ASEAN Buka Peluang Pulihkan Keterwakilan Politik Penuh Myanmar Secara Bertahap

Presiden Myanmar Min Aung Hlaing tidak mendapat undangan resmi ke KTT ASEAN di Manila karena pembatasan keterwakilan politik Myanmar masih berlaku.

Diterbitkan 16 November 2026, 11:12 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Manila - Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara pada Minggu (15/11/2026) membuka kemungkinan pemulihan secara bertahap keterwakilan politik penuh Myanmar di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dengan syarat negara tersebut menunjukkan kemajuan dalam menjalankan rencana penyelesaian krisis yang telah berlangsung selama lima tahun.

Dalam pertemuan puncak di Manila, para pemimpin dari 11 negara anggota ASEAN sepakat untuk sementara tetap mempertahankan kebijakan yang membatasi keterwakilan politik Myanmar dalam KTT ASEAN dan pertemuan para menteri luar negeri.

Meski demikian, ASEAN menyepakati pendekatan yang lebih terukur dalam menjalin hubungan dengan Myanmar. Melalui pendekatan tersebut, setiap langkah menuju pemulihan keterwakilan politik akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kemajuan dalam pelaksanaan Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus/5PC), yakni rencana ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar.

"Jika Myanmar menunjukkan kemajuan nyata dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Konsensus Lima Poin, ASEAN dapat mempertimbangkan pemulihan secara bertahap keterwakilan politik penuh Myanmar," demikian pernyataan para pemimpin ASEAN dalam keputusan bersama yang disahkan pada KTT tersebut seperti dilaporkan CNA.

Dalam perkembangan penting lainnya, keputusan bersama tersebut mengindikasikan dukungan ASEAN terhadap upaya masing-masing negara anggotanya untuk menjalin komunikasi bilateral dengan Myanmar.

Thailand dan sejumlah negara anggota ASEAN lainnya telah meningkatkan komunikasi dengan Myanmar dalam beberapa bulan terakhir. Langkah tersebut menambah tekanan terhadap ASEAN untuk melonggarkan larangan yang selama ini menghalangi para pemimpin pemerintahan Myanmar yang didukung militer menghadiri pertemuan tingkat tinggi organisasi tersebut.

"Kami juga mendorong upaya masing-masing negara anggota ASEAN untuk menjalin komunikasi yang konstruktif dengan seluruh pihak terkait, melalui konsultasi dengan Ketua ASEAN, guna mendorong kemajuan substantif dalam pelaksanaan Konsensus Lima Poin," lanjut pernyataan itu.

Konsensus Lima Poin disepakati tidak lama setelah militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar pada 2021. Kesepakatan tersebut menyerukan penghentian segera kekerasan dan dimulainya dialog konstruktif di antara seluruh pihak yang terlibat, serta menawarkan mediasi dan bantuan kemanusiaan dari ASEAN.

Pemerintahan Myanmar yang didukung militer berupaya menormalisasi hubungannya dengan ASEAN. Negara tersebut dilanda konflik sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi pada 2021.

Kudeta tersebut memicu perang saudara yang, menurut perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menewaskan 100.000 orang dan menyebabkan lebih dari 3,5 juta penduduk mengungsi.

Militer yang dipimpin Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta yang kemudian menjadi presiden, mendapat dukungan dari China, India, dan Rusia. Pemerintahannya semakin mendapat pengakuan internasional dalam beberapa bulan terakhir, termasuk melalui pembicaraan rahasia dengan pejabat Amerika Serikat (AS), seiring perubahan arah kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump yang mulai meninggalkan pendekatan isolasi terhadap Myanmar yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.