AS Sanksi Presiden Kolombia dan Keluarganya atas Tuduhan Terlibat Jaringan Narkoba

Liputan6.com, Washington, DC - Pemerintahan Donald Trump menjatuhkan sanksi pada Presiden Kolombia Gustavo Petro, keluarganya, serta seorang anggota pemerintahannya pada hari Jumat (24/10/2025) karena diduga terlibat dalam perdagangan narkoba global, sebuah langkah yang secara tajam meningkatkan ketegangan dengan pemimpin kiri pertama Kolombia—yang juga merupakan salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat di Amerika Selatan.

Kementerian Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Petro; istrinya, Veronica del Socorro Alcocer Garcia; putranya, Nicolas Fernando Petro Burgos; dan Menteri Dalam Negeri Kolombia Armando Alberto Benedetti.

Petro, kata Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dalam pernyataannya, "Telah membiarkan kartel narkoba berkembang dan menolak menghentikan aktivitas tersebut."

"Presiden Trump mengambil tindakan tegas untuk melindungi bangsa kita dan menegaskan bahwa kita tidak akan menoleransi penyelundupan narkoba ke negara kita," tambahnya seperti dikutip dari Associated Press.

Langkah ini memperuncing bentrokan yang semakin meningkat antara Trump dan pemimpin kiri pertama Kolombia, terutama terkait serangan mematikan Amerika Serikat terhadap kapal yang diduga membawa narkoba di lepas pantai Amerika Selatan.

Minggu ini, pemerintahan Trump memperluas operasi penumpasannya hingga ke Samudra Pasifik bagian timur—wilayah di mana sebagian besar kokain dari produsen terbesar dunia, termasuk Kolombia, diselundupkan. Dalam eskalasi kekuatan militer di kawasan itu, Pentagon mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka akan mengirim kapal induk ke perairan di lepas pantai Amerika Selatan.

Setelah sanksi diumumkan, Petro menunjuk seorang pengacara yang akan mewakilinya di Amerika Serikat.

"Bertahun-tahun memerangi perdagangan narkoba secara efektif justru membuat saya menerima tindakan seperti ini dari pemerintah sebuah masyarakat yang begitu banyak kita bantu menghentikan penggunaan kokain," tulis Petro di platform X (Twitter). "Sungguh paradoks, tapi kami tidak akan mundur satu langkah pun—dan tidak akan pernah berlutut."

Bulan lalu, Amerika Serikat menambahkan Kolombia—penerima bantuan terbesarnya di kawasan tersebut—ke dalam daftar negara yang gagal bekerja sama dalam perang melawan narkoba, untuk pertama kalinya dalam hampir 30 tahun.

Setelah keputusan itu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan akan memotong bantuan untuk Kolombia.

Menurut seorang pejabat Amerika Serikat yang berbicara tanpa disebut nama karena tidak berwenang mengungkap rincian tersebut, bantuan diperkirakan akan dipotong setidaknya 20 persen atau sekitar USD 18 juta, meski jumlah itu masih bisa berubah.

Dalam pernyataannya hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak menyebutkan jumlah pasti yang terkena dampak.

Sanksi tersebut sudah diperkirakan sebelumnya. Hal itu terjadi setelah Trump berjanji akan menghentikan seluruh pembayaran bantuan untuk Kolombia. Menurut data pemerintah AS, jumlah bantuan itu diperkirakan mencapai sekitar USD 230 juta pada tahun anggaran yang berakhir pada 30 September, turun dibandingkan beberapa tahun terakhir ketika total bantuannya sempat melebihi USD 700 juta.

Trump baru-baru ini mengancam akan memberlakukan tarif terhadap ekspor Kolombia dan dalam beberapa hari terakhir, menyebut Petro di media sosial sebagai pemimpin perdagangan narkoba ilegal.

"Dia orang yang memproduksi banyak narkoba," kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval pada hari Rabu (22/10). "Sebaiknya dia berhati-hati, atau kami akan mengambil tindakan yang sangat serius terhadap dirinya dan negaranya." 

Setelah Trump menuduhnya memiliki hubungan dengan perdagangan narkoba, Petro pada hari Rabu mengatakan ia akan menempuh jalur hukum di Amerika Serikat untuk membela diri.

"Terhadap fitnah yang dilontarkan oleh pejabat tinggi di tanah Amerika Serikat, saya akan membela diri secara hukum dengan pengacara Amerika Serikat di pengadilan Amerika Serikat," tulis Petro di X, tanpa menyebut nama Trump, tetapi merujuk pada laporan berita mengenai komentar sang presiden.

Petro telah berulang kali membela kebijakan anti-narkobanya, yang menjauh dari pendekatan represif dan lebih memprioritaskan kesepakatan dengan para petani daun koka—bahan baku kokain—untuk mendorong mereka beralih ke tanaman lain. Kebijakannya juga fokus mengejar gembong besar dan memberantas pencucian uang. Ia menegaskan bahwa pemerintahnya telah mencapai rekor penyitaan kokain dan mempertanyakan data PBB yang menunjukkan peningkatan rekor penanaman daun koka dan produksi kokain.

Menurut laporan terbaru dari Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC), luas lahan yang digunakan untuk menanam koka hampir tiga kali lipat dalam 10 tahun terakhir hingga mencapai 253.000 hektare pada tahun 2023. Angka itu kira-kira tiga kali luas Kota New York.

Venezuela mengutuk sanksi Amerika Serikat

Pemerintah Venezuela—yang juga menjadi sasaran operasi militer pemerintahan Trump di kawasan itu—mengutuk sanksi terhadap Petro, menyebutnya sebagai "tindakan ilegal, tidak sah, dan neokolonial yang melanggar hukum internasional serta Piagam PBB."

Pernyataan itu menambahkan bahwa langkah Amerika Serikat tersebut bertujuan untuk mendorong destabilisasi internal di Kolombia, sementara di lain sisi memuji strategi kontra-narkotika Petro.

Banyak dari serangan militer Amerika Serikat terhadap para penyelundup narkoba yang dituduh menyalurkan obat-obatan ke Amerika Serikat telah menargetkan kapal-kapal yang menurut Washington berasal dari Venezuela atau beroperasi di perairan lepas pantai negara itu.

Petro menentang keras serangan-serangan tersebut—yang telah menewaskan setidaknya 43 orang sejak dimulai awal bulan lalu—dan ia berulang kali berseteru dengan Trump sepanjang tahun ini.

Pada awalnya, Petro menolak penerbangan yang membawa migran deportasi dari Amerika Serikat, langkah yang kemudian memicu ancaman tarif dari Trump. Setelah itu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan akan mencabut visa Petro pada saat ia menghadiri Majelis Umum PBB di New York karena ia menyerukan agar tentara Amerika menolak perintah Trump.