Harga Minyak Dunia Melonjak, Beban Subsidi BBM Korea Selatan Meningkat

Liputan6.com, Jakarta - Korea Selatan berhasil melindungi ekonomi selama perang Amerika Serikat (AS)-Iran dengan membatasi harga BBM domestik dan ekspor produk minyak bumi, meski menurut para analis, Rabu, 16 September 2026 semakin sulit dilakukan seiring kembali naiknya harga minyak mentah global.

Pemerintah mulai membatasi harga produk minyak bumi, termasuk bensin dan solar, pada Maret lalu, mewajibkan perusahaan pengolah minyak menjual produknya di bawah batas yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan kompensasi atas kerugian perusahaan karena harga minyak mentah yang terus meningkat.

Kebijakan ini berhasil meredakan tekanan biaya hidup rumah tangga. Dikutip dari The Korea Times, Kamis (17/9/2026), inflasi berada di kisaran 2% pada Juni dan Juli, dan pembatasan harga BBM diperkirakan menekan inflasi konsumen sebesar 0,5% pada Agustus, ketika inflasi utamanya 3,1%.

Setelah melewati enam bulan batas waktu awal, pemerintah dihadapkan dengan kesulitan untuk mengakhiri kebijakannya karena harga minyak dunia terdorong ke level tertinggi sejak 19 Mei.

Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman November ditutup pada US$ 108,75 atau Rp 1.930.530 (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 17.750) per barel di London, Selasa waktu setempat. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober naik 4,38% menjadi US$ 105,83 atau Rp 1.878.694 per barel di New York.

"Harga minyak mentah dan produk minyak olahan di pasar internasional melonjak, tetapi harga serta pasokan BBM domestik tetap stabil tanpa gangguan besar berkat pembatasan harga dan pengendalian volume ekspor," tulis Presiden Lee Jae Myung di media sosial pada Sabtu, 12 September 2026.

Para analis menilai stabilitas tersebut harus dibayar lebih mahal bagi perusahaan pengolah minyak. Pemerintah awalnya mengalokasikan sekitar 4,2 triliun won atau Rp 53,7 triliun (asumsi kurs won terhadap rupiah 12.80) untuk program enam bulan. Namun, industri memperkirakan akumulasi kerugian perusahaan telah melampaui 5 triliun won atau Rp 63,9 triliun.

Saat ini, pemerintah dan perusahaan pengolah minyak tengah berselisih mengenai besaran kompensasi serta metode penghitungan kerugian, membuat tahap pertama pembayarannya belum juga selesai.

"Pengendalian harga domestik dapat mengganggu arus kas perusahaan apabila kenaikan biaya minyak mentah tidak sepenuhnya diganti oleh pemerintah," kata Ekonom Korea di Bank of America Global Research, Benson Wu.

Pembatasan harga selama enam bulan itu juga tak mendorong masyarakat untuk menghemat bahan bakar. Tercatat konsumsi bensin Korea Selatan mencapai 8,86 juta barel pada Juli, melampaui rekor sebelumnya tahun lalu yakni 8,856 juta barel, menurut Korea National Oil Corp.

"Seiring waktu, pembatasan seharusnya disesuaikan secara bertahap agar perekonomian dapat beradaptasi," ujar Visiting Senior Fellow Korea Economic Institute of America, Troy Stangarone.

"Masalah dari terus mempertahankan batas harga adalah kebijakan ini menekan sinyal pasar yang seharusnya mendorong konsumen menghemat bahan bakar, sehingga konsumsi justru berlebihan,” ia menambahkan.

Wu memperkirakan kebijakan tersebut masih akan dipertahankan sementara, meski dampaknya masih dapat dikelola dalam jangka pendek.