Donald Trump Akan Tarik Pasukan AS dari Korea Selatan?

Pemerintah Korea Selatan menegaskan kembali pekan ini bahwa keberadaan pasukan Amerika Serikat masih dibutuhkan, dan perjanjian damai antar Korea tidak akan membuat mereka ditarik.

Meski demikian, penasihat Presiden Moon Jae-in, Moon Chung-in, menimbulkan keraguan publik terkait hal itu.

Dalam sebuah artikel yang ditulisnya pada awal pekan ini, Moon Chung-in mengatakan bahwa akan sulit membenarkan kehadiran pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan jika perjanjian damai kelak ditandatangani oleh kedua Korea.

Sementara itu, baru-baru ini, seorang pejabat Korea Selatan yang mengutip pernyataan Kim Jong-un mengatakan bahwa pemimpin Korea Utara itu akan menghentikan desakan lamanya soal penarikan pasukan Amerika Serikat di Semenanjung Korea.

Terkait hal tersebut sejumlah ahli menilai, bagi Kim Jong-un, penarikan pasukan Amerika Serikat kurang penting dibanding mendapat keringanan sanksi ekonomi.

Selama bertahun-tahun, kehadiran Amerika Serikat di Semenanjung Korea dianggap sebagai simbol pencegahan dibanding sebagai kekuatan tempur. Saat ini, jumlah pasukan juga sudah turun sekitar sepertiga dari tahun 1990-an. The New York Times memuat bahwa jumlah pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan sebanyak 23.500 personel, sementara CNBC menulis jumlahnya mencapai 28.500.

Pasukan Korea Selatan sendiri telah menjadi kekuatan tempur utama hingga menyebabkan mereka kurang bergantung pada Amerika Serikat. Hal itu juga menyebabkan pasukan Negeri Paman Sam mundur ke selatan Seoul.

Sejak Presiden George H. W. Bush mencabut senjata nuklir taktis dari Korea Selatan pada awal 1990-an, penangkal nuklir Korea Utara juga telah ditempatkan jauh, di silo rudal di daratan Amerika Serikat, kapal selam di Pasifik atau pengebom yang berbasis di Guam.

Donald Trump bukanlah presiden Amerika Serikat pertama yang mendorong pengurangan pasukan. Jimmy Carter mencalonkan diri dengan janji untuk menarik semua pasukan tempur darat, sebagian untuk memprotes pemerintah otokratis Korea Selatan pada saat itu. Perlawanan dari militer dan Kongres menghalangi usahanya. Pada 2004, Menteri pertahanan era George W. Bush, Donald H. Rumsfeld, menggeser hampir 10.000 pasukan dari Korea Selatan ke perang Irak.

Selama pemerintahan Obama, mantan pejabat di Washington mengatakan, Pentagon selalu enggan untuk mempertimbangkan pengurangan pasukan atau penangguhan latihan militer bersama terkait Korea Utara.

"Akan sangat bodoh untuk memberikan semua itu di awal diskusi, mengingat rekam jejak Korea Utara yang panjang untuk melanggar perjanjian," kata Christine Wormuth, mantan pejabat kebijakan Kementerian Pertahanan pemerintahan Obama.

Donald Trump, bagaimanapun, telah lama berpendapat bahwa kehadiran militer Amerika Serikat di Semenanjung Korea bukanlah aset tetapi tanggung jawab -- tidak hanya di Korea Selatan tetapi juga di Jepang. Karena kedua negara tersebut kaya, katanya, maka mereka seharusnya lebih banyak menanggung beban untuk pertahanan mereka.

Selama kampanye presiden 2016, ia bahkan menyarankan agar kedua negara memperoleh senjata nuklir mereka sendiri sehingga mereka tidak harus bergantung pada payung nuklir Amerika.

Pada satu sisi, Donald Trump mengakui bahwa pasukan Amerika Serikat telah menjaga perdamaian di Semenanjung Korea. Namun, di lain sisi ia mengatakan, mereka tidak berbuat apa-apa untuk mencegah Korea Utara memperoleh senjata nuklir atau mengancam tetangganya.

"Kami mendapati tentara kami duduk di sana menyaksikan rudal diluncurkan," katanya dalam wawancara dengan The New York Times pada Juli 2016, menambahkan, "Kami sudah lama menempatkan mereka di sana, dan sekarang mereka praktis sudah usang..."