Pengaruh Inisiatif Sabuk dan Jalan terhadap Tata Kelola Negara Mitra: Ubah Standar hingga Regulasi

Liputan6.com, Beijing - Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) menuai dikritik, isu yang paling sering muncul biasanya terkait utang, korupsi, atau dampak lingkungan.

Semua itu memang kerap disinggung. Namun ada konsekuensi lain yang jauh lebih halus, sistematis, dan berjangka panjang — sebuah dampak yang jarang dibahas.

Melalui kontrak proyek, standar teknis, hingga pengaturan data digital, BRI perlahan membentuk ulang aturan yang mengatur ekonomi dan teknologi negara-negara mitra, dikutip dari laman pmldaily, Senin (17/11/2025).

Bukan melalui tekanan militer, melainkan lewat detail hukum dan teknis yang mengikat. Inilah yang disebut sebagai penangkapan yurisdiksi: proses senyap yang membatasi pilihan kebijakan negara lain dari dalam.

Dalam banyak proyek BRI, Tiongkok mendorong penggunaan standar teknisnya sendiri. Mulai dari pembangunan pelabuhan, sistem kota pintar, hingga jaringan listrik, solusi teknologi yang dipasok perusahaan Tiongkok biasanya bersifat menyeluruh dan memakai standar domestik mereka.

Akhirnya, regulator dan operator lokal mau tidak mau harus mengikuti standar tersebut agar sistem tetap kompatibel. Ini bukan sekadar masalah ketergantungan pada satu vendor.

Lebih jauh, standar itu perlahan menggeser aturan tak tertulis yang mengatur sebuah sektor. Ketika sebuah kota sudah menggunakan standar tertutup untuk manajemen lalu lintas atau data kota, maka pesaing yang menggunakan standar berbeda akan sulit masuk. Satu proyek pun bisa menjadi pintu lebar bagi dominasi teknologi jangka panjang.

Bidang digital adalah salah satu saluran pengaruh yang terbesar. Dalam proyek-proyek “cerdas”, kendali atas aliran data sering kali menjadi bagian dari kontrak: siapa yang menyimpannya, siapa yang boleh mengaksesnya, dan aturan hukum apa yang berlaku.

Jika data disimpan pada layanan cloud milik vendor atau dialirkan melalui pusat data Tiongkok, negara tuan rumah kehilangan kendali praktis atas informasi sensitif. Meski secara resmi data tetap dimiliki oleh pemerintah setempat, format teknis yang tertutup, kode sumber yang tidak transparan, serta API yang terbatas membuat pengawasan nyaris mustahil. Sebuah kota tidak dapat mengaudit analitik kotanya sendiri jika perangkat lunaknya hanya dapat diperiksa oleh penyedia asing.

Lama-kelamaan, kebijakan data publik ditentukan bukan oleh regulator nasional, tetapi oleh batasan teknis dan komersial dari vendor.

Banyak kontrak BRI juga memuat ketentuan hukum yang menghalangi transparansi. Klausul kerahasiaan, larangan pengungkapan, dan ancaman sanksi untuk audit independen membuat pengawasan publik menjadi lemah. Dalam beberapa kasus, sengketa harus diselesaikan di forum arbitrase yang tertutup dan berpihak pada kreditur.

Ditambah tekanan pembayaran utang, pemerintah akhirnya terdorong lebih tunduk pada kreditur daripada pada akuntabilitas domestik.

Ada pula praktik konversi hukum lokal. Meski proyek tercatat menggunakan aturan pengadaan negara tuan rumah, sejumlah ketentuan penting — mulai dari jaminan proyek hingga penunjukan subkontraktor — bisa berada di bawah yurisdiksi asing atau memerlukan persetujuan pihak Tiongkok. Bahkan bila operasionalnya dilakukan lokal, rantai pasokan suku cadang dan kontrak pemeliharaan tetap melewati entitas Tiongkok. Artinya, proyek infrastruktur satu kali berubah menjadi ketergantungan jangka panjang.

Pengaruh ini bekerja bukan lewat pangkalan militer, melainkan melalui aturan prosedural yang tertanam dalam kontrak setebal ratusan halaman. Sulit membangkitkan kemarahan publik atas klausul teknis dalam dokumen konsesi seperti itu. Namun dampaknya sama besarnya: keputusan masa depan — mengubah vendor, memperketat aturan privasi, atau membatasi akses asing ke infrastruktur penting — menjadi langkah yang mahal secara hukum dan teknis.

Negara-negara berkembang berada pada posisi paling rentan karena keterbatasan kapasitas. Mereka sering kali tidak memiliki ahli untuk menegosiasikan klausul teknis, memeriksa kode atau perangkat keras, maupun membawa sengketa lintas negara ke proses arbitrase. Kelemahan ini memberikan keuntungan otomatis bagi pihak kreditor.

Sayangnya, transparansi kontrak masih menjadi pengecualian. Karena itu, respons kebijakan tidak cukup berhenti pada seruan agar negara mengurangi utang. Lembaga keuangan multilateral dan negara donor perlu mewajibkan pengungkapan kontrak secara penuh sebagai syarat pendanaan bersama. Spesifikasi teknis, catatan pengadaan, hingga ketentuan hukum harus dapat diakses publik. Namun, Tiongkok secara konsisten menolak model keterbukaan seperti ini.

Standar teknis juga harus seimbang. Proyek publik perlu mensyaratkan penggunaan standar yang terbuka, dapat diaudit, dan interoperabel. Kalau vendor tetap memaksakan format tertutup yang menghalangi pengawasan dan persaingan, negara tuan rumah perlu mempertimbangkan pendanaan alternatif. Namun dalam banyak kasus, Tiongkok mempertahankan kontrak tertutup tersebut demi kepentingannya sendiri.

Negara-negara berkembang juga memerlukan bantuan untuk memperkuat posisi mereka. Bantuan hukum, audit teknis, pelatihan pengadaan, serta model kontrak yang melindungi kedaulatan data dan hak audit harus disertakan dalam setiap kerja sama infrastruktur. Fasilitas semacam ini jarang — bahkan hampir tidak pernah — disediakan dalam skema BRI.

Selama ini komunitas internasional cenderung melihat BRI semata sebagai proyek ekonomi. Jika perspektif itu tidak berubah, dunia akan terus meremehkan bagaimana Beijing mengekspor bukan hanya pendanaan dan baja, tetapi juga aturan. Penguasaan yurisdiksi lewat kontrak dan standar teknis mungkin tidak mencolok, namun dampaknya bersifat mendalam, senyap, dan tahan lama secara hukum.

Pertarungan untuk mempertahankan kedaulatan di abad ke-21 tidak lagi hanya terjadi melalui konflik militer, tetapi melalui persaingan atas siapa yang menentukan kode, standar, dan klausul yang membentuk tata kelola sehari-hari. Melindungi pilihan berdaulat berarti memastikan bahwa negara — dan warga negaranya — tetap memiliki kendali atas aturan yang mengatur kehidupan mereka sendiri.