Wamenkum: 25 Merek Beras Fortifikasi Terindikasi Dugaan Tindak Pidana Penipuan

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 25 merek beras fortifikasi tidak memenuhi standar berdasarkan hasil penelitian dan kajian Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan, menunjukkan adanya indikasi dugaan tindak pidana penipuan.

Menurut Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Syarif Hiariej, dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian antara produk yang dijual dengan kandungan yang sebenarnya.

"Ketentuan pidananya diatur dalam Bab 27 Pasal 492, 493, dan 495 KUHP, serta dapat berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” ujar Edward dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Selasa (15/9/2026).

Dia mengatakan, inti dari pasal-pasal tersebut adalah menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan kandungannya."

Dan ini tentu merugikan bagi konsumen, baik dari secara kualitas namun bisa juga secara perekonomian,” ucap Edward.

Harga Jual Tinggi dan Isi Tak Sesuai

Edward mengatakan, harga beras yang dijual melambung tinggi dari seharusnya, dan parahnya, isinya tidak sesuai dengan apa yang telah tertera pada label.

"Dugaan kuat ini juga yang dilakukan tentunya ini bukan orang per orang tetapi bisa dilakukan secara terorganisasi dan juga oleh suatu korporasi,” kata dia.

Menurut Edward, hal itu memang ada dalam aturan tersendiri dalam Pasal 120 dan 121 KUHP.

"Bahwa memang tindak bidana yang diduga dilakukan oleh suatu korporasi itu ancaman pidana-nya rendah ditambah dengan ancaman pidana tambahan yang itu ada 12 item dan bisa sampai pada suatu pencabutan,” terang dia.

"Namun selanjutnya akan kita percayakan kepada teman-teman parah pemerintah hukum terutama dari Satgas yang terdiri dari teman-teman Mabes Polri,” ujar Edward.

Sebelumnya, sebanyak 25 merek beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar ditampilkan menggunakan inisial, yakni WFO, WFR, TKS, IMF, NUR, TKL, HOK, BRV, IMR, IHJ, IAK, PBK, GNB, DTR, TKR, WJK, PLK, MKY, IMC, PTK, ARP, ARN, SKM, GNM, dan TAR.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan, merek-merek tersebut dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, kandungannya diduga tidak sesuai dengan label yang dicantumkan.

"Ternyata ada dugaan beralih dari premium ke fortifikasi. Setelah kita cek di laboratorium—ada empat laboratorium kredibel—ternyata kandungannya tidak sesuai dengan labelnya," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, harga beras yang dijual oleh produsen tersebut jauh di atas harga wajar.

"Harusnya harganya Rp 13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp 57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya—bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar, itu penipuan—mencapai Rp 22.000 per kilogram," papar Amran.

Amran kemudian memaparkan, salah satu harga tertinggi ditemukan pada beras merek berinisial WFO yang tercatat dijual seharga Rp 57.600 per kg, padahal harga wajarnya hanya Rp 13.500 per kg. Dengan demikian, terdapat selisih dugaan penipuan sebesar Rp 44.100 per kg.

Selanjutnya, merek WFR tercatat dijual seharga Rp 42.500 per kg dari harga wajar Rp 13.500 per kg. Ada pula merek WJK yang dijual Rp 33.800 per kg, padahal harga wajarnya berada di angka Rp 14.900 per kg.

Secara keseluruhan, data paparan tersebut mencatat rata-rata harga jual beras-beras ini mencapai Rp 23.385 per kg, sedangkan rata-rata harga wajarnya berada di kisaran Rp 13.689 per kg. Adapun selisih dugaan penipuan secara rata-rata mencapai Rp 9.695 per kg.

Amran pun menegaskan bahwa tingginya harga jual tersebut sangat menyusahkan konsumen dan tidak sejalan dengan tujuan awal pengadaan beras fortifikasi.

"Ini menyusahkan konsumen kita. Tujuan fortifikasi adalah untuk ibu hamil, menyusui, penderita stunting, dan masyarakat kurang mampu. Jadi tujuan kita tidak tercapai, kenapa justru harganya jauh lebih tinggi daripada beras premium dan medium," tegas Amran.