Korea Selatan Ajak Korea Utara Berunding soal Perbatasan

Liputan6.com, Seoul - Korea Selatan pada Jumat (23/10/2026) mengusulkan perundingan militer dengan Korea Utara untuk memastikan letak garis perbatasan kedua negara dan membahas pemulihan jalur komunikasi militer.

Ketegangan antara kedua Korea meningkat tajam sejak bulan lalu, setelah Seoul menuding Korea Utara memasang ranjau darat yang menyebabkan ledakan di DMZ. Kawasan yang dijaga ketat itu memisahkan wilayah kedua negara. Namun, Pyongyang membantah keras tuduhan tersebut.

"Kementerian Pertahanan Korea Selatan secara resmi mengusulkan perundingan militer dengan Korea Utara untuk memastikan bersama letak Garis Demarkasi Militer (MDL) di darat secara tepat, sekaligus membahas pemulihan jalur komunikasi militer dan upaya mencegah bentrokan yang tidak disengaja di wilayah perbatasan," kata Wakil Menteri Pertahanan Korea Selatan Bidang Kebijakan Kim Hong-cheol kepada wartawan pada Jumat seperti dilaporkan CNA.

Usulan itu disampaikan hanya beberapa hari setelah Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang berpengaruh dalam pemerintahan, mengumumkan bahwa Pyongyang telah menempatkan sejumlah unit pasukan baru dalam posisi siap menembak di sepanjang perbatasan.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Jumat memperingatkan bahwa sulit memperkirakan insiden apa lagi yang mungkin terjadi jika situasi tersebut terus dibiarkan.

Kementerian itu juga membuka kemungkinan perundingan tiga pihak yang melibatkan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Tanggal dan lokasi perundingan dapat dibahas melalui Panmunjom," ujar Kim, merujuk pada desa bersejarah di kawasan perbatasan tempat tentara kedua Korea berjaga saling berhadapan.

Kim berharap Korea Utara menanggapi positif usulan tersebut.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan juga mengungkapkan bahwa Pyongyang tidak menanggapi tawaran perundingan serupa yang diajukan tahun lalu.

Pada Selasa (20/10), militer Korea Selatan menuding Pyongyang berusaha melemparkan tanggung jawab atas meningkatnya ketegangan militer kepada Seoul.

Militer Korea Selatan juga menegaskan bahwa penggunaan pengeras suara dan tembakan peringatan merupakan langkah pertahanan yang sah untuk mencegah tentara Korea Utara melewati Garis Demarkasi Militer. Langkah tersebut bertujuan pula memaksa tentara yang sudah melintasi garis itu kembali ke wilayahnya.

Ketua Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Jin Yong-sung, memerintahkan militernya untuk bertindak tegas jika Korea Utara menjadikan langkah Seoul sebagai alasan untuk melakukan tindakan agresif.

Sementara itu, Pyongyang membantah bertanggung jawab atas ledakan di DMZ yang melukai tiga tentara Korea Selatan. Korea Utara bahkan mengejek desakan agar negaranya meminta maaf atas insiden tersebut.

Pada Senin (19/10), Korea Utara menyebut situasi di sepanjang perbatasan sudah sangat serius. Pyongyang juga menyatakan sedang mempertimbangkan pengerahan tambahan persenjataan untuk serangan taktis ke wilayah tersebut.

Pada Kamis (22/10), Kim Yo Jong mengatakan Korea Utara akan menyiapkan pengeras suara di sepanjang perbatasan untuk digunakan dalam beberapa hari mendatang. Ia juga menyebut sejumlah langkah balasan baru, tanpa menjelaskan bentuknya, telah disiagakan.

Pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan berencana mengirim surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB terkait insiden ranjau darat tersebut. Pengiriman surat dijadwalkan berlangsung pada Kamis.

Kementerian itu menyebut insiden tersebut sebagai "pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata".

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung sebelumnya telah mengajak Korea Utara kembali berdialog. Namun, Kim Yo Jong menolak ajakan tersebut dan menyebutnya sebagai "puncak sandiwara".