41 Negara Desak Transparansi Uji Rudal, China Disorot

Liputan6.com, Jenewa - Sebanyak 41 negara menyerukan agar negara-negara pemilik senjata nuklir mematuhi secara ketat protokol pemberitahuan awal sebelum melakukan uji coba rudal balistik jarak jauh. Mereka memperingatkan, peluncuran rudal tanpa pemberitahuan dapat membahayakan perdamaian kawasan dan keamanan global.

Seruan tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama dalam Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa dan dirilis oleh Misi Amerika Serikat untuk Organisasi Internasional pada Selasa.

Dikutip dari Anadolu, Kamis (13/8/2026), para penandatangan menyoroti kekhawatiran yang semakin besar terhadap proliferasi rudal. Mereka juga mendesak negara-negara untuk mematuhi mekanisme transparansi, terutama Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation (HCOC).

"Conducting nuclear-capable ballistic missile tests without sufficient advance notice and detail is dangerous and disrupts the peace and security of relevant nations in proximity to these tests (Melakukan uji coba rudal balistik berkemampuan nuklir tanpa pemberitahuan awal dan rincian yang memadai merupakan tindakan berbahaya serta mengganggu perdamaian dan keamanan negara-negara yang berada di sekitar lokasi uji coba tersebut)," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Koalisi itu menilai uji coba rudal yang tidak diumumkan sebelumnya dapat meningkatkan risiko salah perhitungan, terutama ketika dilakukan di kawasan yang melibatkan jalur penerbangan dan pelayaran internasional.

Soroti Uji Rudal di Pasifik

Pernyataan tersebut muncul setelah adanya uji coba rudal yang tidak diberitahukan sebelumnya di kawasan Pasifik. Menurut para penandatangan, kegagalan mengikuti praktik standar untuk mencegah kesalahpahaman dapat meningkatkan risiko salah perhitungan dan mengganggu stabilitas global.

Seruan itu juga muncul setelah China pada bulan lalu mengatakan telah berhasil melakukan uji peluncuran rudal strategis dari kapal selam bertenaga nuklir. Uji tersebut dilakukan beberapa jam setelah Beijing memberitahukan rencana peluncuran kepada sejumlah negara di kawasan Pasifik.

Uji coba itu menjadi peluncuran rudal strategis kedua yang dilakukan China sejak negara tersebut menembakkan rudal balistik antarbenua (ICBM) ke Samudra Pasifik pada September 2024. Uji ICBM tersebut merupakan yang pertama dilakukan China sejak 1980.

Dalam pernyataan bersama, negara-negara penandatangan secara khusus meminta negara pemilik senjata nuklir yang melakukan peluncuran ICBM, submarine-launched ballistic missiles (SLBM), maupun space launch vehicles (SLV) untuk memberikan pemberitahuan setidaknya 24 jam sebelum peluncuran.

Pemberitahuan tersebut, menurut mereka, seharusnya mencantumkan kelas rudal, waktu peluncuran, wilayah peluncuran, serta lintasan yang direncanakan. Informasi itu juga harus disertai peringatan yang jelas bagi pelaut dan penerbang.

"Regularized, transparent notification arrangements do not constrain any nation’s military development or operational needs. Instead, they reduce the risk of miscalculation, build confidence, and reflect a shared commitment to security," kata kelompok tersebut.

Mereka juga menyatakan akan meminta pertanggungjawaban negara-negara apabila tindakan yang dilakukan dinilai tidak memenuhi tanggung jawab internasional.

Sebanyak 41 negara yang menandatangani pernyataan tersebut antara lain Amerika Serikat, Albania, Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kanada, Kroasia, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg.

Kemudian, Kepulauan Marshall, Montenegro, Belanda, Selandia Baru, Makedonia Utara, Norwegia, Palau, Filipina, Polandia, Portugal, Korea Selatan, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Turki, Ukraina, dan Inggris Raya.

China menolak pernyataan tersebut. Duta Besar China untuk Urusan Perlucutan Senjata Li Chijiang menegaskan bahwa modernisasi pertahanan China yang disebutnya "sah dan masuk akal" tidak seharusnya dipersoalkan.

Menurut media pemerintah China, Li juga mengatakan bahwa itikad baik Beijing dalam memberikan pemberitahuan sebelumnya mengenai peluncuran rudal tidak seharusnya "dibajak oleh perhitungan geopolitik".