Thailand Perketat Aturan Stablecoin, Transfer Dibatasi

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan Thailand atau Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand mengusulkan pembatasan penyetoran dan penarikan stablecoin melalui operator aset digital berlisensi.

Dalam proposal tersebut, transaksi stablecoin hanya dapat dilakukan menggunakan wallet terverifikasi yang dimiliki nasabah sendiri.

Dikutip dari CoinMarketCap, Senin (14/9/2026), SEC Thailand menyetujui prinsip dasar aturan tersebut pada 3 September 2026 dan membuka konsultasi publik pada 11 September 2026. Masyarakat dapat memberikan tanggapan hingga 25 September 2026.

Aturan ini masih berupa proposal dan belum menjadi ketentuan yang berlaku.

Inti perubahan yang diusulkan adalah rekening asal untuk setoran dan rekening tujuan untuk penarikan harus terbukti dimiliki oleh nasabah yang melakukan transaksi.

Dengan demikian, setoran stablecoin dari rekening milik orang lain maupun penarikan ke rekening milik orang lain akan dilarang.

SEC menyebut langkah tersebut diperlukan seiring meningkatnya transaksi stablecoin, terutama Tether (USDT), serta munculnya risiko pencucian uang, kejahatan siber, dan upaya menghindari aturan transfer.

Selain mewajibkan penggunaan wallet milik sendiri, SEC Thailand mengusulkan batas transaksi stablecoin sebesar 5 juta baht per hari atau sekitar Rp 2,5 miliar, untuk setiap orang pada masing-masing operator.

Batas tersebut berlaku secara terpisah untuk transaksi masuk dan keluar.

Artinya, setoran stablecoin melalui operator aset digital berlisensi dibatasi hingga 5 juta baht per hari per orang per operator. Penarikan juga memiliki batas yang sama.

Nilai transaksi juga harus sesuai dengan sumber pendapatan dan kondisi keuangan nasabah.

Namun, proposal tersebut menyediakan sejumlah pengecualian. Batas transaksi tidak berlaku untuk perpindahan dana antar-akun nasabah melalui operator yang diawasi SEC apabila kedua operator memenuhi ketentuan Travel Rule.

Pengecualian juga mencakup transaksi bisnis tertentu yang dilakukan operator, aktivitas stablecoin yang mendapat izin Bank of Thailand, serta transaksi tertentu yang dilakukan market maker stablecoin/baht.

Aturan ini tidak dimaksudkan sebagai larangan terhadap seluruh transaksi blockchain antarpengguna. Pembatasan ditujukan pada setoran dan penarikan stablecoin melalui operator aset digital berlisensi.

SEC Thailand juga mengusulkan perubahan terhadap aktivitas broker dan dealer aset digital. Nilai minimum transaksi di luar platform untuk broker dan dealer ditetapkan sebesar 3 juta baht.

Broker juga diwajibkan mengungkapkan harga secara publik dan dilarang mengatur transaksi antarnasabah di luar platform. Selain itu, broker tidak diperbolehkan menggunakan penyedia likuiditas untuk transaksi stablecoin/baht dan harus mengungkapkan nama penyedia likuiditas serta potensi konflik kepentingan.

Meski demikian, sejumlah detail penting mengenai aturan stablecoin masih belum dijelaskan.

Dokumen konsultasi yang tersedia belum menerangkan bagaimana kepemilikan wallet akan diverifikasi maupun kapan aturan tersebut akan mulai berlaku.

Sekretaris Jenderal SEC Thailand Pornanong Budsaratragoon mengatakan regulator akan menggelar dengar pendapat dengan pihak terkait pada September 2026. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan aturan.

Konsultasi publik untuk proposal stablecoin tersebut berlangsung hingga 25 September 2026. Setelah itu, ketentuan final diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme verifikasi wallet serta status penerapan aturan.