Strategi Indonesia dan Uni Eropa Perkuat Kerja Sama Investasi

Chaibi menuturkan, kajian ini juga akan memperkuat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Uni Eropa untuk memobilisasi investasi di Indonesia, termasuk melalui European Investment Bank dan melalui pendekatan Team Europe yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan dari negara-negara anggota Uni Eropa. 

"Kami menantikan implementasi kajian ini untuk lebih meningkatkan investasi berkualitas Uni Eropa yang masuk ke Indonesia,” ia menambahkan.

Dalam acara peluncuran ini, dipresentasikan keseluruhan kerangka kerja dari kajian investasi, termasuk temuan utama, sektor-sektor prioritas, dan strategi yang akan mendukung implementasi rencana ini di Indonesia dan Uni Eropa. 

Acara ini juga menampilkan serah terima resmi kajian tersebut dan penandatanganan bersama Kerangka Acuan Kerja Desk Uni Eropa di Kementerian Investasi/BKPM, yang akan dibentuk untuk mendukung implementasi kajian tersebut dan membantu investor Uni Eropa di seluruh tahap investasi, mulai dari eksplorasi peluang hingga pendirian dan pascapendirian perusahaan. 

Selama periode 2019-2023, realisasi investasi dari negara-negara anggota Uni Eropa mencapai USD 12,1 miliar, di mana Belanda mendominasi sebesar USD 8,2 miliar atau 68,1%. Tiga sektor terbesar untuk realisasi tersebut yaitu listrik, gas dan air (23%), komunikasi dan logistik (16%), serta industri kimia dan farmasi (12%).

Sebelumnya, menjelang akhir kuartal I 2024, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat rekor baru penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang tembus di angka 8 juta.

Hingga 20 Maret 2024, total yang terbit telah mencapai 8.131.284. NIB yang terbit didominasi oleh usaha mikro sejumlah 7.809.869 NIB, diikuti oleh usaha kecil sejumlah 202.249 NIB, usaha besar sebanyak 52.247 NIB, dan usaha menengah sebanyak 24.897 NIB.

Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa mengatakan, pertumbuhan NIB dapat berkontribusi dalam mendorong kemajuan ekonomi nasional. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha disebut dapat bertransformasi dari sektor informal ke sektor formal.

"Dengan memiliki NIB, pelaku usaha telah selangkah lebih maju dalam melakukan formalisasi usahanya. NIB merupakan gerbang awal bagi mereka untuk mendapatkan akses keuangan dan legalitas atau sertifikasi lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas produk/jasa yang mereka hasilkan," ujarnya, Kamis (21/3/2024).

Tina juga mengungkapkan, pencapaian ini tidak dapat dilepaskan dari reformasi perizinan berusaha yang dilakukan pemerintah pasca pemberlakuan Undang-Undang atau UU Cipta Kerja.

Kemudahan Berusaha

Untuk itu, pemerintah disebutnya juga akan semakin serius dalam meningkatkan kemudahan berusaha, agar semakin banyak pelaku usaha yang bisa dengan mudah memperoleh legalitas usaha.

"Tingginya penerbitan NIB menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin paham pentingnya legalitas usaha. Hal tersebut juga membuktikan bahwa sistem OSS semakin andal dan mudah digunakan walaupun pemerintah tidak akan pernah berhenti melakukan penyempurnaan," ungkap Tina.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM untuk dapat mewujudkan komitmen dalam mendukung pertumbuhan investasi di Indonesia.

Kementerian Investasi/BKPM bersama kementerian/lembaga terkait masih terus melakukan pengembangan sistem OSS agar semakin memudahkan proses perizinan berusaha.

"Gebrakan baru-baru ini yang dilakukan adalah mengintegrasikan OSS dengan Amdalnet yang merupakan sistem yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mengajukan persetujuan lingkungan. Melalui integrasi ini diharapkan pengajuan persetujuan lingkungan yang merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha dapat semakin mudah," tuturnya.