Singapura Masih Jadi Paspor Terkuat di Dunia 2026, Indonesia Turun Peringkat

Liputan6.com, Jakarta - Singapura tetap berada di puncak peringkat paspor terkuat di dunia menurut Henley Passport Index pada 28 Juni 2026. Negara kota itu secara konsisten memimpin daftar paspor terkuat sejak 2023 dengan akses ke 192 destinasi tanpa visa berkat jaringan perjanjian bebas visa yang luas dan hubungan diplomatik yang kuat.

Jepang dan Korea Selatan mengekor di urutan dua indeks paspor dengan bebas akses ke 188 destinasi. Mereka setara dengan Uni Emirat Arab yang menjadi negara yang menonjo setelah mengalami peningkatan pesat selama dua dekade terakhir dan menjadi salah satu negara dengan paspor terkuat di dunia.

Mengutip India Today, Minggu (28/6/2026), penentuan peringkat didasarkan pada berapa banyak destinasi yang dapat dikunjungi pemegang paspor tanpa perlu mendapatkan visa terlebih dahulu. Negara-negara dengan hubungan diplomatik yang lebih kuat, perjanjian bebas visa yang lebih luas, dan kepercayaan internasional yang lebih besar cenderung berkinerja lebih baik dalam indeks ini.

Meskipun kekuatan ekonomi sering menarik perhatian, kekuatan paspor menceritakan kisah yang berbeda. Peringkat 2026 menunjukkan bahwa mobilitas global dibentuk tidak hanya oleh ukuran ekonomi tetapi juga oleh diplomasi, perjanjian internasional, dan kebijakan perbatasan.

Bagi para pelancong, paspor dengan peringkat lebih tinggi berarti satu hal di atas segalanya: lebih sedikit permohonan visa dan lebih banyak kebebasan untuk menjelajahi dunia. Bagaimana dengan posisi paspor Indonesia di indeks tersebut?

Paspor hijau berlambang burung garuda itu kini menduduki posisi 67 bersama Dominika, Malawi, dan Maroko, dengan akses bebas visa ke 71 destinasi. Posisi itu turun satu peringkat dari tahun lalu di urutan ke-66 meski jumlah akses bebas visa bertambah satu.

Berikut adalah daftar 10 besar paspor terkuat di dunia 2026 per Juni 2026 beserta jumlah akses bebas visanya:

Singapura – 192

Jepang, Korea Selatan, UEA – 188

Swedia - 187

Belgia, Denmark, Finlandia, Swedia, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Spanyol – 186

Austria, Yunani, Malta, Portugal, Swiss – 185

Hungaria, Polandia, Inggris Raya – 184

Australia, Kanada, Ceko, Latvia, Malaysia, Selandia Baru, Slowakia, Slovenia - 183

Kroasia, Estonia - 182

Liechtenstein, Lithuania - 181

Amerika Serikat, Islandia - 180

Dari dalam negeri, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengusulkan agar Indonesia menambah jumlah negara yang mendapat bebas visa kunjungan (BVK). Dari 20 usulan awal, kini Kemenpar mengusulkan tujuh negara (6+1) negara kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Juru Bicara Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Nia Niscaya menyatakan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan akan berdampak positif terhadap daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global. Utamanya terkait komponen penilaian keterbukaan yang menjadi salah satu indikator dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI) yang disusun oleh World Economic Forum (WEF).

"Pilarnya tuh salah satunya adalah Travel and Tourism Policy and Condition. Di dalamnya ada indikator international openness dan salah satunya adalah visa requirement... Di dalam ranking itu, untuk international openness itu, kita turun rankingnya dari 2019 itu 3, kemudian 2021 itu 3, dan 2024 itu jadi 39. Jadi, kelihatan," tutur Nia dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.

Pihaknya juga merujuk laporan-laporan lembaga internasional tentang dampak positif bebas visa kunjungan terhadap pendapatan devisa negara lewat jumlah kunjungan wisatawan asing. "Kan rumusnya, devisa jumlah (kunjungan) dikali spending gitu. Jadi, jumlah pun masih matters," imbuhnya.

Tujuh negara usulan Kemenpar itu terdiri dari China, India, Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, plus permanent resident (PR) Singapura. "Pertimbangan kami itu berdasarkan 3 S dan berdasarkan data statistik secara history," kata Nia.

S yang pertama adalah size atau jumlah wisatawan yang terbanyak berkunjung ke Indonesia dalam 10--15 tahun terakhir. S kedua adalah spending, yakni jumlah pengeluaran rata-rata wisatawan asal negara dimaksud. 

"Ada yang namanya PAS, Passenger Access Survey, untuk melihat berapa sih spending Anda ketika melakukan kunjungan di Indonesia," sambungnya.

S ketiga adalah sustainability, yakni tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan dari masing-masing negara. "Antara size, spending, dan sustainability itu kita bobot, keluarlah negara-negara itu," sahutnya.

Khusus usulan PR Singapura, Nia menyatakan bahwa mereka sebenarnya saat ini sudah mendapatkan bebas visa kunjungan ke wilayah Kepulauan Riau. Dalam usulan terbaru, Kemenpar menginginkan agar jangkauan diperluas menjadi seluruh Indonesia.