Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga Lambat, Ini Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, buka suara bahwa perlambatan realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) pada 2025 bukan disebabkan masalah serius.

Menurutnya, kondisi ini lebih pada faktor teknis, khususnya penyesuaian ulang anggaran yang dilakukan setelah adanya kebijakan efisiensi.

"Masalah di belanja K/L. Ya, masalahnya apa? Jadi, kalau belanja K/L ini. Ya, kalau ditanya masalah sih sebenernya gak ada masalah. Karena ini kan sesuatu yang berjalan secara reguler," kata Prima dalam Media Briefing di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa sejak awal, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah disampaikan pada November 2024, dan aturan teknis belanja sudah dikeluarkan sejak Januari 2025.

Namun, pada Februari lalu pemerintah memutuskan melakukan efisiensi, sehingga seluruh K/L harus menyesuaikan kembali rencana kerja dan anggarannya.

"Nah, cuma biasanya kecepatan belanja dari KL-nya yang ada gap. Jadi, misalnya kan kita tahu semuanya DIPA. Ini udah diumumkan dari bulan November. Kemudian aturannya udah dikeluarkan dari Januari. Nah, kemudian ini mulai berjalan. Dan kita di bulan Februari kalau gak salah ada efisiensi," ujarnya.

Proses penyesuaian ini membuat sejumlah kegiatan K/L harus ditinjau ulang, baik dari sisi prioritas maupun jadwal pelaksanaan. Akibatnya, tahapan pelaksanaan program mengalami keterlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Jadi, semua KL harus melakukan adjustment lagi. Jadi, ini tahun istimewa nih 2025. Nah, setelah itu dilakukan adjustment," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Prima ini menjelaskan, efisiensi yang diberlakukan pada awal tahun membuat kementerian/lembaga harus meninjau ulang program mana yang menjadi prioritas dan mana yang bisa ditunda. Hal ini berimbas pada jadwal kontrak kegiatan yang ikut tertunda.

Ia menyebut bahwa K/L membutuhkan waktu lebih lama untuk menyusun ulang perencanaan, terutama dalam memilih kegiatan yang tetap dilaksanakan dan kegiatan yang harus direalokasi. Proses tersebut membuat eksekusi program baru bisa berjalan setelah penyesuaian selesai.

"Cuma mereka melakukan perencanaan lagi. Mana yang prioritas. Mana yang gak prioritas? Sehingga ini juga schedule-nya jadi agak mundur. Setelah itu baru berkontrak dan lain-lain. Sehingga di tahun 2025 ini agak mundur," jelasnya.

Adapun hingga saat ini, realisasi belanja K/L tercatat sudah mencapai sekitar 55 persen. Pemerintah meyakini capaian tersebut menjadi modal optimisme bahwa target belanja negara pada 2025 tetap dapat tercapai hingga akhir tahun.

Ia menambahkan, pola realisasi ini tidak berbeda jauh dengan tren tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, percepatan belanja terjadi pada kuartal terakhir, ketika kontrak-kontrak besar sudah berjalan dan pembayaran mulai terealisasi.

"Tapi kalau kita lihat sekarang kita udah bisa 55 persen. Ini kita cukup optimis untuk bisa menyelesaikan belanja KL di tahun ini. Ya, more or less mirip-mirip lah sama modus di tahun-tahun sebelumnya," pungkasnya.