Aung San Suu Kyi Diizinkan Telepon Putranya untuk Pertama Kali dalam 5 Tahun

Liputan6.com, Naypyidaw - Mantan pemimpin Myanmar yang masih ditahan, Aung San Suu Kyi, akhirnya diizinkan berbicara melalui telepon dengan putranya, Kim Aris, pada Kamis (23/10/2026) setelah lebih dari lima tahun tidak berkomunikasi.

Kabar tersebut disampaikan Aris melalui akun Facebook miliknya.

Suu Kyi tengah menjalani hukuman 18 tahun penjara dengan status tahanan rumah setelah dinyatakan bersalah atas sejumlah tuduhan yang dinilai bermotif politik oleh para pendukungnya dan kelompok hak asasi manusia (HAM).

"Hari ini, setelah lebih dari lima tahun, saya akhirnya bisa berbicara dengan ibu saya, Daw Aung San Suu Kyi," tulis Aris di Facebook. "Mendengar kembali suaranya begitu berarti bagi saya, hingga sulit diungkapkan dengan kata-kata."

Juru bicara Presiden Myanmar Min Aung Hlaing, Khaing Khaing Soe, membenarkan melalui Telegram bahwa Aris berbicara dengan ibunya selama 20 menit. Suu Kyi saat ini menjalani tahanan rumah di sebuah lokasi yang dirahasiakan di Naypyitaw, ibu kota Myanmar. Sementara itu, Aris melakukan panggilan telepon dari Kedutaan Besar Myanmar di London.

Aris merupakan putra bungsu Suu Kyi yang tinggal di London. Sebelumnya, ia bersama sejumlah aktivis prodemokrasi Myanmar menggelar kampanye melalui internet untuk mendesak pemerintah memberikan bukti bahwa ibunya masih hidup dan dalam keadaan baik.

Suu Kyi tidak pernah terlihat di hadapan publik sejak kudeta militer pada 2021. Informasi mengenai keberadaan dan kondisi kesehatannya pun selama ini nyaris tidak diketahui publik.

Pada Agustus, seorang perwakilan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi Suu Kyi. Kunjungan tersebut menjadi pertemuan pertama yang diketahui antara Suu Kyi dan perwakilan organisasi kemanusiaan internasional independen sejak ia ditahan pada Februari 2021.

Dalam unggahannya pada Kamis, Aris menegaskan bahwa ibunya yang kini berusia 81 tahun masih ditahan secara tidak adil. Ia meminta para pendukung Suu Kyi untuk terus menyuarakan tuntutan pembebasannya.

"Ibu saya dan seluruh tahanan politik harus segera dibebaskan tanpa syarat. Kebebasan tidak bisa ditawar," tulisnya.

Kim Aris merupakan satu dari dua putra Suu Kyi dari pernikahannya dengan mendiang Michael Aris, seorang akademisi asal Inggris.

Sementara itu, Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta militer pada 2021, tengah berupaya mengakhiri isolasi internasional yang dihadapi Myanmar sejak Suu Kyi digulingkan dan dipenjara. Melalui penyelenggaraan pemilu pada awal tahun ini, ia berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa keadaan di negaranya telah kembali normal.

Namun, para pengkritik menilai pemilu tersebut tidak berlangsung secara bebas dan adil. Mereka juga menganggap pemilu itu sengaja digelar untuk semakin memperkuat kekuasaan militer.

Meski menuai kritik, pemerintahan Min Aung Hlaing tampaknya mulai berhasil memperbaiki hubungan dengan sejumlah negara tetangga, bahkan Amerika Serikat. Padahal, AS selama ini termasuk negara yang paling keras mengkritik rezim militer Myanmar dan berperan besar dalam mendorong penerapan sanksi internasional terhadap negara tersebut.

Di sisi lain, militer Myanmar masih terus terlibat pertempuran sengit melawan kelompok bersenjata prodemokrasi dan kelompok pemberontak etnis.

Pada Senin, pemerintah Myanmar mengumumkan telah menyerahkan dua buku kiriman Raja Charles III dari Inggris kepada Suu Kyi. Selain buku, kiriman tersebut juga berisi sebuah amplop tertutup dan surat-surat diplomatik.

Pengumuman mengenai penyerahan kiriman itu, disusul kabar percakapan telepon Suu Kyi dengan putranya pada Kamis, tampaknya merupakan bagian dari upaya pemerintah Myanmar memperbaiki citranya di mata dunia agar semakin diterima dalam hubungan diplomatik internasional.

Selama ini, masyarakat internasional, termasuk negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), terus mendesak pemerintah Myanmar untuk membebaskan Suu Kyi. Mereka meminta agar pihak-pihak terkait diberi kesempatan bertemu atau berdialog dengan Suu Kyi sebagai bagian dari upaya menyelesaikan krisis politik di negara tersebut.

Namun, pemerintah Myanmar tetap menolak tuntutan tersebut.