Australia dan Vanuatu Tutup Peluang China Bangun Pangkalan Militer

Liputan6.com, Canberra - Australia dan Vanuatu pada Senin (29/6/2026) menandatangani perjanjian bilateral di bidang keamanan dan ekonomi yang telah lama dinantikan. Kesepakatan ini memuat ketentuan yang melarang Vanuatu mengizinkan pembangunan pangkalan militer asing di wilayahnya, sehingga menutup peluang China membangun pangkalan militer di negara kepulauan Pasifik Selatan itu.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menandatangani perjanjian yang diberi nama Nakamal Agreement bersama Perdana Menteri Vanuatu Jotham Napat di Canberra. Penandatanganan dilakukan sembilan bulan setelah pemerintah Vanuatu menolak draf perjanjian sebelumnya karena khawatir kesepakatan itu akan membatasi ruang geraknya dalam menarik investasi infrastruktur.

"Perjanjian ini mencerminkan sekaligus menegaskan peran Australia sebagai mitra terbesar dan paling komprehensif bagi Vanuatu di bidang ekonomi, keamanan, dan pembangunan. Ini adalah tanggung jawab yang kami emban dengan sungguh-sungguh," ungkap Albanese kepada wartawan seperti dilaporkan Associated Press.

Napat mengatakan perjanjian ini "menegaskan kembali komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan komprehensif antara kedua negara yang dibangun atas dasar saling menghormati, saling percaya, dan memiliki visi bersama untuk mewujudkan kawasan Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera."

Berdasarkan perjanjian itu, Vanuatu tidak akan mengizinkan pembangunan pangkalan militer asing maupun infrastruktur yang digunakan untuk kepentingan militer di wilayahnya. Vanuatu, berdasarkan pernyataan pemerintahnya, berkomitmen menjaga infrastruktur vitalnya agar terbebas dari militerisasi, campur tangan asing, maupun akses tanpa izin.

Kesepakatan ini merupakan salah satu dari sejumlah perjanjian yang telah atau sedang dirundingkan Australia dengan negara-negara tetangganya di kawasan Pasifik untuk mencegah China memperluas pengaruhnya di bidang keamanan di kawasan.

Dalam perjanjian itu, Vanuatu sepakat berkonsultasi dengan Australia apabila mempertimbangkan keterlibatan pihak ketiga dalam infrastruktur vitalnya. Namun, Australia tidak memiliki hak veto sebagaimana diusulkan dalam draf awal perjanjian.

China menyatakan keprihatinannya dan menilai kesepakatan ini berpotensi ditujukan kepada Beijing.

"Kami berharap kerja sama antara negara-negara terkait dan negara-negara kepulauan Pasifik dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan stabilitas kawasan, bukan ditujukan kepada pihak ketiga atau dijadikan alat persaingan geopolitik," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun.

Vanuatu berkomitmen pula memprioritaskan kerja sama kepolisian dengan negara-negara anggota Pacific Islands Forum, organisasi yang beranggotakan 18 negara dan wilayah, termasuk Australia. Meski demikian, perjanjian ini tidak menutup peluang kerja sama dengan kepolisian China.

China memang tidak memiliki kehadiran polisi secara permanen di Vanuatu. Namun, personel kepolisian China kerap berkunjung ke negara berpenduduk sekitar 350.000 jiwa itu.

Perjanjian ini turut mengatur bahwa Vanuatu akan lebih dahulu meminta bantuan kepada Australia, Selandia Baru, dan Prancis ketika menghadapi bencana alam berskala besar.

Dalam draf awal perjanjian, Australia menawarkan pendanaan sebesar 500 juta dolar Australia atau sekitar 344 juta dolar AS kepada Vanuatu selama 10 tahun.

Albanese mengatakan besaran pendanaan dalam perjanjian terbaru akan diumumkan kepada publik paling lambat pada Desember.

Napat mengungkapkan bahwa perjanjian bilateral yang tengah dirundingkan Vanuatu dengan China akan dipublikasikan setelah memperoleh "persetujuan dari Beijing".

Sebelumnya, Napat menyebut Namele Agreement dengan China sebagai kesepakatan "kerja sama pembangunan yang komprehensif". Ia menegaskan perjanjian tersebut bukan merupakan pakta keamanan.

Selama ini, Vanuatu telah menerima pinjaman dan bantuan dalam jumlah besar dari China untuk membiayai pembangunan gedung, dermaga, dan berbagai proyek infrastruktur lainnya.

"Saat ini perjanjiannya belum ditandatangani. Kami akan membagikan isi perjanjian (Namele) tersebut. Tidak ada yang kami sembunyikan. Pemerintah kami transparan. Saya juga sangat berterima kasih karena Perdana Menteri Albanese telah memberi izin kepada saya untuk membagikan Nakamal Agreement kepada pihak China," kata Napat.