Gibran Ungkap Trade Misinvoicing Bikin Penerimaan Pajak Hilang Triliunan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengungkap praktik trade misinvoicing telah menyebabkan hilangnya penerimaan pajak dan bea dalam jumlah besar di Indonesia. Praktik ini dinilai menjadi salah satu celah kebocoran penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional.

Menurut Gibran, trade misinvoicing atau manipulasi faktur kepabeanan memiliki berbagai bentuk, mulai dari under-invoicing hingga over-invoicing.

Pada periode 2014–2023, nilai under-invoicing ekspor diperkirakan mencapai USD 401 miliar atau rata-rata USD 40 miliar per tahun. Sementara itu, over-invoicing ekspor tercatat sebesar USD 252 miliar atau sekitar USD 25 miliar per tahun.

“Hilangnya penerimaan pajak dan bea dalam skala besar. Setiap rupiah nilai ekspor atau impor yang dikecilkan secara curang mengakibatkan ada penerimaan negara yang tidak tertagih,” kata Gibran dalam akun YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia (@Setwapres), dikutip Minggu (12/4/2026).

Dalam tayangan tersebut, Gibran juga mengutip laporan Bank Dunia berjudul Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia yang dipublikasikan pada 17 Maret 2025.

Laporan itu mengungkap bahwa penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) Badan di Indonesia masih berada di bawah potensi optimalnya.

Secara rata-rata, kesenjangan penerimaan PPN dan PPh Badan mencapai 6,4% dari produk domestik bruto (PDB), atau setara Rp 944 triliun sepanjang periode 2016 hingga 2021.

Bank Dunia menjelaskan bahwa angka tersebut dihitung berdasarkan dua komponen utama, yakni celah kepatuhan dan celah kebijakan.

Celah kepatuhan mencakup berbagai bentuk ketidakpatuhan seperti kurang pelaporan, penghindaran pajak, penipuan, kebangkrutan, hingga kesalahan administratif.

Sementara itu, celah kebijakan merujuk pada potensi pajak yang hilang akibat kebijakan pemerintah yang tidak memungut basis pajak tertentu.

Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan dan reformasi sistem perpajakan guna menutup celah kebocoran penerimaan negara.