Profil Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama yang Muncul di Dakwaan KPK Kasus Impor

Liputan6.com, Jakarta - Nama Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama menjadi sorotan setelah disebut dalam dakwaan kasus dugaan korupsi impor barang tiruan di lingkungan Bea Cukai dengan nilai sitaan mencapai Rp 61 miliar.

Nama Djaka Budi Utama muncul dalam sidang perdana tiga terdakwa kasus tersebut, yakni pemilik Blueray Cargo John Field, Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri, dan Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan pada 6 Mei 2026.

Dalam dakwaan jaksa, Djaka Budi disebut bersama sejumlah pejabat Bea Cukai menghadiri pertemuan dengan pengusaha jasa kargo di sebuah hotel di Jakarta pada Juli 2025. Salah satu pengusaha yang hadir dalam pertemuan itu adalah John Field.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 4 Februari 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang termasuk Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal.

Sehari kemudian, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan.

Mereka adalah Rizal (RZL), Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono (SIS), Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan (ORL), serta tiga pihak swasta yakni John Field (JF), Andri (AND), dan Dedy Kurniawan (DK).

Untuk diketahui, Djaka Budi Utama dilantik sebagai Dirjen Bea dan Cukai menggantikan Askolani setahun lalu tepatnya pada Jumat 23 Mei 2025.

Dikutip dari laman Kemenkeu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budhi Utama, memiliki rekam jejak panjang di lingkungan militer dan pemerintahan sebelum dipercaya memimpin Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Djaka Budhi Utama lahir di Jakarta pada 9 November 1967 dan merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1990.

Dalam perjalanan karier militernya, Djaka melanjutkan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) pada 2004. Ia kemudian menempuh pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) pada 2014.

Selain pendidikan militer, Djaka juga mengikuti program strategis di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2017.

Di bidang akademik, ia meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada 2012.

Sebelum menjabat Dirjen Bea dan Cukai, Djaka sempat menduduki sejumlah posisi penting di lingkungan pemerintahan dan TNI.

Pada 2021, ia dipercaya menjadi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Kariernya kemudian berlanjut sebagai Asisten Intelijen Panglima TNI pada 2023.

Setahun berikutnya, Djaka menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan sebelum akhirnya dipercaya menjadi Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (Sestama BIN) pada 2024.

Selanjutnya, pada 23 Mei 2025, Djaka Budhi Utama resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Selama menjalani pengabdian di dunia militer dan pemerintahan, Djaka menerima sejumlah penghargaan dan tanda kehormatan negara.

Beberapa penghargaan yang diterimanya antara lain Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Satyalancana Dharma Bantala, serta Satyalancana Ksatria Yudha.

Jabatan Militer

• Komandan Batalyon Infanteri 115/Macan Lauser (2004–2007)
• Komandan Kodim 0908/Bontang
• Komandan Korem 012/Teuku Umar (2016–2017)
• Komandan Pusat Intelijen Angkatan Darat/Danpusintelad (2017–2018)
• Wakil Asisten Pengamanan KSAD (2018–2020)
• Kepala Staf Kodam XII/Tanjungpura (2020–2021)

Jabatan Sipil dan Pemerintahan

• Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam (2021–2023)
• Penasehat Ahli Tingkat III Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan Panglima TNI (2023)
• Staf Khusus Panglima TNI (2023)
• Penasehat Ahli Tingkat III Bidang Sosial, Budaya, Hukum, HAM, dan Narkoba Panglima TNI (2023)
• Asisten Intelijen Panglima TNI (November 2023–Juni 2024)
• Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Juni 2024–Oktober 2024)
• Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara/BIN (Oktober 2024–Mei 2025)
• Dirjen Bea Cukai Kemenkeu (Mei 2025-sekarang)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya buka suara menanggapi terseretnya nama Direktur Jenderal (Dirjen) Djaka Budi Utama, dalam dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Otoritas kepabeanan tersebut menyatakan komitmennya untuk menghormati proses persidangan dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan pelayanan impor.

Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Budi Prasetiyo menegaskan, Bea Cukai menghormati proses hukum yang saat ini tengah berjalan di pengadilan. Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang disebut dalam perkara tersebut.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah," ujar Budi kepada Media, Kamis (7/5/2026).

Ia menambahkan, karena perkara telah memasuki tahap persidangan, Bea Cukai memilih tidak memberikan komentar lebih jauh terkait substansi kasus yang sedang ditangani KPK tersebut.

"Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara," ujarnya.