Melampaui PDB, Indonesia Didorong Adopsi Ukuran Pembangunan yang Lebih Holistik

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia didorong untuk mulai mengadopsi ukuran pembangunan nasional yang lebih luas dan holistik guna melampaui indikator ekonomi tradisional. Langkah ini dinilai penting karena pembangunan ekonomi tidak seharusnya hanya menjadi angka statistik di tingkat nasional, tetapi harus menjadi sesuatu yang dialami langsung oleh masyarakat.

Anggota Dewan Direktur The Habibie Center, Nadia Habibie, menjelaskan bahwa meski PDB tetap menjadi ukuran penting, indikator tersebut memiliki keterbatasan konteks. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi saat ini harus menitikberatkan pada sejauh mana kemajuan tersebut diterjemahkan menjadi peningkatan nyata dalam kesejahteraan warga.

“Saat ini, pertumbuhan ekonomi semata tidak lagi cukup. Yang terpenting adalah kualitas, ketahanan, dan keberlanjutan pertumbuhan tersebut, serta sejauh mana hal itu benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan nyata dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya saat berbicara dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Nadia menegaskan bahwa prioritas pembangunan Indonesia, sebagaimana tercermin dalam RPJMN 2025–2029 dan agenda Asta Cita, sebenarnya telah mengarah pada visi kesejahteraan multidimensi. Ia pun menyarankan agar Indonesia melirik negara-negara seperti Meksiko, Malaysia, dan Thailand yang telah lebih dulu mengembangkan kerangka serupa.

Kerangka pembangunan yang lebih komprehensif ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil akan berdampak lebih konkret pada kualitas hidup publik.

“Ini bukan tentang menggantikan PDB, melainkan melengkapinya. Tujuannya agar sistem pengukuran kita mencerminkan secara utuh ambisi agenda pembangunan Indonesia, serta membuat kemajuan pembangunan lebih terlihat dan bermakna bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” pungkas Nadia.

Sebelumnya, Pemerintah menilai stabilitas ekonomi saja tidak lagi cukup untuk lepas dari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Seiring masuknya Indonesia ke fase negara berpendapatan menengah atas, harus ada langkah yang lebih dari sekedar menjaga pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengatakan produktivitas stagnan dan target pembangunan menjadi semakin sulit dicapai. Risiko ini bukan sekadar teori, melainkan ancaman nyata yang harus dihindari Indonesia.

“Ini bukan sekadar teori. Ini adalah risiko pembangunan yang nyata, dan kita harus menghindari jalur tersebut,” tegasnya dalam acara Indonesia Economic Summit 2026, Selasa (3/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada penambahan modal dan tenaga kerja. Model tersebut memang memberikan hasil, tetapi kini mulai menunjukkan keterbatasan.

“Demografi berubah, persaingan global semakin ketat, dan biaya akibat ketidakefisienan terus meningkat,” kata Febrian.

Kelak, kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus semakin bertumpu pada produktivitas, bukan sekadar menambah jumlah investasi atau proyek. Produktivitas dimaknai sebagai upaya menghilangkan hambatan yang membuat individu dan organisasi tidak bekerja secara optimal.

Masalah seperti perizinan yang panjang, proses berulang, dan hambatan logistik dinilai berdampak langsung terhadap biaya dan daya saing nasional. Hal serupa juga terjadi di tingkat nasional melalui regulasi, rantai pasok, dan koordinasi antarlembaga.

Karena itu, pemerintah menempatkan produktivitas sebagai inti strategi pertumbuhan melalui pendekatan total factor productivity, yakni menyeimbangkan investasi dan tenaga kerja dengan peningkatan efisiensi, keterampilan, adopsi teknologi, dan inovasi.

“Produktivitas bukan lagi dampak sampingan dari pertumbuhan, tetapi menjadi pilar utama,” ujar Febrian.

Ia juga menyoroti tantangan inovasi, di mana hasil riset yang dihasilkan Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh dunia industri.

“Tantangan kita bukan hanya menciptakan pengetahuan, tetapi memastikan inovasi masuk ke ekonomi riil agar meningkatkan efisiensi, daya saing, dan pendapatan,” pungkasnya.