Dimediasi China, Thailand dan Kamboja Tegaskan Ulang Gencatan Senjata

Liputan6.com, Bangkok - Thailand dan Kamboja menegaskan kembali gencatan senjata mereka yang rapuh setelah beberapa hari pertempuran di sepanjang perbatasan, ketika China turun tangan untuk memediasi keduanya.

Gencatan senjata yang dicapai di Malaysia seharusnya mulai berlaku pada Senin (28/7/2025) tengah malam, namun langsung diuji. Militer Thailand menuduh Kamboja melancarkan serangan di berbagai lokasi pada Selasa (29/7) pagi, sementara Kamboja menyatakan tidak ada tembakan di lokasi mana pun.

Militer Thailand kemudian melaporkan terjadi baku tembak hingga Rabu (30/7) pagi, namun tidak dilaporkan adanya penggunaan artileri berat.

"Tindakan agresi seperti itu sekali lagi merupakan pelanggaran yang jelas terhadap perjanjian gencatan senjata oleh pasukan Kamboja dan menunjukkan kurangnya itikad baik mereka," kata Kementerian Luar Negeri Thailand dalam pernyataannya pada Rabu pagi, seperti dilansir AP.

Namun, pada Rabu sore, kedua pihak menegaskan kembali komitmen mereka terhadap gencatan senjata, dengan para perwakilan dari masing-masing negara tersenyum saat foto bersama Wakil Menteri Luar Negeri China Sun Weidong dalam sebuah pertemuan di Shanghai.

Dari pihak Kamboja hadir Kung Phaok, seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri, sementara dari pihak Thailand hadir Jullapong Nonsrichai, penasihat eksekutif menteri luar negeri Thailand.

"Kamboja dan Thailand menegaskan kembali kepada China komitmen mereka terhadap konsensus gencatan senjata dan menyampaikan apresiasi atas peran positif China dalam meredakan situasi," demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China.

Menurut pernyataan yang sama, China menyebut pertemuan informal itu sebagai upaya diplomatik terbaru mereka dan menegaskan bahwa mereka memainkan peran konstruktif dalam menyelesaikan sengketa wilayah perbatasan antara kedua negara.

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Perdana Menteri sementara Thailand Phumtham Wechayachai pada Senin sepakat untuk menghentikan pertempuran secara tanpa syarat, setelah konflik tersebut menewaskan sedikitnya 41 orang.

Pertemuan itu diselenggarakan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang tengah menjabat ketua bergilir ASEAN. Dia menyebut gencatan senjata itu sebagai langkah awal penting menuju de-eskalasi dan pemulihan perdamaian dan keamanan.

Gencatan senjata juga dicapai dengan tekanan dari Amerika Serikat (AS), di mana Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan pihaknya menyambut baik deklarasi gencatan senjata.

"Presiden (Donald) Trump dan saya berkomitmen pada penghentian kekerasan secara segera dan mengharapkan pemerintah Kamboja dan Thailand benar-benar menepati komitmen mereka untuk mengakhiri konflik ini," sebut Rubio dalam sebuah pernyataan.

Hun Manet mengatakan pada Selasa bahwa Trump menelepon untuk menyampaikan ucapan selamat atas langkah perdamaian tersebut. Dia menulis di media sosial bahwa Trump menjanjikan AS akan bergabung dalam proses pemantauan bersama Malaysia guna memastikan gencatan senjata dilaksanakan.

Namun, militer Thailand mengatakan telah terjadi serangan pada Selasa malam di kawasan Phu Makhuea, sebuah area pegunungan di wilayah sengketa yang berbatasan dengan Provinsi Sisaket, Thailand.

Pemerintah Thailand secara terpisah mengatakan bahwa mereka telah menyampaikan keluhan kepada Malaysia, AS, dan China mengenai dugaan pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh Kamboja sebelumnya.

Thailand dan Kamboja telah beberapa kali bentrok di masa lalu terkait perbatasan sepanjang 800 kilometer yang mereka bagi. Bentrokan bersenjata terbaru dimulai pada Kamis (24/7) setelah sebuah ranjau darat meledak di perbatasan dan melukai lima tentara Thailand. Ketegangan sendiri telah meningkat sejak Mei ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam konfrontasi yang memicu keretakan diplomatik dan mengguncang politik dalam negeri Thailand.

Hingga Rabu, mulai terlihat tanda-tanda ketenangan di sepanjang perbatasan, dengan sebagian dari lebih dari 260.000 orang yang mengungsi akibat pertempuran mulai kembali ke rumah mereka. Meski begitu, banyak yang masih tinggal di tempat penampungan, dalam ketidakpastian tentang nasib mereka.