Menkeu Purbaya Klaim Penempatan Dana Rp 276 Triliun Terasa Berdampak di Desember

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu Purbaya) mengklaim penempatan dana pemerintah sebesar Rp 276 triliun baru akan terasa dampaknya paling cepat Desember 2025.

Seperti diketahui, pemerintah telah memindahkan sekitar Rp 200 triliun saldo anggaran lebih (SAL) dari Bank Indonesia kepada BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN dan BSI per September 2025 lalu.

"Hingga 31 Oktober penempatan 200 triliun rupiah di Himbara dan BSI telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp 188 triliun pada 10 November 2025," jelas Purbaya dalam sesi konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Kamis (20/11/2025).

Pada 10 November 2025, pemerintah kembali menempatkan sisa anggaranya kepada BRI, BNI, Bank Mandiri dan Bank Jakarta sebesar Rp 76 triliun. Suntikan dana tersebut disalurkan lantaran perputaran uang primer melambat di Oktober 2025 lalu.

"Kita lihat base money-nya tumbuh 13,3 persen, di bulan Oktober turun sedikit ke 7,8 persen. Jadi kita pikir mungkin perlu didorong lagi, kita masukkan lagi Rp 76 triliun," kata Purbaya.

Usai penempatan tersebut, Purbaya menyebut likuiditas domestik menguat. Terbukti dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang stabil di 11,5 persen, dan pertumbuhan kredit yang solid di 7,4 persen pada Oktober.

"Hanya dampak penuh dari tambahnya likuiditas itu perlu sampai 2-3 bulan. Jadi baru kita lihat impact penuhnya mungkin di Desember (2025), Januari (2026)," ujar Purbaya.

Dorong Penurunan Bunga Kredit

Penyaluran dana pemerintah di perbankan itu sukses menurunkan suku bunga kredit tertimbang, dari sebelumnya berada di level 9,12 persen menjadi 9 persen per Oktober 2025.

Mengikuti suku bunga deposito tenor 6 bulan pun turun dari 6 persen menjadi 5,2 persen pertumbuhan September 2025.

"Ini memberi indikasi bahwa intervensi pemerintah berhasil mendorong penurunan cost of fund untuk mendukung aktivitas investasi dan konsumsi," ucap Purbaya.

Pemerintah kembali menambah penempatan dana sebesar Rp 76 triliun ke perbankan nasional dan daerah per 10 November 2025. Dana tersebut disalurkan ke empat bank, yakni Bank Mandiri Rp 25 triliun, BRI Rp 25 triliun, BNI Rp 25 triliun, serta Bank Jakarta (Bank DKI) Rp 1 triliun.

Tambahan penempatan ini dilakukan untuk memperkuat likuiditas dan mendukung percepatan penyaluran kredit menjelang akhir tahun.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa penyerapan dana penempatan berjalan sangat cepat.

“Setelah ditempatkan, ini perbankannya sudah menggunakan Rp167,6 triliun atau 84 persen dari yang ditempatkan tersebut,” ujar Febrio dikutip Selasa (18/11/2025).

Bank Mandiri dan BRI tercatat telah menyalurkan seluruh dana penempatan masing-masing sebesar Rp 55 triliun. Sementara BNI telah menyalurkan Rp 37,4 triliun atau 68 persen dari alokasinya.

Penempatan dana pemerintah menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dengan mendorong akses pembiayaan ke sektor produktif. Dengan tambahan dana ini, pemerintah berharap roda ekonomi bergerak lebih cepat pada kuartal terakhir 2025.

Febrio menambahkan derasnya penyaluran kredit tidak terlepas dari rendahnya bunga penempatan dana pemerintah. Pemerintah menetapkan bunga sebesar 3,8 persen atau sekitar 80 persen dari suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI). Dengan biaya dana yang lebih rendah dari rata-rata perbankan, bank memiliki ruang lebih besar untuk menekan cost of fund dan lebih agresif menyalurkan kredit.

“Kita tempatkan sesuai dengan bunga penempatan kita di Bank Indonesia, yakni 3,8 persen, yaitu sekitar 80 persen dari suku bunga kebijakan,” jelas Febrio.

Selain Mandiri, BRI, dan BNI, sejumlah bank lain juga mencatat progres signifikan. BTN telah menyalurkan Rp 10,3 triliun atau 41 persen dari total dana Rp 25 triliun, sedangkan BSI berhasil menyalurkan 99 persen dari R p10 triliun yang diterimanya. Kinerja ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan pembiayaan, terutama di sektor produktif.