Selain Rusia, 4 Negara Tawarkan Teknologi Nuklir ke Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia mendapat tawaran kerja sama teknologi nuklir dari sejumlah negara, selain Rusia, yakni Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Kanada. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan meningkatkan target kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) tahap pertama menjadi minimal 1.500 megawatt (MW) dari rencana awal 500 MW.

Bahlil mengatakan tawaran teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari pembahasan pemerintah untuk mengembangkan energi bersih dan memperkuat pasokan listrik nasional.

“Rusia menawarkan teknologi nuklir di Indonesia. Jerman juga menawarkan hal yang sama. Jepang juga menawarkan yang sama. Korea, Kanada juga melakukan penawaran yang sama,” kata Bahlil dalam Simposium Ketahanan Energi di Aula Chapel UPH, Tangerang, Banten, Kamis (15/10/2026).

Bahlil mengungkapkan tawaran Rusia dibahas saat dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pemerintah kini memasukkan pengembangan nuklir dalam perencanaan ketenagalistrikan nasional.

Bahlil memerintahkan jajaran terkait memasukkan kapasitas minimal 1.500 MW untuk tahap pertama pengembangan nuklir dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Ia menegaskan tidak akan menandatangani RUPTL apabila target tersebut belum tercantum dalam dokumen.

“Dalam rumusan RUPTL tadinya baru 500 megawatt yang kita mau bikin nuklir. Tapi dengan dorongan PIKI untuk harus nuklir, salah satu energi yang bersih, murah, maka Pak Dirjen, ini perintah Menko dan Menteri ESDM, masukkan minimal 1.500 megawatt tahap pertama untuk nuklir di tahun 2026 ini,” ujar Bahlil.

Pemerintah mendorong pengembangan nuklir sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi dan transisi menuju energi rendah emisi. Namun, realisasi proyek tersebut tetap membutuhkan perencanaan teknis, pembiayaan, serta pemenuhan persyaratan keselamatan dan regulasi yang berlaku.

Sebelumnya, Pemerintah mematangkan rencana pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dengan menargetkan penetapan lokasi atau tapak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia pada 2026 atau paling lambat 2027.

"Pemerintah sudah mengejar PLTN. InsyaAllah di tahun 2026 atau 2027 paling lambat, pemerintah sudah menetapkan tapaknya," kata Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi dikutip Antara, Rabu (30/9/2026).

Elen menjelaskan bahwa penentuan lokasi tersebut bakal disesuaikan dengan jenis teknologi PLTN yang akan diadopsi kelak. Saat ini, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, hingga Rusia menyatakan minatnya untuk menjalin kemitraan teknologi dengan Indonesia.

Langkah ini dipandang krusial guna menjamin ketersediaan pasokan listrik yang andal, murah, serta ramah lingkungan demi menopang laju pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi nasional. Pasalnya, kebutuhan listrik dalam negeri diproyeksikan melonjak hingga 600 terawatt hour (TWh) dengan tingkat konsumsi mendekati 2.000 kilowatt hour (kWh) per kapita pada 2030.