Rombak Pemasaran UMKM, Pemerintah Incar Usaha Pelosok Naik Kelas

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI terus mematangkan skema pemasaran berbasis digital. Langkah ini diambil guna mendongkrak daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kualitas merek dagang produk UMKM di seluruh pelosok tanah air.

Pejabat Fungsional Kewirausahaan Ahli Madya, Keasdepan Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM RI, Astri Dibyashanty, mengungkapkan bahwa program yang disiapkan dirancang khusus agar tepat sasaran.

"Kami memang merancang program dengan melakukan intervensi sesuai dengan skala dan kebutuhan dari pada UMKM itu sendiri," kata Astri di Makassar, dikutip dari Antara, Rabu (12/8/2026).

Astri menjelaskan, struktur Kementerian UMKM terbagi ke dalam beberapa deputi, meliputi Deputi Usaha Mikro, Deputi Usaha Kecil, Deputi Usaha Menengah, hingga Deputi Bidang Kewirausahaan. Khusus bagi pelaku usaha skala mikro, pendampingan difokuskan pada penguatan arus digitalisasi.

"Kami ada di bidang pemasaran dan digitalisasi, membantu bagaimana pengusaha UMKM untuk go digital. Tadinya, berjualan offline (konvensional), kita bantu untuk onboarding di beberapa platform e-commerce atau pun pembuatan website dari teman-teman UMKM," ujar dia.

Tak berhenti pada digitalisasi, pemerintah juga mendorong pemenuhan legalitas agar produk lokal semakin berkualitas dan siap naik kelas. Poin pendampingan mencakup pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), hingga Hak Merek.

Untuk memperkuat fondasi tersebut, Kementerian menjalankan program Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sebagai bagian dari penguatan ekosistem MBI. Selain itu, digelar pula program business matchingyang mempertemukan langsung para pelaku usaha dengan calon pembeli potensial.

Astri menegaskan, pembinaan bagi lebih dari 65 juta UMKM di Indonesia dilakukan secara merata tanpa terkonsentrasi di wilayah tertentu saja.

"Banyak sekali program yang kami miliki dan dalam menjalankannya tentu mengutamakan prinsip pemerataan. Kami berusaha yang mendapatkan bantuan ini tidak hanya fokus di titik pulau-pulau besar saja, tapi juga sampai ke teman-teman di pelosok," katanya menjelaskan.

Kunci keberhasilan berbagai program ini, menurut Astri, terletak pada kolaborasi erat dengan dinas-dinas di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

"Kami kembali mensosialisasikan terkait dengan sampah. Namanya, platform sampah UMKM. Itu yang kami upayakan dan digaungkan ke teman-teman dinas untuk menyuarakan agar semua teman-teman UMKM binaannya sudah onboarding ke platform sampah," ujar dia.

Pemberdayaan sektor mikro juga diwujudkan melalui sinergi bersama pihak swasta. Salah satunya terjalin lewat kolaborasi dengan perusahaan jasa pengiriman J&T Express dalam ajang Jawara Lokal di Sulawesi Selatan. Dari program seleksi tersebut, terpilih lima UMKM berproduk unggulan yang berhak menerima suntikan bantuan dana serta pendampingan usaha. 

Upaya pusat ini mendapat sambutan hangat dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Sulsel, Andi Eka Prasetya, mencatat saat ini terdapat sekitar 1,087 juta unit UMKM di wilayahnya yang didominasi oleh pelaku usaha mikro.

"Dari data ini, kami gencar sosialisasi bagaimana mereka semua memiliki NIB dengan mengintervensi melalui kegiatan. Dinas juga mendorong UMKM naik kelas melalui legalitasnya, termasuk sertifikasi halal. Setiap tahun dialokasikan anggaran bantuan gratis untuk sertifikasi halal," katanya.