Para Menlu ASEAN Bahas Soal Kudeta Tanpa Kehadiran Perwakilan Myanmar

Lima poin "konsensus" termasuk penghentian segera kekerasan dan memulai dialog menuju kesepakatan damai, serta memungkinkan utusan ketua ASEAN untuk memfasilitasi mediasi dan bagi ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

Seorang juru bicara pemerintah militer Myanmar tidak menjawab panggilan telepon yang meminta komentar pada hari Kamis tetapi kepala junta sebelumnya menyalahkan kurangnya kemajuan dalam mengimplementasikan rencana tersebut pada ketidakstabilan di negara itu dan tantangan pandemi.

Sebuah sumber yang mengetahui diskusi tersebut mengatakan bahwa Indonesia sedang berusaha untuk memperkuat konsensus lima poin sehingga lebih jelas apa yang diharapkan di setiap wilayah dan untuk memberikan mandat yang lebih kuat bagi utusan khusus tersebut.

Ada juga minat di antara beberapa anggota ASEAN untuk mencari negosiasi yang tenang dengan junta, kata sumber itu.

Sementara itu, juru bicara kementerian luar negeri Indonesia mengatakan dia tidak mengetahui isi diskusi.

ASEAN memiliki kebijakan lama untuk tidak campur tangan dalam urusan kedaulatan anggota, tetapi beberapa negara telah menyerukan agar blok tersebut lebih berani dalam mengambil tindakan terhadap junta .

Diplomat utama AS untuk Asia Timur, Daniel Kritenbrink, menyebut situasi di Myanmar "tragis" dan mengatakan menemukan cara untuk menghadapinya adalah "prioritas utama" untuk pertemuan Kamis di Jakarta.

Dia mengatakan AS, yang telah menjatuhkan sanksi pada kepemimpinan militer, akan mengambil "langkah tambahan untuk menekan rezim," tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut.