Bos Serikat Pekerja Ungkap 4 Faktor Penyebab Marak PHK

Liputan6.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut penyebab utama gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya bukan berasal dari faktor domestik, melainkan turunnya permintaan atau daya beli pasar global terhadap produk ekspor Indonesia seperti sepatu, garmen, dan tekstil.

Pernyataan ini disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal yang juga menjabat penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh menanggapi data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat 43.805 pekerja terkena PHK sepanjang Januari-Juli 2026.

"Penyebab utama yang paling besar itu adalah daya beli masyarakat global turun. Order terhadap sepatu, garmen, tekstil, makanan-minuman dari permintaan dunia internasional menurun,” kata Said dalam konferensi pers, Sabtu (29/8/2026).

Said mengaku turun langsung ke lapangan untuk memetakan penyebab PHK di berbagai perusahaan, dan menyimpulkan setidaknya empat faktor:

1. Daya beli global turun

Said menuturkan, salah satu penyebab PHK didorong daya beli global yang turun. Ia mencontohkan pabrik sepatu pemasok Nike, Adidas, dan Puma (PengTai/Pou Chen) yang sempat mengalami gap order, serta pabrik garmen di Jawa Tengah dan Jawa Barat seperti Victory Apparel Semarang dan pabrik di Jepara serta Cimahi yang akhirnya tutup karena permintaan ekspor anjlok.

2. Banjirnya barang impor

Hal ini membuat produk tekstil, garmen, sepatu, hingga makanan-minuman produksi dalam negeri kalah bersaing di pasar domestik sendiri.

3. Fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar AS

Mayoritas perusahaan membeli bahan baku dengan dolar Amerika Serikat tetapi menjual produknya dengan rupiah.

4. Relokasi pabrik (kepindahan prinsipal) ke negara lain

Said mencontohkan kasus PT SAI dan PT JAI, produsen komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur yang batal memindahkan produksinya ke Vietnam setelah dilakukan pendekatan langsung—dengan komitmen bertahan hingga 2030.

"Saya turun ke bawah, penyebab utamanya bukan daya beli masyarakat Indonesia, tapi daya beli global. Kita ini cuma tukang jahit di industri padat karya,” ujar dia.

Sebagai solusi jangka pendek, Said mendorong opsi merumahkan pekerja alih-alih PHK saat perusahaan mengalami penurunan order sementara, dengan syarat gaji pokok tidak boleh dipotong.

"Lebih baik jangan di-PHK, dirumahkan. Nanti upahnya enggak boleh dipotong, kalau upah gaji pokok, yang boleh dipotong adalah tunjangan tidak tetap,” ujarnya.

Ia juga mengklaim sejumlah intervensi kebijakan pemerintah telah berhasil mencegah PHK massal, di antaranya penurunan harga gas industri dari US$ 26 atau Rp 461.656 (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 17.760) menjadi US$ 13 atau Rp 230.828 per MMBTU oleh Presiden Prabowo Subianto yang menyelamatkan industri granit dan keramik, serta negosiasi langsung di pabrik PengTai yang menyelamatkan sekitar 4.000 pekerja dari PHK.

Untuk jangka menengah, KSPI mendorong pemerintah melakukan deregulasi perizinan usaha, membatasi impor dalam koridor yang tidak melanggar aturan World Trade Organization (WTO), serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.