Thailand Perketat Aturan Senjata Api Usai Penembakan di Sekolah

Liputan6.com, Bangkok - Pemerintah Thailand menghentikan sementara penerbitan izin baru untuk membeli senjata api dan memperketat pengawasannya setelah penembakan di sebuah sekolah pekan lalu. Seorang remaja berusia 14 tahun menewaskan delapan orang sebelum bunuh diri.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengeluarkan instruksi tersebut pada Selasa (11/8/2026). Ia memerintahkan jajaran pemerintah segera memperketat pengendalian senjata api secara menyeluruh.

Salah satu langkah yang diambil menurut laporan CNN adalah menghentikan sementara penerbitan izin pembelian senjata. Seluruh permohonan yang masih menunggu persetujuan akan diperiksa kembali.

Pemerintah turut menangguhkan program yang memungkinkan pejabat tertentu, termasuk pegawai negeri dan politisi yang memenuhi syarat, membeli senjata dengan harga khusus.

Instansi terkait akan memeriksa pedagang senjata di seluruh negeri sekaligus memverifikasi catatan penjualan mereka. Pemeriksaan turut menyasar amunisi di lapangan tembak untuk memastikan pengelola mematuhi aturan.

Aparat diperintahkan meningkatkan penindakan terhadap peredaran senjata ilegal, memproses pelanggar secara tegas, serta meminta pengadilan menjatuhkan hukuman maksimal.

Selain langkah yang dapat segera diterapkan, pemerintah menyiapkan sejumlah perubahan aturan yang membutuhkan proses legislasi. Rencana itu mencakup hukuman yang lebih berat bagi pelanggar, pengawasan amunisi yang lebih ketat di toko senjata dan lapangan tembak, serta kewajiban memperbarui izin senjata dalam jangka waktu yang lebih pendek.

Pemerintah Thailand menyetujui santunan awal sebesar 1 juta baht (sekitar US$ 30.166) bagi masing-masing keluarga dari setiap korban yang meninggal dunia.

Penembakan tersebut kembali menyoroti tingginya kepemilikan senjata api di Thailand, baik yang terdaftar secara resmi maupun yang beredar secara ilegal.

Pada Jumat lalu, pelaku lebih dulu menembak mati kakek dan neneknya di rumah yang mereka tinggali bersama. Ia kemudian mendatangi sebuah sekolah menengah dan menembak mati enam orang sebelum bunuh diri.

Peristiwa itu menjadi penembakan massal paling mematikan di Thailand sejak 2022.

Polisi pada Minggu mengatakan pelaku sebelumnya pernah membawa senapan angin yang disita seorang guru pada tahun lalu. Remaja tersebut diketahui kerap menonton konten kekerasan di internet dan menggunakan media sosial untuk mempelajari cara menggunakan senjata api.

Senjata yang dipakai dalam penembakan itu diduga milik kakeknya.

Thailand memiliki tingkat kepemilikan senjata api oleh warga sipil tertinggi di Asia Tenggara, yakni sekitar 15 pucuk senjata untuk setiap 100 penduduk. Angka kematian akibat senjata api di negara itu berada di urutan kedua di kawasan setelah Filipina.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa negara dengan tingkat kepemilikan senjata yang tinggi cenderung memiliki angka kematian akibat senjata api yang tinggi pula. Akses yang mudah terhadap senjata dikaitkan dengan meningkatnya kematian akibat bunuh diri, pembunuhan, maupun kecelakaan.

Selain kembali memicu perdebatan mengenai pengendalian senjata, kasus tersebut ikut menyoroti kesehatan mental siswa dan anak muda di Thailand.

Kementerian Pendidikan Thailand mengatakan akan menyiapkan aturan keselamatan baru dalam beberapa bulan mendatang. Rencana itu mencakup pemeriksaan kesehatan mental dan sistem rujukan bagi mereka yang dinilai berisiko agar mendapat penanganan dari tenaga ahli.

Langkah lainnya meliputi latihan menghadapi keadaan darurat, upaya mencegah perundungan, serta pemeriksaan yang lebih ketat untuk mencegah barang berbahaya dibawa masuk ke lingkungan sekolah.

Penembakan massal di sejumlah negara sebelumnya mendorong pemerintah memperketat aturan senjata api. Serbia dan Selandia Baru, dua negara dengan tingkat kepemilikan senjata yang relatif tinggi, memperketat aturan dan menggelar program penyerahan senjata secara sukarela setelah mengalami penembakan massal dalam beberapa tahun terakhir.

Amerika Serikat menjadi pengecualian. Meski kekerasan bersenjata dan penembakan massal di negara itu termasuk yang tertinggi di dunia, upaya memperketat aturan senjata api hanya mengalami sedikit kemajuan. Kuatnya lobi kelompok pro-senjata dan perlindungan konstitusional terhadap hak memiliki senjata menjadi faktor utama yang menghambat perubahan aturan.