Putin Ancam Balas Negara-negara yang Sita Kapal Terkait Rusia

Liputan6.com, Moskow - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu (!2/8/2026) mengancam akan membalas langkah negara-negara Barat yang menyita kapal komersial terkait Rusia. 

Pernyataan itu disampaikan Putin saat mengunjungi sebuah kapal perang Rusia yang tengah mengikuti latihan angkatan laut di Samudra Pasifik. Menurut dia, penahanan kapal-kapal terkait Rusia oleh negara-negara Barat melanggar hukum maritim internasional.

"Ini tidak lain adalah pembajakan dan perampokan," kata Putin seperti dilaporkan Associated Press. "Jika mereka melakukan hal seperti ini, kami akan terpaksa membalas dengan cara yang sama."

Putin mengatakan pembalasan Rusia tidak harus dilakukan di perairan tempat kapal Rusia ditahan. Moskow, kata dia, dapat mengambil tindakan "di wilayah mana pun yang kami anggap perlu dan tepat", termasuk di kawasan Pasifik.

Kepala Armada Pasifik Rusia Laksamana Viktor Liina kemudian melaporkan kepada Putin bahwa angkatan laut siap mulai memeriksa kapal-kapal komersial yang terkait dengan negara-negara yang dianggap Rusia tidak bersahabat.

Liina mengatakan banyak kapal yang dioperasikan perusahaan pelayaran Inggris, Prancis, dan negara Eropa lainnya justru berlayar menggunakan bendera negara lain. Menurut dia, praktik tersebut pada dasarnya membuat mereka memiliki "armada bayangan" sendiri.

"Kami memiliki kemampuan yang cukup untuk memeriksa dan menahan kapal-kapal dari negara yang tidak bersahabat beserta armada bayangan mereka," kata Liina kepada Putin. "Kami siap mulai menjalankan tugas tersebut."

Rusia diyakini menggunakan armada yang terdiri atas ratusan kapal untuk menghindari sanksi internasional yang diberlakukan setelah Moskow mengirim pasukan ke Ukraina pada Februari 2022.

Prancis dan Inggris telah menahan sejumlah kapal tanker yang diduga merupakan bagian dari "armada bayangan" Rusia dan digunakan untuk mengangkut minyak dengan melanggar sanksi internasional. Uni Eropa juga telah menjatuhkan sanksi terhadap ratusan kapal yang disebut masuk dalam armada tersebut.

Belakangan, Rusia mulai mengerahkan kapal perang untuk mengawal kapal-kapal komersialnya.

Dmitry Medvedev, yang menjabat sebagai presiden Rusia pada 2008-2012 ketika Putin tidak dapat kembali mencalonkan diri karena batas masa jabatan dan kini menjadi Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, mengatakan banyak kapal milik perusahaan pelayaran Eropa juga menggunakan flags of convenience, yakni berlayar dengan bendera negara lain, seperti yang dilakukan perusahaan pelayaran Rusia.

"Artinya, jika menggunakan pendekatan yang sama dan itu sepenuhnya adil, Rusia berhak menyerang kapal dagang mana pun milik negara yang bermusuhan, baik di perairan kami maupun di perairan netral, selama ada alasan yang cukup untuk menduga kapal tersebut membawa muatan untuk kepentingan musuh. Hal itu berlaku untuk jenis muatan apa pun," kata Medvedev.

"Jumlah kapal seperti itu sangat banyak dan militer kami mampu memperluas operasi secara drastis hingga jauh melampaui kawasan Laut Hitam."