Rosan Minta Kadin Sosialisasikan Kebijakan Investasi hingga ke Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat sosialisasi kebijakan dan regulasi investasi kepada pelaku usaha hingga ke daerah untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Rosan menilai, keterlibatan asosiasi usaha, himpunan, dan pengurus Kadin di daerah dapat membantu pemerintah menyampaikan perubahan kebijakan kepada pelaku usaha secara lebih luas.

"Saya berterima kasih kepada kalian yang selalu bersama-sama dengan kami menyosialisasikan banyak kebijakan, regulasi, dan kebijakan baru sampai ke teman-teman asosiasi, himpunan, dan juga teman-teman daerah,” ujar Rosan dalam konferensi pers Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Rosan mengatakan, sosialisasi tersebut diharapkan mempercepat pelaksanaan revisi kebijakan dan regulasi yang telah dicanangkan pemerintah.

"Sehingga apa yang dicanangkan dari revisi kebijakan dan policy ini bisa berjalan dengan cepat dan punya dampak yang baik terhadap perekonomian dan juga investasi di pusat maupun di daerah,” kata Rosan.

Ia menegaskan, sinergi pemerintah dan dunia usaha diperlukan agar kebijakan investasi dapat terlaksana secara efektif serta memberikan dampak terhadap perekonomian nasional dan daerah.

Sebelumya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyiapkan delapan kelompok kerja untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas, memperkuat rantai pasok nasional, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Kadin akan memantau pelaksanaan program tersebut setiap tiga bulan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, penguatan ekonomi kerakyatan membutuhkan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha agar UMKM memperoleh akses terhadap investasi, produksi, dan pasar internasional.

"Tidak mungkin ekonomi kerakyatan dan Indonesia mendunia tanpa UMKM naik kelas dan lapangan kerja berkualitas," ujar Anindya dalam Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Anindya menjelaskan, delapan kelompok kerja tersebut akan berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan rantai nilai usaha rakyat, infrastruktur dan logistik, pengembangan ekspor, hilirisasi energi dan nilai tambah, produktivitas sumber daya manusia dan adopsi teknologi, ketahanan ekonomi dan industri pertahanan, serta diplomasi ekonomi dan perdagangan.

Kadin juga mendorong penguatan kemitraan produksi, pengembangan rantai pasok industri, distribusi, dan keterlibatan vendor lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.

"Kami tidak ingin setiap tahun hanya berbicara mengenai program. Selama tiga bulan, kami akan memantau pelaksanaannya," kata Anindya.

Selain memperkuat UMKM, Kadin mendorong peningkatan investasi dan ekspor melalui program We Buy from Indonesia. Program tersebut memuat 77 merek global yang disebut telah membeli produk atau komponen dari Indonesia, termasuk Airbus, Tesla, dan Nike.

Anindya mengatakan, Indonesia perlu meningkatkan nilai komponen lokal dan memperluas penjualan produk nasional agar peluang dari rantai pasok global memberikan manfaat lebih besar bagi industri dalam negeri.

Kadin juga menilai penguatan fundamental ekonomi perlu berjalan beriringan dengan kewaspadaan terhadap tekanan pasar keuangan. Anindya menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1%, sementara laba bersih emiten tumbuh 16% dan pertumbuhan kredit secara tahunan mencapai 13,3%.

Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga ke daerah setelah pemerintah melakukan efisiensi belanja. Menurut dia, pelaku usaha daerah perlu memperoleh ruang untuk meningkatkan produktivitas dan terhubung dengan rantai pasok nasional.

Anindya menegaskan, sinergi pemerintah dan swasta menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi serta memperluas kesempatan usaha. Kadin berharap kolaborasi tersebut sejalan dengan konsep Indonesia Incorporated yang mendorong dunia usaha dan pemerintah bekerja berdampingan untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional.