Putusan Mahkamah Agung AS soal Tarif Bisa Ubah Arah Perang Dagang dengan China

Liputan6.com, Washington D.C - Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat terkait kewenangan presiden dalam menerapkan tarif impor berpotensi memengaruhi dinamika perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Meski pada pandangan pertama keputusan ini tampak melemahkan strategi tekanan ekonomi Washington terhadap Beijing, dampak jangka panjangnya justru bisa lebih kompleks.

Mahkamah Agung memutuskan bahwa presiden tidak dapat menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk memberlakukan tarif secara luas terhadap impor. Undang-undang tersebut selama ini biasanya digunakan untuk merespons keadaan darurat nasional yang spesifik, seperti pembekuan aset atau sanksi terhadap pihak tertentu, bukan untuk menerapkan kebijakan tarif berskala besar.

Dengan keputusan tersebut, Mahkamah pada dasarnya menegaskan kembali prinsip konstitusional bahwa kewenangan utama untuk menetapkan tarif berada di tangan Kongres, bukan cabang eksekutif. Artinya, presiden tidak dapat secara sepihak menggunakan mekanisme darurat untuk mengatur kebijakan perdagangan internasional dalam skala luas, dikutip dari laman The Nation, Sabtu (7/3/2026).

Meski demikian, putusan ini tidak serta-merta menghapus kemungkinan penerapan tarif terhadap barang-barang dari Tiongkok. Mahkamah hanya membatasi jalur hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkannya. Kongres tetap memiliki kewenangan konstitusional yang jelas untuk menetapkan tarif atau memberikan delegasi kewenangan tersebut melalui undang-undang perdagangan lain yang sudah ada.

Dengan kata lain, tekanan ekonomi terhadap Beijing masih dapat berlanjut, namun melalui mekanisme legislatif yang lebih formal. Pemerintah AS dapat mengajukan kebijakan tarif baru melalui persetujuan Kongres atau memanfaatkan instrumen hukum perdagangan lain yang sudah diatur dalam sistem hukum Amerika.

Dalam jangka panjang, putusan ini berpotensi mengubah cara Washington menjalankan strategi ekonominya terhadap Beijing. Selama ini, kebijakan tarif sering kali diterapkan melalui keputusan eksekutif yang cepat dengan dalih keadaan darurat. Setelah putusan tersebut, pendekatan semacam itu kemungkinan akan semakin dibatasi.

Sebagai gantinya, kebijakan perdagangan AS kemungkinan akan lebih sering ditempuh melalui proses legislasi di Kongres. Langkah ini bisa menghasilkan kebijakan yang lebih stabil, memiliki dasar hukum yang lebih kuat, serta mendapat dukungan politik yang lebih luas dari berbagai partai.

Bagi sekutu Amerika Serikat, perubahan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kebijakan perdagangan Washington. Ketika langkah ekonomi besar didasarkan pada proses hukum dan konstitusi yang jelas, kebijakan tersebut cenderung dianggap lebih dapat diprediksi dan berkelanjutan.

Ironisnya, keputusan yang awalnya diperkirakan melemahkan strategi tekanan terhadap Tiongkok justru dapat memperkuat posisi Amerika Serikat dalam jangka panjang. Dengan kebijakan yang lebih konsisten dan didukung kerangka hukum yang kuat, Washington berpotensi mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Beijing secara lebih stabil dan terkoordinasi.