Australia Kirim Aset Militer ke Timur Tengah demi Keselamatan Warganya

Liputan6.com, Canberra - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengungkapkan pemerintahnya telah mengirim aset militer ke kawasan Timur Tengah di tengah meningkatnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran. Pernyataan tersebut disampaikan Albanese saat sesi tanya jawab di parlemen pada Kamis (5/3/2026).

Ia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membantu warga Australia yang terdampak konflik agar dapat kembali ke tanah air. 

"Prioritas pertama pemerintah adalah menjaga keselamatan warga Australia, dengan bekerja bersama lembaga-lembaga kami dan para mitra untuk memberikan bantuan kepada warga Australia yang membutuhkannya," kata Albanese seperti dikutip dari Sky News.

Ia menambahkan para pejabat dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) bekerja tanpa henti memberikan bantuan konsuler.

Selain itu, pemerintah Australia juga telah mengerahkan tim tanggap krisis ke kawasan tersebut.

"Pemerintah mengerahkan enam tim tanggap krisis ke kawasan itu dan kami juga telah mengirim aset militer sebagai bagian dari perencanaan darurat pada awal pekan ini," kata Albanese.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada warga Australia yang bersedia membantu sesama warga negara di tengah situasi berbahaya.

"Saya berterima kasih kepada warga Australia yang pergi ke situasi berbahaya untuk membantu sesama warga Australia yang terjebak dalam konflik ini," ujarnya.

Albanese menegaskan pemerintah masih memberlakukan peringatan perjalanan tingkat tertinggi, yakni "jangan bepergian", untuk kawasan tersebut.

"Peringatan 'jangan bepergian' masih berlaku dan pusat-pusat krisis ini diaktifkan untuk memberikan dukungan konsuler kepada warga Australia yang terdampak," katanya.

Pemerintah juga terus menggelar pertemuan setiap hari untuk memantau perkembangan situasi.

"Kami mengadakan berbagai pertemuan yang diperlukan setiap hari. Kami juga akan terus bertindak selama situasinya memungkinkan dan aman untuk mendukung warga Australia dengan segala cara yang kami bisa," tutur Albanese.

SBS News memperoleh informasi bahwa aset militer yang dikerahkan termasuk pesawat angkut berat C-17A Globemaster dan pesawat tanker multiguna KC-30A. 

Pernyataan Albanese muncul ketika pemerintahannya menghadapi kritik terkait respons terhadap meningkatnya konflik di Timur Tengah.

Pemerintah memperingatkan bahwa mereka memiliki keterbatasan untuk membantu sekitar 115.000 warga Australia yang saat ini berada di berbagai negara di kawasan tersebut.

Kritik muncul setelah selama sepekan Albanese dinilai lebih banyak membicarakan Andrew Mountbatten-Windsor dibandingkan meningkatnya risiko konflik dengan Iran.

Dalam sepekan sebelum serangan AS dan Israel terhadap Iran pada Sabtu, Albanese hanya sekali membahas Iran secara publik.

Ketika ditanya mengenai meningkatnya risiko konflik, Albanese mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation (ABC) pada Selasa pekan lalu bahwa bepergian ke Timur Tengah bukanlah sesuatu yang ia rekomendasikan.

Pada saat itu, pemerintah hanya menawarkan keberangkatan sukarela bagi anggota keluarga diplomat, sementara warga biasa disarankan untuk "meningkatkan kewaspadaan tinggi".

Baru pada Sabtu—ketika serangan terjadi—peringatan perjalanan ditingkatkan menjadi "jangan bepergian".

Respons yang dinilai terlambat tersebut membuat sekitar 115.000 warga Australia tetap berada di kawasan Timur Tengah, termasuk sekitar 24.000 orang di Uni Emirat Arab.

Sementara itu, penerbangan komersial pertama yang membawa warga Australia dari kawasan tersebut tiba di Sydney pada Rabu (4/3), dengan sekitar 200 penumpang berhasil dipulangkan.

Pemerintah menyatakan bahwa penerbangan tambahan diperkirakan akan segera menyusul.

Namun pemerintah menilai evakuasi besar-besaran sulit dilakukan selama wilayah udara di kawasan tersebut masih dibatasi, sehingga warga diminta memanfaatkan layanan penerbangan komersial yang tersedia.

Sebagai tanggapan, pihak oposisi mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan penggunaan aset militer dari Angkatan Pertahanan Australia guna memulangkan warga Australia jika diperlukan.

Menteri Pertahanan Bayangan James Paterson mengatakan bahwa jika pemerintah memutuskan menggunakan pesawat militer untuk mengevakuasi warga dari zona konflik maka langkah tersebut akan mendapat dukungan bipartisan di parlemen.

Namun, pemerintah menilai opsi tersebut tidak realistis mengingat jumlah warga Australia yang berada di kawasan tersebut mencapai lebih dari 100.000 orang.