Pemerintah Buka Lelang PLTS 30 GW Tahap Awal

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahdalia, mengatakan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) akan dimulai tahun ini. Lelang tahap awal sebesar 30 GW akan dilakukan pada 2026.

Bahlil menjelaskan, pembangunan PLTS menjadi upaya pemerintah untuk mengalihkan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ia telah membahas bersama Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, bahwa tahap awal proyek PLTS dengan kapasitas 30 GW akan dimulai dalam waktu dekat.

"Tahun ini kita sudah mulai. Di tahun 2026 kita akan mulai masuk tahap pertama dengan pembangunan 30 GW. Ini dengan Pak Darmo—mana tadi? Pak Dirut PLN ya—kita sudah bahas, tendernya kita akan mulai lakukan sekarang," jelas Bahlil dalam Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di JICC Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (20/8/2026).

Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Hal tersebut juga tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2035 dengan porsi bauran energi sebesar 70–75 persen.

"Sekaligus dengan energi baru terbarukan. Mulai dari gas, solar panel, geothermal, hingga air, semuanya," ungkapnya.

Salah satu yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto yakni mengenai rencana pengembangan PLTS 100 GW dalam beberapa tahun ke depan. "Kita akan mendorong untuk membangun PLTS, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, sebesar 100 GW dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan," ungkap Presiden.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana besar pembangunan PLTS berkapasitas hingga 100.000 Megawatt (MW) atau setara 100 GW guna menghapus ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Langkah ini mencakup percepatan penghentian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang selama ini dinilai sangat mahal dan tidak efisien, terutama untuk daerah-daerah terpencil.

"Kita mendapat anugerah sinar matahari hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal pulau terkecil harus menunggu kapal membawa solar hanya untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya sangat tidak efisien," ujar Prabowo saat memberikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Sebagai tahap awal, pemerintah menargetkan pengoperasian 30 GW PLTS pada tahun ini yang diproyeksikan mampu mematikan setidaknya 13 GW daya dari tenaga diesel.

Tak hanya di tingkat nasional, Presiden juga memaparkan konsep kemandirian energi berbasis desa. Setiap desa di Indonesia diimbau menyiapkan lahan guna merealisasikan alokasi target 1 MW PLTS per desa.

"Setiap desa idealnya punya 1 MW PLTS. Kalau desa mau menyiapkan lahannya, kita bisa pastikan dan yakinkan mereka akan mendapatkan PLTS 1 MW," tegas Presiden.

Transisi besar-besaran ke energi surya ini dipastikan membawa dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi keuangan negara. Berdasarkan kalkulasi Menko Perekonomian, keberadaan PLTS 100 GW akan menekan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik nasional secara drastis.

Penghematan anggaran negara diperkirakan mencapai setidaknya Rp 73,9 triliun setiap tahunnya.

Di samping efisiensi BPP listrik, penghentian penggunaan solar untuk PLTD juga akan secara otomatis memangkas angka impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan berkurangnya ketergantungan BBM dari luar negeri, Indonesia mampu menghemat cadangan devisa dalam jumlah besar yang selama ini terbuang untuk impor energi.