Prancis Kerahkan 70.000 Polisi Jelang Demo, Penembakan Dekat Paris Perkeruh Situasi

Liputan6.com, Paris - Prancis akan mengerahkan 70.000 polisi untuk mengamankan demo di seluruh negeri pada Sabtu (24/10/2026). Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengumumkan langkah tersebut pada Jumat (23/10) untuk mencegah terulangnya kerusuhan dan penjarahan yang mengguncang negara itu akhir pekan lalu.

Pasukan keamanan elite dan satuan polisi bersenjata lengkap akan dikerahkan bersama aparat kepolisian lainnya.

"Kami tidak akan menoleransi para perusuh, penjarah, maupun siapa pun yang melakukan kekerasan," ungkap Nunez kepada wartawan seperti dilaporkan CNA.

Menurut Nunez, kelompok kiri ekstrem telah menggunakan media sosial untuk mengajak para aktivis menyerang gedung-gedung publik dan melakukan tindakan yang dapat memperluas kekacauan.

"Ini bukan demonstrasi yang akan berlangsung tenang dan damai," ujarnya.

"Kami siap menghadapi situasi besok. Kami akan sangat waspada, bertindak tegas, dan tidak akan membiarkan pelanggaran apa pun."

Penembakan di Dekat Paris Memperburuk Ketegangan

Dalam beberapa pekan terakhir, tingginya biaya hidup dan memburuknya layanan publik telah memicu kemarahan masyarakat. Pelajar, pekerja, dan serikat buruh pun turun ke jalan untuk menyuarakan protes.

Namun, pihak berwenang menyebut kelompok militan radikal dan gerombolan anak muda yang melakukan penjarahan telah memanfaatkan aksi-aksi tersebut untuk menciptakan kekacauan.

Sejumlah politikus sayap kanan menyalahkan para migran dan kelompok Islam radikal atas kerusuhan yang terjadi. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah membantah tuduhan tersebut.

Di tengah situasi yang semakin memanas, seorang pria melepaskan tembakan dari dalam mobil di wilayah barat Paris pada Jumat. Penembakan itu menewaskan satu orang dan melukai lima lainnya, termasuk seorang anak perempuan berusia 12 tahun.

"Ini jelas merupakan serangan bermotif rasial," kata wali kota setempat, Ali Rabeh.

Rabeh menilai pernyataan-pernyataan kelompok sayap kanan turut memperkeruh ketegangan.

Sementara itu, kepolisian hanya mengizinkan satu demonstrasi yang diselenggarakan serikat buruh di Paris pada Sabtu. Permohonan izin dari serikat mahasiswa utama Prancis, UNEF, dan gerakan Rompi Kuning (Yellow Vests) ditolak.

Rompi Kuning merupakan gerakan protes yang menentang kelompok politik dan lembaga yang berkuasa, serta pertama kali muncul pada 2018.

Larangan demonstrasi juga diberlakukan di sejumlah kota lain. Namun, Marseille, kota terbesar kedua di Prancis, mencabut larangan yang sebelumnya dikeluarkan dan memutuskan untuk mengizinkan demonstrasi serikat buruh.

UNEF menyatakan akan tetap menggelar demonstrasi meskipun tidak mendapat izin.

Aksi-aksi yang digerakkan UNEF berkembang dari protes pelajar sekolah menengah pada bulan lalu. Saat itu, para pelajar mempersoalkan kekurangan guru dan buruknya kondisi fasilitas sekolah.

Sekretaris Jenderal CFDT, Marylise Leon, yang memimpin salah satu serikat buruh terbesar di Prancis, mengkritik Macron karena tidak mengizinkan lebih banyak demonstrasi.

"Keputusan itu justru kontraproduktif karena masyarakat menyimpan kemarahan yang sangat besar. Mereka ingin diperhatikan dan didengarkan," tutur Leon kepada stasiun televisi Prancis, TF1.

"Bukan presiden yang berhak menentukan siapa yang boleh mengajukan izin demonstrasi secara sah."

Nunez mengatakan jumlah polisi yang dikerahkan akan bertambah 10.000 personel dibandingkan akhir pekan sebelumnya.

Selain polisi berkuda, pihak berwenang juga akan mengerahkan helikopter, pesawat nirawak atau drone, serta perangkat penangkal drone di berbagai wilayah.

Kendaraan lapis baja dan mobil meriam air turut disiagakan. Sementara itu, aturan jam malam yang diberlakukan di sejumlah kawasan rawan selama sepekan terakhir akan tetap berlaku.

Pihak berwenang mewaspadai pula potensi bentrokan saat kongres tahunan Partai National Rally, partai sayap kanan yang dipimpin Marine Le Pen, berlangsung di Orleans pada akhir pekan ini.

Kekhawatiran itu muncul setelah sejumlah kelompok sayap kiri dan antirasisme mengumumkan rencana menggelar demonstrasi tandingan.

Meningkatnya kekerasan di Prancis turut mendongkrak dukungan terhadap Le Pen dalam jajak pendapat. Le Pen menjadi kandidat unggulan menjelang pemilihan presiden Prancis pada 2027.

Le Pen menggambarkan kerusuhan yang terjadi sebagai bukti bahwa pemerintah telah kehilangan kendali dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Kekhawatiran akan kembali pecahnya kerusuhan membuat sejumlah tempat wisata budaya ternama di Paris memutuskan tutup sepanjang Sabtu, termasuk Museum Louvre, Musee d'Orsay, dan Gedung Opera Paris.

Pertandingan kandang Paris Saint-Germain melawan Olympique Lyonnais dalam kompetisi sepak bola Ligue 1 diundur dari Minggu (25/10) menjadi Senin (26/10) karena alasan keamanan.

Namun, pertandingan musim reguler liga sepak bola Amerika (NFL) antara Pittsburgh Steelers dan New Orleans Saints tetap dijadwalkan berlangsung di Paris pada Minggu.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebelumnya menyarankan agar pertandingan tersebut dibatalkan.

Di sisi lain, organisasi pengusaha mengimbau para pemilik toko untuk tidak membuka usaha mereka. Imbauan itu muncul setelah sekitar 3.000 toko dan tempat usaha menjadi sasaran penjarahan pada akhir pekan lalu.

Ketua Kamar Dagang Prancis, Alain Di Crescenzo, mengatakan sejumlah pemilik toko bahkan mulai menyiapkan tongkat bisbol, linggis, dan senapan untuk melindungi tempat usaha mereka.

Meski demikian, ia mengingatkan agar para pemilik usaha tidak menggunakan kekerasan.

"Situasi ini sangat mengkhawatirkan," tutur Di Crescenzo kepada radio Europe 1.

"Melakukan hal semacam itu bukan tugas mereka. Tindakan tersebut hanya akan menambah penderitaan."

Gejolak sosial yang melanda Prancis membuat prospek perekonomian negara itu semakin menjadi perhatian.

Dalam laporan tersebut, lembaga pemeringkat kredit Moody's diperkirakan akan menurunkan peringkat kredit Prancis pada Jumat. Perkiraan itu mencerminkan kekhawatiran bahwa pemerintah belum mampu mengendalikan belanja negara.