Bentuk Kawasan Ekonomi Khusus Keuangan, Pemerintah Siap Sebar Insentif Khusus

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mematangkan persiapan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sektor keuangan guna menarik investasi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam industri jasa keuangan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pengembangan KEK tersebut masih dalam tahap proses dan dilakukan bersama mitra internasional.

"Sedang dalam proses bersama International Financial Center," ujar Airlangga kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, KEK keuangan diharapkan mampu menjadi magnet investasi baru, sejalan dengan peran KEK selama ini sebagai instrumen pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi lintas sektor.

Namun demikian, Airlangga belum mengungkapkan secara rinci target waktu peluncuran kawasan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa realisasinya tidak akan berlangsung lama.

"Dalam waktu tidak terlalu lama," ujarnya singkat.

Terkait pemberian insentif, pemerintah saat ini masih menyusun skemanya. Airlangga menambahkan, insentif untuk KEK sektor keuangan akan dirancang dengan karakter yang berbeda dibandingkan KEK pada umumnya. 

Pemerintah akan menggelar rapat lintas kementerian dan lembaga pada Selasa (28/4/2026) untuk membahas lonjakan harga plastik global yang mulai berdampak pada harga barang di dalam negeri. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pembahasan tersebut akan dilakukan dalam forum Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Rapat ini juga akan menyinggung upaya mengatasi berbagai hambatan (debottlenecking) dalam rantai pasok dan produksi.

"Besok kita akan bahas dalam rapat tim Satgas. Satgas Percepatan Perekonomian Nasional. Termasuk debottlenecking," kata Airlangga di kantornya, Senin (27/4/2026).

Namun demikian, Airlangga belum merinci bentuk stimulus atau kebijakan yang akan diambil pemerintah. 

"Tunggu, besok baru dibahas," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman menyatakan lonjakan harga plastik mulai mendorong kenaikan harga produk makanan dan minuman (mamin) di pasar.

Menurutnya, kondisi ini tidak terlepas dari tingginya ketergantungan industri mamin terhadap kemasan plastik, di tengah pasokan bahan baku yang kian terbatas.

“Ini memang situasi yang cukup rumit di industri, khususnya makanan dan minuman. Hampir semua pakai plastik, dan kita juga kesulitan mendapat (bahan baku) dari pemasok,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinator soal Investigasi Dagang AS di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ia menambahkan, persoalan tidak hanya pada lonjakan harga, tetapi juga terbatasnya ketersediaan bahan baku plastik. Sejumlah pemasok bahkan telah memberi sinyal potensi kekosongan stok dalam waktu dekat.

“Beberapa sudah menyatakan kehabisan bahan baku untuk kemasan. Dari pemasok ada yang bilang terakhir Mei atau Juni sudah habis. Ini yang harus dicarikan solusinya,” katanya.

Adhi menjelaskan, kenaikan harga plastik tergolong signifikan dengan rentang yang cukup besar, yakni antara 30 persen hingga 100 persen. Kenaikan ini turut berdampak pada berbagai jenis kemasan, termasuk plastik sederhana untuk produk seperti bakso dan daging beku.

"Misalnya kontribusi kemasan terhadap harga pokok itu sekitar 25 persen saja, kalau itu naik 100 persen kan berarti ke harga pokok tinggi sekali pengaruhnya sekitar 25 persen dan ini akan menyebabkan industri mengalami kesulitan untuk menjual, karena produknya pasti harganya mahal, sementara dari masyarakat terbatas," jelas dia.

Seiring dengan tekanan biaya tersebut, sebagian pelaku usaha mulai menyesuaikan harga jual produk. Kenaikan harga pun mulai terlihat pada sejumlah kebutuhan pokok yang menggunakan kemasan plastik.

“Beberapa sudah naik harga. Di pasar, yang basic seperti beras, minyak goreng. Itu bukan barangnya yang naik, tapi kemasannya yang naik, sehingga terjadi kenaikan harga,” katanya.