Mangkrak Satu Dekade, Proyek Jalur Kereta Korsel ke Korut Dilanjutkan

Liputan6.com, Seoul - Korea Selatan akan melanjutkan pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Seoul dengan Kota Wonsan di pesisir timur Korea Utara mulai tahun depan. Proyek yang sempat terhenti selama satu dekade akibat membekunya hubungan antara kedua negara itu ditargetkan rampung pada 2029.

Dikutip dari Anadolu, Rabu (5/8/2026), Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyampaikan rencana tersebut dalam pengarahan kepada Presiden Lee Jae Myung pada Rabu. Menurut laporan Yonhap News, pekerjaan konstruksi dijadwalkan selesai pada 2029.

Proyek pembangunan jalur kereta itu pertama kali dimulai pada 2015, namun dihentikan pada 2016 setelah hubungan lintas perbatasan memburuk.

Pada 2024, Korea Utara menghancurkan jalur jalan raya dan rel kereta yang melintasi perbatasan yang dijaga ketat sebagai bagian dari kebijakan untuk mendefinisikan Korea Selatan sebagai negara yang bermusuhan.

Dalam pemaparannya kepada Presiden Lee, Kementerian Unifikasi juga menjelaskan rencana kebijakan utama yang berfokus pada penyelesaian konflik secara damai, pengelolaan krisis, serta upaya jangka panjang menuju Semenanjung Korea yang bebas senjata nuklir dan terciptanya perdamaian di Asia Timur Laut.

Kementerian tersebut juga mengusulkan agar Korea Utara tidak lagi disebut sebagai "musuh utama". Langkah itu dinilai penting dalam upaya membangun hidup berdampingan secara damai dengan Pyongyang dan menghidupkan kembali hubungan antar-Korea yang telah lama membeku.

Saat ini, Korea Selatan menggunakan sebutan "Korea Utara" alih-alih nama resminya karena Seoul tidak mengakui Korea Selatan dan Korea Utara sebagai dua negara yang terpisah berdasarkan Perjanjian Dasar Antar-Korea tahun 1991.

Selain itu, Kementerian Unifikasi ingin menghidupkan kembali perjanjian pengurangan ketegangan militer antar-Korea yang disepakati pada 2018. Kawasan Demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan kedua negara juga diusulkan untuk dimanfaatkan secara damai.

Kementerian tersebut juga berencana merevisi aturan yang mengatur Dana Kerja Sama Antar-Korea. Perubahan itu akan memungkinkan penggunaan dana untuk kawasan ekonomi perdamaian, proyek-proyek reunifikasi yang digagas sektor swasta, serta penelitian mengenai Korea Utara.