Clarity Act Tersandung di Senat AS, Kripto Trump Jadi Sorotan

Liputan6.com, Jakarta - Upaya pemungutan suara awal untuk mendorong Clarity Act atau Rancangan Undang-Undang (UU) Clarity atau RUU Clarity supaya selangkah lebih dekat menjadi undang-undang gagal di tengah penentangan dari Partai Demokrat. Hal ini terkait kekayaan kripto Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang sangat besar.

Mengutip the block, Selasa, (16/9/2026), Senat AS gagal meloloskan rancangan undang-undang (RUU) itu ke tahap berikutnya karena tidak mencapai ambang batas 60 suaran yang diperlikan.

Beberapa anggota Senat dari Partai Demokrat yang sebelumnya mungkin masih bimbang termasuk Kirsten Gillibrand, Catherine Cortez Masto, Angela Alsobrooks, Cory Booker dan Mark Warner, yang pada akhirnya memberikan suara menolak.

Dalam sebuah pernyataan tak lama setelah pemungutan suara, Warner mengatakan, RUU yang memungkinkan presiden memperoleh keuntungan pribadi dari industri kripto tidak dapat dilanjutkan.

"Kami hampir menyelesaikan beberapa masalah paling pelik terkait penegakan hukum dan keamanan nasional, namun pada akhirnya, kegagalan untuk mengatasi konflik kepentingan mendasar ini membuat saya tidak mungkin mendukung kelanjutan RUU tersebut," ujar Warner dalam pernyataannya.

"Itulah sebabnya saya memberikan suara menolak hari ini,” ia menambahkan.

Senator Cynthia Lummis (Partai Republik dari Wyoming), perancang utama RUU tersebut, sempat menyebut momen ini sebagai situasi "sekarang atau tidak sama sekali" menjelang pemungutan suara untuk mengakhiri perdebatan (cloture vote) dalam sebuah unggahan di X.

Aturan ini bertujuan menciptakan kerangka kerja federal komprehensif yang pertama bagi industri kripto. Namun, selama setahun terakhir, upaya ini terhambat oleh perselisihan yang belum usai antara bank dan perusahaan kripto terkait stablecoin, serta kekhawatiran yang terus berlanjut mengenai aktivitas keuangan ilegal.

Menjelang pemungutan suara, anggota Senat dari Partai Republik merilis versi revisi Clarity Act yang memuat ketentuan baru mengenai "protokol keuangan non-desentralisasi," tetapi revisi tersebut tidak banyak mengubah aspek yang menjadi salah satu kekhawatiran terbesar Demokrat: etika.

Kekayaan kripto Trump telah membengkak hingga mencapai ratusan juta dolar, yang terkait dengan World Liberty Financial dan memecoin TRUMP miliknya.

Partai Republik, yang dipimpin oleh Senator Lummis, kemudian merilis draf baru yang memberikan kelonggaran bagi jaksa agung negara bagian dalam menegakkan ketentuan etika.

Hal ini dengan mengizinkan mereka menggugat bursa kripto maupun Departemen Kehakiman, serta mewajibkan pejabat publik untuk melepas "kepentingan finansial yang signifikan" atau mengalihkannya ke dalam blind trust (pengelolaan aset oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik).

Namun, Partai Demokrat menyatakan ketentuan tersebut tidak dapat ditegakkan karena Departemen Kehakimanlah yang akan memutuskan apakah akan mengambil tindakan penegakan hukum terhadap presiden.

Pada Senin malam, anggota Senat dari Partai Demokrat menyiapkan usulan tandingan. Mereka meminta perubahan pada ketentuan etika tersebut untuk menyikapi keuntungan kripto Trump yang terus bertambah, khususnya dengan memperluas batasan etika agar mencakup kekayaan kripto Trump yang sangat besar, termasuk milik anak-anaknya.

Selain itu, mewajibkan pejabat yang memiliki "kepentingan sangat besar di perusahaan kripto untuk menjualnya," bukan sekadar mengalihkannya ke blind trust, menurut laporan Politico. Namun, Lummis kemudian menolak usulan tersebut.

Akibat kegagalan pemungutan suara pada Selasa, nasib kelanjutan rancangan undang-undang (RUU) ini menjadi tidak jelas. Waktu semakin sempit menjelang pemilihan umum sela November, mengingat para pembuat undang-undang akan memasuki masa reses dan fokus beralih ke kegiatan kampanye. Senat mungkin memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara prosedural lagi jika tersedia cukup waktu sidang.

Jika Senat meloloskan RUU tersebut, DPR juga harus melakukan pemungutan suara. Hal ini baru bisa dilakukan setelah pemilihan umum November karena DPR telah membatalkan agenda sidang mereka untuk dua minggu terakhir September.

Sementara itu, Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) telah mulai menyusun peraturan, tetapi Clarity Act dianggap krusial karena memberikan kepastian yang lebih permanen pada kerangka regulasi.

Pada Senin, Ketua SEC Paul Atkins menyatakan para pembuat undang-undang sebaiknya memajukan Clarity Act, tetapi ia juga menegaskan bahwa lembaganya tetap melanjutkan langkah-langkah regulasi.

"Namun, izinkan saya menegaskan hal ini: dengan atau tanpa undang-undang tersebut, Pemerintahan ini akan memberikan hasil nyata bagi investor dan inovator teknologi Amerika, hal yang sangat penting bagi pasar kita dan bagi mereka yang berpartisipasi di dalamnya," ujar Atkins dalam sebuah acara Solana Policy Institute.

"Janji telah dibuat, dan janji itu akan ditepati,” ia menambahkan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.