Sukses

Iran Blokir Internet, Respons Protes Pencabutan Subsidi BBM yang Meluas

Liputan6.com, Iran - Iran memberlakukan pemadaman internet hampir ke ke seluruh wilayah pada Minggu 17 November 2019.

Hal itu dilakukan sebagai upaya pemerintah memutus sesama masyarakat Iran dari satu dengan yang lainnya. Serta, memutus hubungan Iran dengan seluruh dunia melalui penutupan akses internet.

Kerusuhan anti-pemerintah yang kian meluas di jalan-jalan Teheran dan kota-kota lain menjadi penyebab pemblokiran akses internet tersebut, seperti dilansir nytimes.com, Senin (18/11/2019).

Selama tiga hari protes, jumlah korban tewas dilaporkan naik menjadi setidaknya 12 orang. Kemudian, ratusan orang terluka, dan lebih dari 1.000 orang ditangkap pemerintah Iran.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Dukungan Pemimpin Tertinggi Iran pada Pemerintah

Sementara itu, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei menyebut demonstran sebagai "penjahat."

Ia juga mendukung keputusan pemerintah menaikkan harga yang ditetapkan untuk bensin pada Jumat 15 November 2019 lalu.

Bahkan usai kenaikan harga, harga bensin di Iran masih lebih murah dibanding harga bensin pada sebagian besar negara di dunia. Harga bensin tersebut setara dengan sekitar 50 sen atau 7.000 ribu rupiah lebih per galon.

Bahkan, pada pidato Minggu, Khamenei mengatakan ia akan mendukung penjatahan dan kenaikan harga gas. Hal itu karena kepala pemerintah meliputi presiden, kehakiman, dan parlemen Iran sudah membuat keputusan.

Imbasnya, ketidakpuasan yang meluas terjadi di seluruh negeri, menandai krisis lain untuk Republik Islam. 

Pasca Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir, Iran sudah berjuang dengan krisis ekonomi. AS juga menerapkan kembali sanksi keras yang melarang penjualan minyak Iran ke negaranya. 

Pada bulan lalu, Iran menghadapi reaksi keras di negara-negara regional seperti Lebanon dan Irak di mana pengunjuk rasa menyerukan diakhirinya pengaruh besar Iran dalam urusan negara mereka. Namun sekarang, kekuatan paling kuat yang memimpin negara ini ditantang di rumah dengan unjuk rasa yang meluas.

Di masa lalu, Iran sudah bertemu dengan gerakan protes yang begitu luas dengan tindakan keras yang menghancurkan perbedaan pendapat. 

Dukungan Ali Khamenei terhadap kenaikan harga gas secara efektif mengakhiri upaya parlemen untuk menentang keputusan tersebut. Bahkan, anggota parlemen mengambil kembali RUU yang telah mereka perkenalkan untuk membalikkan kebijakan baru.

Namun, protes berkecamuk dan kritik berlanjut. Setidaknya dua anggota parlemen mengundurkan diri sebagai oposisi terhadap parlemen yang tidak diajak berkonsultasi. 

Selain itu, di kota-kota dari Teheran ke Shiraz di selatan, pengunjuk rasa Iran meneriakkan, "Matilah Khamenei."

3 dari 4 halaman

Kecaman AS atas Pemblokiran Internet

Di sisi lain, pemerintahan Trump pada Minggu mengutuk penggunaan kekuatan mematikan dan memotong komunikasi di Iran.

"AS mendukung rakyat Iran dalam protes damai mereka terhadap rezim yang seharusnya memimpin mereka," kata pernyataan dari sekretaris pers Gedung Putih.

Aktivis Iran di media sosial menyerukan Amerika Serikat untuk mencari cara untuk menyediakan Iran akses internet. Aktivis hak asasi manusia juga mengatakan mereka khawatir bahwa tanpa saksi dokumentasi kekerasan, akan sulit meminta pertanggungjawaban pemerintah Iran atas tindakan kekerasan yang dilakukan.

Associated Press juga melaporkan bahwa Iran mengalami gangguan dan pemadaman layanan internet yang luas pada Jumat dan Sabtu lalu.  

Hal itu berdasarkan pantauan menurut kelompok NetBlock yang memantau akses internet di seluruh dunia. Pada Sabtu malam, konektivitas turun menjadi hanya 7 persen dari tingkat biasa, kata NetBlock.

"Gangguan yang sedang berlangsung adalah yang paling parah tercatat di Iran sejak Presiden Rouhani berkuasa, dan pemutusan paling parah dilacak oleh NetBlocks di negara mana pun dalam hal kompleksitas teknis dan luasnya," kata kelompok NetBlock. Bahkan, Perusahaan internet dari Amerika Serikat, Oracle menyebutnya "shutdown internet terbesar yang pernah diamati di Iran."

Ahmad, seorang sopir taksi di Teheran yang tidak ingin nama belakangnya digunakan, mengatakan dalam wawancara telepon bahwa ketika ia mencoba terhubung ke internet melalui telepon genggamnya. Kemudian, sebuah pesan yang direkam mengatakan bahwa karena keputusan Dewan Keamanan Nasional, konektivitas sudah terputus.

Media sosial WhatsApp dan Instagram yang keduanya digunakan secara luas oleh orang Iran, juga diblokir.

Seorang akuntan, Fahimeh mengatakan dia dan teman-temannya mengandalkan WhatsApp untuk mengetahui lokasi dan waktu protes. Namun, tanpa adanya internet, akan sulit bagi Iran untuk merencanakan dan menyebarkan berita.

4 dari 4 halaman

Pernyataan Pemerintah Iran

Kementerian Informasi pada Minggu mengatakan bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi aktor-aktor jahat di antara para pengunjuk rasa. Kementerian itu juga memperingatkan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kerusuhan akan ditangkap.

Sementara itu, pada Minggu agen intelijen menangkap seorang pembantu senior mantan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad dan juga yang merupakan seorang kritikus vokal terhadap kebijakan harga gas, Abdoleza Davari.

Sebelumnya, Abdoleza Davari mengunggah sebuah tweet yang mengatakan bahwa orang-orang memiliki hak untuk berunjuk rasa. Serta, ia juga mengatakan bahwa parlemen harus mendengar keprihatinan mereka dan berdiri di cabang-cabang pemerintah yang memberlakukan kebijakan ini.

Kemudian, istri dari Abdoleza Davari, Elham Salmani turut berkomentar perihal situasi yang terjadi atas demo imbas kenaikan harga bahan bakar tersebut.

"Mereka telah gagal untuk berhasil melawan pemikiran bebas dengan ideologi sehingga satu-satunya alat yang mereka miliki adalah kekerasan," kata Salmani. Elham Salmani turut mengatakan kantor kejaksaan telah mengancam untuk menangkapnya juga dan menuduhnya menyembunyikan telepon seluler dan komputer laptop suaminya.

Selain itu, seorang politisi reformis terkemuka Iran, Mostafa Tajzadeh juga turut bersuara melalui Twitter miliknya. Ia mengatakan bahwa jika pejabat terpilih tidak dapat mendengarkan tuntutan rakyat, "mereka harus mengundurkan diri dan meninggalkan negara itu kepada para penguasa yang sebenarnya."

 

Reporter: Hugo Dimas

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini