Kebijakan K-Visa China Tuai Kontroversi di Tengah Sulitnya Anak Muda Cari Kerja

Liputan6.com, Beijing - Sebuah kategori visa baru yang diluncurkan pemerintah China untuk menarik profesional muda di bidang sains dan teknologi menuai gelombang penolakan di dalam negeri. Banyak kalangan menilai kebijakan ini tidak sensitif terhadap kondisi anak muda China yang sedang kesulitan mencari pekerjaan, meski mereka berpendidikan tinggi.

Visa baru bernama K-visa, yang mulai berlaku pada 1 Oktober, digadang-gadang oleh pejabat China sebagai langkah penting bagi pembangunan nasional. Namun, banyak pihak memandangnya sebagai bagian dari strategi Beijing untuk memperkuat posisi dalam persaingan teknologi dengan Amerika Serikat (AS). Hal ini terjadi di tengah kebijakan Presiden Donald Trump yang memangkas dana riset federal dan memperketat aturan bagi mahasiswa serta pekerja asing.

Namun, publik China menanggapinya dengan nada berbeda.

Banyak warganet menyoroti kesulitan yang dihadapi anak muda dalam mencari pekerjaan, dengan tingkat pengangguran kaum muda hampir 19 persen dan 12,2 juta lulusan perguruan tinggi baru bersaing di pasar kerja yang makin ketat. 

"Begitu banyak lulusan magister di sini yang susah cari kerja, namun kalian malah mau datangkan orang dari luar negeri?" tulis seorang pengguna media sosial, yang kemudian disukai ribuan orang.

Sebagian komentar bernada nasionalis bahkan xenofobia, mencerminkan kekhawatiran terhadap kemungkinan meningkatnya imigrasi. Nasionalisme memang semakin kuat di bawah kepemimpinan Xi Jinping, termasuk di dunia maya yang sangat diawasi ketat, di mana suara-suara moderat sering terpinggirkan dan perdebatan tentang orang asing bisa berubah menjadi kasar.

Ada pula yang mempertanyakan standar penerimaan visa tersebut.

"Menarik talenta itu bagus, namun kalau syaratnya cuma gelar sarjana, bukankah itu terlalu mudah? … Kita sudah punya banyak orang berbakat di sini, jadi saya tidak paham tujuan kebijakannya," tulis seorang lainnya.

Hingga kini, Beijing belum mengumumkan secara lengkap syarat pengajuan K-visa. Meski resmi diluncurkan 1 Oktober, CNN melaporkan bahwa belum ada Kedutaan Besar China yang membuka pendaftaran. Saat ini, China sedang memasuki libur panjang nasional selama delapan hari.

Sebelumnya, pejabat menyebutkan bahwa pelamar K-visa harus memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi di bidang sains, teknologi, teknik, atau matematika (STEM) dari universitas ternama di China atau luar negeri, atau tengah menjalani pendidikan atau penelitian profesional di bidang tersebut.

Tidak seperti visa H1-B di AS yang mensyaratkan adanya perusahaan atau lembaga sponsor, K-visa China memungkinkan pelamar mengajukan secara mandiri tanpa perlu undangan dari pihak mana pun di dalam negeri.

Perubahan besar pada program H1-B yang diumumkan pemerintahan Trump bulan lalu juga ikut menyorot kehadiran K-visa.

Aturan baru itu mengenakan biaya aplikasi sebesar USD 100.000 untuk H1-B baru — kebijakan yang mengguncang rencana banyak profesional dan mahasiswa dari seluruh dunia yang menargetkan pendidikan serta karier di AS, negara yang selama ini dianggap pusat inovasi global.

Meskipun K-visa diumumkan lebih dulu, kebijakan baru ini dianggap sebagai sinyal dari Beijing bahwa ketika AS menutup pintunya, China justru akan membukanya lebih lebar, termasuk bagi mahasiswa asing yang sudah berada di negaranya.

Media resmi People’s Daily pada hari Selasa (30/9) menyinggung hal ini dalam editorial yang dinilai berupaya meredam gelombang kritik terhadap kebijakan tersebut.

"Ketika sejumlah negara memperketat perbatasan dan menyingkirkan talenta internasional, China dengan cerdas memanfaatkan peluang ini dan segera menerapkan kebijakan yang pasti akan berdampak besar bagi pembangunan masa depan," bunyi editorial itu.

"Namun, sebagian orang salah paham dan menebarkan teori-teori aneh yang menyesatkan publik serta menimbulkan kecemasan yang tidak perlu."

Pemerintah China selama ini diyakini berambisi menarik talenta kelas dunia untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan besar di bidang sains dan teknologi — tujuan yang kini menjadi semakin mendesak di tengah tekanan dari pembatasan ekspor teknologi tinggi oleh AS.

China sebenarnya sudah memiliki R-visa, kategori visa khusus untuk orang asing dengan keahlian tinggi atau spesialis yang sangat dibutuhkan negara.

Ketika ditanya mengenai perubahan kebijakan H1-B bulan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menolak mengomentari kebijakan AS. Dia hanya menegaskan bahwa China menyambut talenta dari berbagai bidang di seluruh dunia untuk datang dan berkontribusi demi kemajuan umat manusia dan kesuksesan karier.

Namun, reaksi keras terhadap K-visa menunjukkan bagaimana ambisi tersebut bertabrakan dengan kekhawatiran ekonomi dan sentimen nasionalis di dalam negeri, di negara yang hingga kini hanya memiliki kurang dari satu juta warga asing.

Isu utama yang muncul dalam perdebatan publik adalah kekhawatiran bahwa kebijakan menarik tenaga asing justru akan merugikan warga China sendiri, yang sudah lebih dulu kesulitan mencari pekerjaan.

Di media sosial, muncul pula sentimen negatif terhadap calon pelamar asal India, mengingat warga India merupakan kelompok penerima H1-B terbanyak di AS.

Editorial People’s Daily menegaskan bahwa K-visa tidak sama dengan imigrasi, melainkan dirancang untuk mempermudah pekerjaan dan kehidupan talenta muda asing di China.

Tingkat pengangguran kaum muda China mencapai 18,9 persen pada Agustus, tertinggi sejak Desember 2023, ketika pemerintah mulai kembali merilis data tersebut dengan metode baru. Sekitar setengah dari lulusan China antara 2012 hingga 2022 memiliki gelar di bidang STEM, atau sekitar 24 juta orang.

Hu Xijin, komentator politik dan mantan pemimpin redaksi tabloid milik negara Global Times, menyebut K-visa sebagai ujian bagi kemampuan pemerintah dalam menyeleksi dan menjalankan kebijakan, serta menekankan bahwa program ini harus disertai dengan upaya menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

"Masalah sebenarnya dari kontroversi K-visa ini adalah ketegangan di pasar kerja dan kecemasan anak muda dalam mencari pekerjaan," tulis Hu di akun resminya di Weibo.

"Meningkatkan kesempatan kerja domestik, terutama pekerjaan berkualitas, adalah hal yang sangat penting bagi pemerintahan saat ini."