Kabar Sebar HP Gratis, Airlangga Sudah Klarifikasi ke Hashim Djojohadikusumo

Menko Airlangga Hartarto mengklarifikasi isu bagi-bagi HP gratis dari pemerintah. Ia telah mengonfirmasi langsung ke Hashim Djojohadikusumo.

Diterbitkan 23 Oktober 2026, 09:00 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan klarifikasi terkait beredarnya kabar rencana pembagian telepon seluler (HP) gratis kepada masyarakat.

Ia menegaskan telah berkomunikasi langsung dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, untuk meluruskan persoalan tersebut.

Airlangga menyebut pernyataan Hashim sempat menimbulkan penafsiran kurang tepat di masyarakat. Menurutnya, maksud dari pernyataan Hashim tidak seperti yang ramai diperbincangkan.

Ia pun mempertanyakan asal mula munculnya narasi mengenai rencana pembagian HP gratis tersebut.

"Yang ngomong siapa? Saya sudah bicara sama Pak Hashim, enggak bicara begitu," ujar Airlangga saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Airlangga kembali menekankan bahwa dirinya telah mengonfirmasi persoalan itu secara langsung agar masyarakat memahami konteks pernyataan yang sebenarnya.

"Saya sudah bicara sama Pak Hashim, maksudnya bukan begitu," tegasnya.

 

Awal Mula Isu HP Gratis untuk Warga Unbanked

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, sempat memaparkan program dorongan inklusi keuangan yang menyasar sekitar 30 persen penduduk belum memiliki rekening perbankan (unbanked). Langkah ini dirancang untuk mendorong penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

"Setiap warga akan memperoleh akses terhadap telepon seluler dan rekening digital sehingga dana bantuan dapat dikirim langsung ke rekening masing-masing," ujar Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Hashim menyampaikan, pemerintah menugaskan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk memfasilitasi pembukaan rekening masyarakat. Pemerintah juga berencana menghapus biaya pembukaan rekening sebesar Rp 50.000 agar masyarakat dapat mengakses layanan perbankan tanpa beban biaya awal.

"Pemerintah ingin mengubah perekonomian yang bergantung pada transaksi tunai menjadi perekonomian digital," kata Hashim.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6