasaan melalui proses yang dikenal sebagai devolusi. Melalui kebijakan ini, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara mendapat kewenangan untuk mengatur sejumlah urusan sendiri melalui parlemen masing-masing. Inggris tidak memiliki parlemen tersendiri dalam sistem tersebut.

Meski demikian, ketegangan dengan pemerintah pusat di London tetap ada. Pemerintah UK masih memegang kendali atas urusan nasional serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan Inggris.

Pemimpin Skotlandia John Swinney menyerukan referendum kemerdekaan di Skotlandia. Sementara itu, Menteri Pertama Irlandia Utara Michelle O'Neill mendorong referendum mengenai masa depan wilayah tersebut, termasuk kemungkinan penyatuan dengan Republik Irlandia.

Adapun pemimpin Wales Rhun ap Iorwerth belum menyebut kapan referendum dapat digelar di Wales.

Ketiganya menandatangani kesepakatan itu sebagai tokoh politik, bukan atas nama resmi pemerintahan masing-masing. Hal itu kemungkinan berkaitan dengan posisi O'Neill yang menjalankan pemerintahan berbagi kekuasaan dengan Democratic Unionist Party (DUP).

Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara Emma Little-Pengelly dari DUP menuduh O'Neill, yang berasal dari Sinn Fein, menjadikan jabatan menteri pertama sebagai alat politik dengan menandatangani kesepakatan tersebut.

"Saya adalah menteri pertama di Irlandia Utara," kata O'Neill menanggapi tudingan itu. "Ini tentang perubahan bersejarah yang sedang terjadi di sekitar kita."

Skotlandia pernah berupaya memisahkan diri dari UK melalui referendum pada 2014, tetapi gagal. Saat itu, 55 persen pemilih menolak kemerdekaan, sedangkan 45 persen mendukungnya.

Namun, McEwen mengatakan dukungan terhadap kemerdekaan Skotlandia meningkat sejak Brexit. UK secara resmi keluar dari Uni Eropa pada Januari 2020 setelah referendum yang digelar pada Juni 2016.

Swinney, pemimpin Scottish National Party (SNP), mengatakan ia yakin pemilih kini akan mendukung kemerdekaan jika pemerintah UK mengizinkan referendum kembali digelar.

Burnham mengatakan kepada Parlemen pekan lalu bahwa ia akan mengizinkan referendum jika terdapat "konsensus yang jelas" di Skotlandia. Namun, belakangan ia mengirim surat kepada Swinney yang menyatakan referendum tersebut tidak akan diizinkan.

Perjanjian damai Good Friday 1998, yang mengakhiri tiga dekade kekerasan sektarian di Irlandia Utara yang dikenal sebagai "The Troubles", mengharuskan referendum mengenai penyatuan Irlandia digelar jika jajak pendapat menunjukkan bahwa penyatuan tersebut kemungkinan akan mendapat dukungan mayoritas.

Pemerintah UK menyatakan syarat itu sejauh ini belum terpenuhi. Republik Irlandia juga harus menyetujui penyatuan tersebut melalui referendum.

Sejak menjabat kurang dari dua bulan lalu, Burnham menjadikan devolusi sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Namun, fokusnya terutama pada pemerintahan daerah di berbagai wilayah Inggris. Pendekatan itu mencerminkan pengalamannya selama bertahun-tahun sebagai wali kota Greater Manchester.

Swinney kemudian berusaha menggunakan pandangan Burnham soal devolusi untuk memperkuat tuntutannya. Menurut dia, pembicaraan Burnham yang berulang kali menekankan devolusi pada akhirnya mengarah pada pengakuan atas hak rakyat Skotlandia untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Terlepas dari ancaman ketiga wilayah untuk meninggalkan UK, McEwen mengatakan dampak terbesar dari kerja sama mereka justru bisa muncul dari kesepakatan untuk berkoordinasi secara rutin. Langkah itu dapat memperbesar pengaruh ketiganya terhadap pemerintah UK.

"Hal ini membuat satu pertanyaan tetap berada dalam agenda: jika UK merupakan sebuah persatuan yang dibangun atas dasar persetujuan, lalu jalur apa yang tersedia jika persetujuan itu tampaknya tak lagi ada?" kata McEwen.

"Pemerintah UK mana pun selama ini sangat enggan membahas persoalan tersebut."