Jelang Pidato Prabowo Nota Keuangan, Intip Target Pertumbuhan Ekonomi 2027

Liputan6.com, Jakarta - Sidang Tahunan 2026 dan Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD, serta Rapat Paripurna DPR RI akan digelar besok, Jumat (14/8/2026), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Salah satu agenda utamanya adalah penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya kepada Ketua DPR RI.

Berdasarkan susunan acara yang diterima, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidatonya pada pukul 15.42 WIB hingga 15.57 WIB.

Usai pemaparan RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan tersebut, agenda dilanjutkan dengan penyerahan permintaan pertimbangan DPD RI dari Ketua DPR kepada Ketua DPD, yang kemudian diakhiri dengan penandatanganan berita acara.

Dalam RUU APBN 2027, salah satu yang akan dibahas yaitu mengenai target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2027 mendatang. Pemerintah sendiri telah mematok target pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,8% hingga 6,5% pada tahun 2027. Target optimistis ini diproyeksikan sebagai bagian dari langkah strategis menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Rencana tersebut telah dipaparkan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI saat membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 beberapa waktu lalu.

Purbaya menilai Indonesia mengantongi fondasi ekonomi yang kuat untuk mengejar target tinggi tersebut. Posisi geografis di jalur perdagangan global, potensi bonus demografi, limpahan sumber daya alam, serta konsistensi disiplin fiskal menjadi pijakan utamanya.

"Perekonomian Indonesia menunjukkan fundamental yang tetap solid di tengah ketidakpastian global," ujar Purbaya dikutip dari laman Kemenkeu, Kamis (13/8/2026).

Ketahanan ini tercermin pada triwulan I-2026, di mana ekonomi nasional melaju 5,61% secara tahunan (year-on-year), pencapaian triwulan pertama tertinggi sejak 2014. Performa solid ini juga ditopang oleh inflasi yang terjaga di angka 3,08% pada Mei 2026, serta tren surplus neraca perdagangan yang berlanjut selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026.

Dari sisi moneter, cadangan devisa Indonesia per Mei 2026 mencapai USD144,9 miliar atau setara 5,6 bulan impor, berada jauh di atas standar kriteria internasional yang berada di kisaran tiga bulan impor.

Guna mengantisipasi gejolak ekonomi global, pemerintah telah menyiapkan sembilan langkah antisipatif:

1. Menjaga stabilitas harga bahan pangan dan BBM bersubsidi.
2. Menjamin ketersediaan energi dan pasokan beras nasional.
3. Menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah level 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
4. Meningkatkan efisiensi pada belanja negara.
5. Mengoptimalkan pendapatan berbasis sumber daya alam.
6. Mengucurkan stimulus untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
7. Mempercepat daya serap anggaran.
8. Memperkuat kolaborasi antara kebijakan fiskal dan moneter.
9. Menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif melalui integrasi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi.

Menurut Purbaya, arah kebijakan fiskal 2027 diprioritaskan untuk memacu laju pertumbuhan sekaligus mengakselerasi kesejahteraan publik. Di sektor investasi, pemerintah membidik pertumbuhan di angka 6,5 persen hingga 7,5 persen, terutama pada industri bernilai tambah tinggi, yang didukung penyederhanaan izin, kepastian hukum, dan koordinasi antarinstansi.

Kebijakan fiskal mendatang bakal dialokasikan pada delapan klaster program prioritas: kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penanggulangan kemiskinan. Agenda ini juga disokong oleh penguatan sektor pertahanan, penegakan hukum, digitalisasi, tata kelola pemerintahan, dan diplomasi ekonomi.

Menkeu memaparkan bahwa kerangka APBN 2027 dirancang dengan defisit berkisar 1,8% hingga 2,4% terhadap PDB. Proyeksi pendapatan negara berada di kisaran 11,82% hingga 12,40% terhadap PDB dengan tax ratio sebesar 10,02% hingga 10,50%. Di sisi lain, belanja negara diperkirakan mencapai 13,62% hingga 14,80% terhadap PDB.

Melalui pengelolaan APBN yang berhati-hati (prudent) dan berkelanjutan, pemerintah menargetkan dampak signifikan pada indikator kesejahteraan sosial:

• Tingkat Kemiskinan: Ditekan ke rentang 6% hingga 6,5%.
• Pengangguran Terbuka: Diturunkan ke kisaran 4,3% hingga 4,87%.
• Rasio Gini: Membaik di level 0,362 hingga 0,367.