Revisi UU KADIN Disorot, Anindya Bakrie Ingin UMKM Naik Kelas

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mendorong penguatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam revisi Undang-Undang Kadin (UU Kadin).

Hal tersebut disampaikan Anindya saat ditemui dalam rangkaian tasyakuran HUT ke-58 Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Anindya mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam agenda Kadin. Menurut dia, regulasi tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.

"Tadi kita juga bersyukur karena undang-undang kita yang dibuat tahun 1987 kelihatannya arahnya akan ada revisi untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Kemarin sudah menjadi RUU inisiatif DPR,” kata Anindya.

Menurut Anindya, salah satu hal penting yang perlu diperkuat adalah upaya mendorong UMKM agar dapat naik kelas dan memiliki kemampuan untuk menembus pasar ekspor.

"Yang paling penting tadi di sini apa kita juga mengedepankan bahwa bagaimana UMKM ini bisa naik kelas, menjadi tentunya pengeskpor yang andal ke depannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Kadin memiliki jajaran yang menangani bidang luar negeri dengan fokus pada diplomasi ekonomi. Peran tersebut tidak hanya diarahkan untuk perusahaan yang telah melakukan ekspor, tetapi juga pelaku usaha yang belum masuk ke pasar internasional

“Fokusnya ke diplomasi ekonomi, tapi bukan saja untuk perusahaan yang sudah ekspor, tapi yang belum ekspor,” kata Anindya.

Selain mendorong UMKM naik kelas, Anindya menilai penguatan kelembagaan Kadin juga menjadi bagian penting dalam proses revisi regulasi tersebut.

Ia menyebut jajaran Kadin bidang hukum memiliki peran untuk memastikan aturan yang nantinya terbentuk, termasuk aturan turunannya dalam organisasi, dapat tersusun dengan baik.

"Kalau organisasinya kuat, tentu hasilnya baik,” ujar Anindya.

Sebelumnya, Badan Legislasi DPR juga menyebut penguatan peran Kadin agar dapat membantu UMKM meningkatkan kapasitas dan daya saing hingga menembus pasar internasional menjadi salah satu arah pembaruan UU Kadin. DPR menyatakan revisi UU Nomor 1 Tahun 1987 diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan ekonomi dan teknologi digital.

Anindya juga menjelaskan agenda Kadin dalam Rapimnas dan Rapimprov. Menurut dia, Rapimprov atau Rapat Pimpinan Provinsi Kadin digelar secara serentak di 38 provinsi dengan melibatkan gubernur di masing-masing daerah. Hasil dari Rapimprov tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan agenda Rapimnas Kadin pada tahun berikutnya.

“Rapimprov yaitu Rapat Pimpinan Provinsi dilakukan secara serentak di 38 provinsi dengan gubernurnya masing-masing. Nah, ini menandakan bahwa apa pun yang kita akan sajikan di Rapimnas tahun depan adalah hasil dari Rapimprov hari ini yang tentunya akan memberikan masukan, inspirasi, aspirasi yang sangat berguna,” jelas Anindya.

Ia menambahkan, berbagai agenda tersebut juga berkaitan dengan upaya menghadapi tantangan ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri. Kadin turut menyoroti pentingnya peningkatan lapangan kerja dan daya saing Indonesia agar dapat keluar dari kondisi middle income trap.