China Perketat Aturan Perjalanan Warga Bermasalah ke Luar Negeri

Liputan6.com, Beijing - China menerapkan serangkaian aturan baru yang memperketat perjalanan warga negara ke luar negeri. Kebijakan tersebut memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah untuk membatasi perjalanan warga yang dinilai dapat mengancam keamanan atau kepentingan nasional China.

Berdasarkan aturan baru tersebut, warga China yang dianggap telah merugikan keamanan atau kepentingan nasional ketika berada di luar negeri dapat dilarang meninggalkan China hingga tiga tahun.

Pembatasan juga dapat diterapkan terhadap individu yang dianggap mengancam keamanan industri atau teknologi nasional.

Kebijakan ini menjadi sorotan karena China tengah memperketat pengawasan terhadap sektor strategis seperti semikonduktor dan kecerdasan buatan (AI), di tengah persaingan teknologi antara Beijing dan Washington, dikutip dari BBC.

Menurut laporan yang dikutip BBC Chinese, pembatasan perjalanan sebelumnya telah diberlakukan terhadap sejumlah eksekutif di sektor tersebut.

Pada Maret lalu, misalnya, salah satu pendiri Manus, perusahaan AI yang kemudian diakuisisi Meta, dilaporkan dilarang meninggalkan China.

Warga Diminta Hindari Negara yang Dinilai Berisiko

Aturan baru juga mewajibkan petugas perbatasan memberikan imbauan kepada warga China agar tidak bepergian ke negara atau wilayah yang dikategorikan sebagai “berisiko tinggi”.

Namun, pembatasan perjalanan terhadap warga China sebenarnya telah diberlakukan sebelum aturan baru tersebut diumumkan.

Pegawai negeri menjadi salah satu kelompok yang lebih dahulu terkena pembatasan. Kebijakan tersebut kemudian meluas ke pegawai perusahaan milik negara dan warga biasa dalam kondisi tertentu.

Seorang pensiunan pegawai negeri tingkat daerah di Provinsi Anhui mengatakan kepada BBC Chinese bahwa tempatnya bekerja mulai meminta pegawai menyerahkan paspor sekitar 2018.

Meski telah pensiun pada tahun lalu, paspornya masih disimpan oleh mantan tempat kerjanya.

Menurutnya, pegawai harus mengajukan izin dan menjelaskan alasan perjalanan ke luar negeri. Tidak semua permohonan disetujui.

Perjalanan untuk mengunjungi keluarga, katanya, lebih mungkin mendapatkan izin dibandingkan perjalanan wisata.

“Tujuannya terutama untuk mencegah pejabat yang korup melarikan diri atau memindahkan aset ke luar negeri,” ujarnya.

Untuk pejabat yang lebih senior, pembatasan tersebut juga disebut berkaitan dengan pencegahan kebocoran rahasia negara.

Seorang pegawai lembaga keuangan milik negara di Beijing yang menggunakan nama samaran Xiao Wang juga mengatakan kepada BBC Chinese bahwa pegawai di tempatnya telah lama diwajibkan menyerahkan paspor dan memperoleh izin sebelum bepergian ke luar negeri.

Pria berusia 32 tahun tersebut mengatakan manajemen secara lisan mengingatkan pegawai bahwa sejumlah negara yang dianggap sensitif, termasuk Jepang, tidak diperbolehkan menjadi tujuan perjalanan.

Platform pemerintah China Piyao, yang digunakan untuk membantah informasi yang dianggap sebagai rumor, menyatakan aturan baru tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi perjalanan warga biasa.

Dalam pernyataan yang dikutip BBC Chinese, Piyao menyebut aturan tersebut sebagai langkah pencegahan terhadap perjalanan ke tujuan berisiko tinggi serta individu dengan pola perjalanan yang dianggap tidak biasa.

Menurut platform tersebut, regulasi diterbitkan untuk menangani persoalan seperti warga yang ditipu hingga meninggalkan China, perjudian ilegal, dan aktivitas penipuan di luar negeri.

Namun, menurut informasi yang tersedia untuk publik, warga China saat ini tidak dapat secara mandiri memeriksa apakah dirinya masuk dalam daftar pembatasan keluar negeri.

Dalam banyak kasus, seseorang baru mengetahui dirinya terkena pembatasan ketika mengurus dokumen perjalanan atau saat mencoba meninggalkan negara tersebut, kecuali sebelumnya telah menerima pemberitahuan resmi secara tertulis atau lisan.

BBC Chinese menyatakan Kementerian Luar Negeri China dan otoritas imigrasi China tidak memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi mengenai kebijakan tersebut.

Data yang diberikan kelompok hak asasi manusia Safeguard Defenders kepada BBC menunjukkan peningkatan tajam penggunaan larangan keluar negeri terhadap warga China dalam beberapa tahun terakhir.

Basis data Mahkamah Agung China mencatat hanya 89 dokumen yang menyebut larangan keluar negeri pada 2016. Jumlah tersebut meningkat menjadi 188.760 pada tahun lalu.

Persentase putusan perdata yang berkaitan dengan larangan keluar negeri juga meningkat lebih dari 30 kali lipat antara 2019 dan 2025, dari sekitar 0,23 persen menjadi 7,3 persen.

Safeguard Defenders memperkirakan jumlah kasus sebenarnya dapat lebih tinggi karena semakin banyak putusan pengadilan yang tidak dipublikasikan.

Pembatasan Juga Disorot Aktivis HAM

Aturan tersebut juga dikhawatirkan berdampak pada warga China yang bekerja di bidang hak asasi manusia dan aktivitas advokasi di luar negeri.

Profesor Tom Kellogg, Direktur Eksekutif Center for Asian Law di Georgetown University, mengatakan kepada BBC Chinese bahwa perluasan pembatasan perjalanan merupakan perkembangan yang mengkhawatirkan.

Menurut Kellogg, kebijakan tersebut dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan aktivitas warga China ketika berada di luar negeri.

“Dalam beberapa kasus, untuk mencegah individu mengkritik pemerintah China di luar negeri atau menghukum aktivitas advokasi hak mereka, aparat keamanan negara secara langsung menolak menerbitkan paspor,” kata Kellogg.

Ia juga mengaitkan perluasan pembatasan perjalanan dengan meningkatnya kontrol ideologis di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.

Menurut Kellogg, kebijakan tersebut mengingatkan pada periode ketika China relatif tertutup dari dunia internasional pada era Mao Zedong.

Perjalanan internasional baru menjadi bagian yang lebih umum dalam kehidupan masyarakat China pada dekade 1990-an, setelah negara tersebut menjalankan serangkaian reformasi dan kebijakan keterbukaan.

Salah satu warga China yang mengaku terkena dampak kebijakan tersebut adalah pria berusia 26 tahun yang menggunakan nama samaran Pipi.

Kepada BBC Chinese, Pipi mengatakan permohonan paspornya pada 2023 ditolak. Ia meyakini penolakan tersebut berkaitan dengan keikutsertaannya dalam aksi pro-demokrasi di Hong Kong pada 2019.

Saat aksi berlangsung, Pipi disebut sempat diwawancarai sejumlah media Hong Kong. Setelah kembali ke China daratan, ia mengaku diperiksa aparat keamanan negara.

Menurut Pipi, seorang petugas imigrasi mengatakan dirinya tidak dapat memperoleh paspor “karena masalah Hong Kong”. Namun, alasan tersebut tidak pernah diberikan kepadanya secara tertulis.

“Saya tidak tahu apakah saya akan pernah bisa meninggalkan China,” ujarnya.