Alasan Menaker Tak Mau Umbar Data PHK Tiap Bulan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli enggan mengumbar data pemutusan hubungan kerja (PHK) setiap bulan karena khawatir menimbulkan kesan pesimistis. Dia pun tengah menyusun padanan data antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan agar lebih valid.

Dia bilang, informasi mengenai pembukaan lapangan kerja menjadi poin lebih penting untuk membangun optimisme masyarakat.

"Jangan hanya PHK terus, karena itu sifat pesimistis. Kita harus bangun sifat optimisme untuk bangsa ini," kata Yassierli, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Soal upaya membangun optimisme masyarakat ini, Yassierli bilang pihaknya menggandeng sejumlah kementerian/lembaga. Diantaranya Kementerian Koperasi untuk menyiapkan unit-unit koperasi menjadi wadah bagi pencari kerja.

Kemudian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) soal peluang pembukaan lapangan kerja dari hilirisasi. Termasuk pula Kementerian Pertanian hingga Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kita koordinasi dengan Kementerian ESDM, ya hilirisasi, akan ada sekian ratus ribu pekerja, lapangan kerja yang baru. Kita komunikasi dengan Kementerian KKP, Kementerian Pertanian. Saya, menurut saya, itu yang harus kita viralkan. Kita komunikasi dengan Badan Gizi," bebernya.

Gabung Data PHK

Dia menjelaskan, data PHK harus merupakan data yang valid dan akurat. Saat ini Kemnaker punya data PHK yang bersumber dari laporan Dinas Ketenagakerjaan di berbagai daerah. Sama halnya BPJS Ketenagakerjaan pun menghimpun data PHK atas klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

"BPJS tenaga kerja, karena kemudian kita sudah ada program JKP, penebalan manfaat untuk JKP, maka kita melihat sekarang karena ada benefit JKP itu, perusahaan juga menjadikan itu sebagai suatu opportunity untuk safety net (jaring pengaman) buat pekerja mereka," ujarnya.

"Sehingga kita melihat datanya itu akan lebih luas, dan akan bisa kita jadikan sebagai patokan. Itu baru satu. Tapi tetap kami juga melihat, ada enggak, mungkin dari laporan dari dinas-dinas, tapi basis kita utamanya itu," tambah Menaker.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mewaspadai dampak perang Iran-Israel terhadap sektor ekonomi, yang bakal berimbas kepada ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK massal.

Dalam hal ini, Menaker pasang mata terhadap sektor industri yang berorientasi ekspor. Lantaran, perang Iran dan Israel pastinya bakal berdampak kepada perputaran ekonomi dunia.

"Jadi ini tentu harus terus kita monitor. Prediksi saya pribadi, ini tentu akan berdampak pada industri-industri yang ekspor ke luar negeri. Karena tentu, kondisi geopolitik akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi secara global," ujarnya di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Untuk itu, Kemnaker telah menyiapkan grand design guna memitigasi terjadinya PHK massal. Lewat beberapa program seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang bakal memfasilitasi korban PHK lewat pemberian bantuan tunai, pelatihan kerja, hingga informasi lowongan kerja baru.

"Kemudian kita juga menjalin koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Wilayah. Kita melakukan koordinasi/konsolidasi, dan itu sudah rutin kita lakukan. Kami juga kemudian melakukan koordinasi dengan lintas kementerian," tuturnya.

"Jadi temanya sama, bagaimana kondisi geopolitik global ini harus kita respon bersama-sama. Karena ujungnya itu yang di hilir adalah Kementerian Ketenagakerjaan," dia menekankan.