Gubernur BI Mundur, CORE Indonesia: Momentum Perkuat Kepercayaan Pasar

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai transisi kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan pasar terhadap stabilitas kebijakan moneter dan independensi bank sentral. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan baik agar stabilitas pasar tetap terjaga.

Faisal mengatakan pelaku pasar memang akan mencermati dampak pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjiyo terhadap pergerakan rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Namun, ia menilai respons tersebut akan sangat bergantung pada keyakinan pasar terhadap keberlanjutan kebijakan BI.

“Pemerintah perlu membuktikan bahwa tata kelola perubahan kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga kepercayaan pasar kembali meningkat,” kata Faisal kepada Liputan6.com, Senin (27/7/2026).

Faisal menjelaskan, gejolak pasar merupakan respons yang lazim terjadi pada masa transisi kepemimpinan. Ia menilai dampaknya akan tetap terkendali apabila proses pergantian berjalan cepat, transparan, dan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, Bank Indonesia memiliki pengalaman dan instrumen yang memadai untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta meredam volatilitas pasar keuangan. Karena itu, kesinambungan kebijakan moneter perlu terus dijaga selama masa transisi.

“Yang kita khawatirkan kalau tekanannya berlangsung lebih besar dan lebih lama. Karena itu, kepercayaan pasar harus segera dikembalikan,” ujarnya.

Faisal menambahkan isu tata kelola dan independensi Bank Indonesia juga menjadi perhatian investor serta lembaga pemeringkat internasional. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan proses transisi berlangsung secara kredibel agar persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia tetap terjaga.

Ia menilai keberhasilan menjaga kepercayaan pasar akan tercermin pada stabilitas nilai tukar rupiah, pergerakan IHSG, serta terpeliharanya stabilitas makroekonomi Indonesia di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia.

Sebelumnya, Prasetyo Hadi mengumumkan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Seiring pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI, Deputi Senior Gubernur BI Destry Damayanti akan menjadi pejabat sementara Gubernur BI.

“Per kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari gubernur BI kepada bapak presiden yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan perundangan yang berlaku terutama mengacu kepada UU BI maka yang pertama bapak presiden menerima pengunduran diri perry disertai dengan ucapan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kurang lebih 7 tahun memimpin bank Indonesia,” ujar dia.

Prasetyo menjelaskan Undang-Undang Bank Indonesia mengatur bahwa jabatan Gubernur BI secara otomatis dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior setelah posisi gubernur kosong. Saat ini, posisi Deputi Gubernur Senior dijabat oleh Destry Damayanti.

“Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior, yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia. Yang dimaksud Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destry Damayanti,” kata Prasetyo.

Prasetyo menambahkan, secara administratif akan akan ditindaklanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri sesuai mekanisme dengan penerbitan keputusan presiden berkaitan pemberhentian Perry Warjiyo secara hormat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

“Untuk selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destry Damayanti,” ujar Prasetyo.

Seiring hal itu, Prasetyo juga meminta untuk menjalankan tugas sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Di mana BI memiliki peranan untuk menjaga moneter. Selain itu, ia menambahkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan juga menjalankan fungsi menjaga fiskal tentunya tetap di dalam koordinasi yang erat.